26.5 C
Denpasar
Friday, February 3, 2023

Banyak Event Batal Akibat Perubahan Aturan, Pelaku Pariwisata Mendidih

DENPASAR, BALI EXPRESS – Kebijakan pemerintah pusat yang berubah-ubah membuat pelaku pariwisata di Bali mendidih. Salah satunya terkait pembatasan kegiatan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) mendatang.

Sebelumnya Menko PMK Muhadjir Effendy berencana menetapkan PPKM Level 3 secara serentak, namun kemudian dibatalkan oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Pemerintah berencana menerbitkan aturan pembatasan kegiatan masyarakat khusus untuk Nataru.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bali Tourism Board (BTB) IB Agung Partha Adyana menyampaikan, sejumlah pelaku pariwisata di Bali kesal saat dicecar pertanyaan mengenai prediksi jumlah wisatawan domestik (wisdom) ke Bali saat Nataru. Hal ini lantaran aturan yang berubah-ubah membuat sejumlah wisdom membatalkan jadwal liburan ke Bali. Mereka berencana menghabiskan libur Nataru ke Bali.

“Belum ada (prediksi wisdom ke bali) masih pasca PPKM dibatalkan dinamis sekali. Banyak teman-teman ngambul (ngambek) ketika saya tanya apakah wisdom jadi booking tempat. Sensitif kalau saya tanya teman (pelaku wisata terkait kedatangan wisdom saat Nataru),” ujarnya, Kamis (9/12).

Hingga saat ini, laki-laki yang akrab disapa Gus Agung ini belum bisa mendata jumlah wisdom yang membatalkan liburan di Bali. Sebab, kategori wisdom ke Bali masih grup-grup kecil yang terdiri dari 15 sampai 20 orang. Bahkan, akibat kebijakan yang tak konsisten tersebut, ribuan event organizer (EO) atau penyelenggara acara batal membuat acara Nataru di Bali. “Banyak (wisdom batal ke Bali), belum ada data, grup-grup kecil sih sebenarnya tapi banyak. Misalnya ada 15, ada 20 tapi sampai ribuan EO banyak ke Bali (batal),” ungkapnya.

Baca Juga :  Jelang Libur Nataru, PN Denpasar Kebut Sidang Putusan Sudikerta

Dengan pembatalan PPKM Level 3, Luhut sejatinya melonggarkan kegiatan masyarakat di objek wisata hingga pusat perbelanjaan. Namun, ia melarang penyelengaraan perayaan Tahun Baru.

Untuk itu, pelaku pariwisata di Bali masih berharap pemerintah mengizinkan perayaaan pergantian tahun pada Januari 2022 (Nataru) digelar. Perayaan yang dimaksud adalah pesta dan acara kembang api. Lantaran umumnya wisdom berlibur ke Bali memang untuk merayakan libur Nataru.

Pihaknya pun menyarankan agar mencoba untuk menggelar perayaan Nataru, akan tetapi dengan parameter. Dirinya menjelaskan, perayaan Tahun Baru dapat dilakukan di tempat terbuka dan penerapan protokol kesehatan bisa dikontrol. Apalagi setelah penurunan level PPKM, kegiatan upacara yang dihadiri ribuan warga bisa digelar dan kasus Covid-19 terkendali. Disamping itu, vaksinasi di Bali sudah tinggi. Dosis pertama vaksinasi sudah di atas 100 persen dan dosis kedua di atas 80 persen.

Baca Juga :  Volatile Food Sumbang Inflasi Tertinggi di Bali

“Jadi istilah perayaan tapi terkontrol, toh setiap hari ada odalan, upacara ribuan orang datang. So far sih jalan baik-baik saja yang penting mirip seperti itu saja di ruang terbuka,” katanya.

Ia mencontohkan, salah satu tempat terbuka dan bisa dikontrol adalah hotel. Sementara itu syaratnya adalah kapasitas tamu maksimal 50 persen, batas jam operasional hingga pukul 02.00 Wita, dan wajib menjalani rapid test antigen. Kemudian bagi hotel yang melanggar diancam sanksi berat berupa pencabutan izin. Dirinya mengatakan, komunitas mereka telah menyampaikan ini kepada Kemenparekraf.

“Misalnya adakan di ruang terbuka, diisi 50 persen, antigen, enggak boleh ada alkohol, (batas operasional) sampai jam dua. Sudah kita share ke Kemenparekraf masukannya. Kalau di pantai, kalau bisa dikontrol monggo. Kalau hotel kan relatif aman,” terangnya.


DENPASAR, BALI EXPRESS – Kebijakan pemerintah pusat yang berubah-ubah membuat pelaku pariwisata di Bali mendidih. Salah satunya terkait pembatasan kegiatan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) mendatang.

Sebelumnya Menko PMK Muhadjir Effendy berencana menetapkan PPKM Level 3 secara serentak, namun kemudian dibatalkan oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Pemerintah berencana menerbitkan aturan pembatasan kegiatan masyarakat khusus untuk Nataru.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bali Tourism Board (BTB) IB Agung Partha Adyana menyampaikan, sejumlah pelaku pariwisata di Bali kesal saat dicecar pertanyaan mengenai prediksi jumlah wisatawan domestik (wisdom) ke Bali saat Nataru. Hal ini lantaran aturan yang berubah-ubah membuat sejumlah wisdom membatalkan jadwal liburan ke Bali. Mereka berencana menghabiskan libur Nataru ke Bali.

“Belum ada (prediksi wisdom ke bali) masih pasca PPKM dibatalkan dinamis sekali. Banyak teman-teman ngambul (ngambek) ketika saya tanya apakah wisdom jadi booking tempat. Sensitif kalau saya tanya teman (pelaku wisata terkait kedatangan wisdom saat Nataru),” ujarnya, Kamis (9/12).

Hingga saat ini, laki-laki yang akrab disapa Gus Agung ini belum bisa mendata jumlah wisdom yang membatalkan liburan di Bali. Sebab, kategori wisdom ke Bali masih grup-grup kecil yang terdiri dari 15 sampai 20 orang. Bahkan, akibat kebijakan yang tak konsisten tersebut, ribuan event organizer (EO) atau penyelenggara acara batal membuat acara Nataru di Bali. “Banyak (wisdom batal ke Bali), belum ada data, grup-grup kecil sih sebenarnya tapi banyak. Misalnya ada 15, ada 20 tapi sampai ribuan EO banyak ke Bali (batal),” ungkapnya.

Baca Juga :  Antisipasi Covid-19, Para Tokoh Dukung Penutupan Lapangan dan Monumen

Dengan pembatalan PPKM Level 3, Luhut sejatinya melonggarkan kegiatan masyarakat di objek wisata hingga pusat perbelanjaan. Namun, ia melarang penyelengaraan perayaan Tahun Baru.

Untuk itu, pelaku pariwisata di Bali masih berharap pemerintah mengizinkan perayaaan pergantian tahun pada Januari 2022 (Nataru) digelar. Perayaan yang dimaksud adalah pesta dan acara kembang api. Lantaran umumnya wisdom berlibur ke Bali memang untuk merayakan libur Nataru.

Pihaknya pun menyarankan agar mencoba untuk menggelar perayaan Nataru, akan tetapi dengan parameter. Dirinya menjelaskan, perayaan Tahun Baru dapat dilakukan di tempat terbuka dan penerapan protokol kesehatan bisa dikontrol. Apalagi setelah penurunan level PPKM, kegiatan upacara yang dihadiri ribuan warga bisa digelar dan kasus Covid-19 terkendali. Disamping itu, vaksinasi di Bali sudah tinggi. Dosis pertama vaksinasi sudah di atas 100 persen dan dosis kedua di atas 80 persen.

Baca Juga :  Bencana Erupsi Ancam Penerapan UMK di Buleleng

“Jadi istilah perayaan tapi terkontrol, toh setiap hari ada odalan, upacara ribuan orang datang. So far sih jalan baik-baik saja yang penting mirip seperti itu saja di ruang terbuka,” katanya.

Ia mencontohkan, salah satu tempat terbuka dan bisa dikontrol adalah hotel. Sementara itu syaratnya adalah kapasitas tamu maksimal 50 persen, batas jam operasional hingga pukul 02.00 Wita, dan wajib menjalani rapid test antigen. Kemudian bagi hotel yang melanggar diancam sanksi berat berupa pencabutan izin. Dirinya mengatakan, komunitas mereka telah menyampaikan ini kepada Kemenparekraf.

“Misalnya adakan di ruang terbuka, diisi 50 persen, antigen, enggak boleh ada alkohol, (batas operasional) sampai jam dua. Sudah kita share ke Kemenparekraf masukannya. Kalau di pantai, kalau bisa dikontrol monggo. Kalau hotel kan relatif aman,” terangnya.


Most Read

Artikel Terbaru