DENPASAR, BALI EXPRESS – Harga gas elpiji 3 kilogram saat ini masih dalam pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bali. Pengawasan dilakukan lantaran di masyarakat beredar harga gas elpiji 3 kilogram sampai seharga Rp 21 ribu hingga Rp 22 ribu, sementara pasca penyusaian Harga Eceran Tetap (HET) hanya Rp 18 ribu per tabung.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ida Bagus Setiawan menjelaskan, pihaknya di provinsi hanya memiliki kewenangan pengawasan. “Kewenangan Pemerintah Daerah hanya diberikan kewenangan mengawasi HET. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kenaikan harga di pasaran,” jelasnya, Kamis (9/2).
Ia juga menjelaskan, Pemprov Bali telah membentuk tim untuk mengawasi HET tersebut. Karena, dari harga HET di tingkat pengecer diberikan toleransi hanya sampai Rp 20 ribu pertabung.
Meski dibentuk tim, sayangnya tidak ada sanksi bagi agen maupun pangkalan yang nakal, diduga melakukan kecurangan. Sebab terkait sanksi bagi Hiswanamigas, baik itu agen maupun pangkalan yang diduga melakukan pengoplosan, pihaknya menegaskan bahwa itu bukan ranahnya.
“Kalau sudah (ngoplos) kriminal, itu bukan ranah kami. Kalau sanksi, nanti setelah rapat resmi untuk melakukan evaluasi. Tugas pemerintah agar di masyarakat tidak terjadi gejolak,” imbuh Setiawan.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan rencana pemerintah menerapkan membeli gas elpiji 3 kilogram dengan menunjukkan KTP masih menunggu arahan pusat. Hal itu dilakukan agar harga subsidi benar-benar dirasakan masyarakat, bukan pengusaha.
“Kalau untuk menunjukkan KTP itu masih menunggu arahan dan mekanisme, agar yang menikmati masyarakat langsung. Jika dibandingkan dengan daerah lain, Bali saya kira lebih gampang manajemennya yang berbasis banjar dapat didata. Sebab daerah lain per kecamatan,” pungkasnya. (ade/wid)
