alexametrics
29.8 C
Denpasar
Sunday, May 29, 2022

Datangi Dewan, ALFI Bali Sampaikan Keluhan Soal Ekspor

DENPASAR, BALI EXPRESS – Berkeluh kesah terkait keadaan ekspor impor saat ini, Pengurus Asosiasi Logistik dan Fowarder Indonesia (ALFI) Bali mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali,  Selasa (9/3).  

Mereka diterima oleh Ketua Komisi III DPRD Bali dan anggota di ruang rapat Badan Musyawarah DPRD Bali. Mereka menyampaikan keluhan dan kendala yang dihadapi dalam ekspor impor saat ini. 

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi III DPRD Bali, Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana juga turut mengundang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali,  serta Dinas Perhubungan Provinsi Bali.

Dilibatkannya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini, bertujuan untuk mendampingi sekiranya dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang disampaikan oleh ALFI. 

Politisi PDIP ini menegaskan agar Disperindag betul-betul memperhatikan keluhan dari ALFI tersebut.  “Agar produk asli Bali menjadi perhatian OPD ini, agar saat barang banyak  bener-bener diperhatikan. Jangan sampai barang banyak namun harga tetep lesu,” ujarnya. 

Dicontohkannya, salak saat ini panen jatuh harganya sampai Rp 2 ribu. “Ya saya tahu kondisi pandemi. Sebelumnya hotel banyak buka, juga harganya Rp 2 ribu,” tandasnya. 

Agung Adhi juga menambahkan, agar SKPD terkait tahu apa yang seharusnya dilakukan agar tidak terkesan cuci tangan begitu saja. “Apa yang dilakukan supaya hal ini tidak terjadi. Minimal pemerintah ada di  tengah masyarakat. Sekarang logistik kapal Meratus tidak bersandar yang rencana dicabut di Benoa. Apa yang harus dilakukan?  Agar bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita tidak diam,” tegasnya. 

Meskipun saat ini anggaran kecil, Agung Adhi menyarankan agar lebih mengoptimalkan dengan koordinasi melalui handphone. 

Pembina ALFI Bali, Bagus John Sujayana menjelaskan, ALFI Bali sudah berdiri sekitar 25 tahun lalu.  Sampai saat ini terdapat 150 anggota. “Yang diketahui pemasukan Bali kan dari pariwisata saja menyumbang. Dari ekspor padahal lumayan besar dari angka Rp 500 juta dolar. Itu baru nilai barang yang kita kirim, belum  termasuk jasa-jasa yang lainnya,” jelas dia. 

Dikatakannya, saat ini situasi di tengah pandemi dan rencana dicabutnya kapal Meratus di Pelabuhan Benoa untuk logistik , membuat  pengiriman barang  sangat terkendala .  “Kami ingin curhat apa yang bisa dilakukan. Karena ekspor ini juga melibatkan tenaga kerja begitu banyak dan termasuk memperbaiki struktur urbanisasi kita,” sambungnya. 

Selain ekspor barang kerajinan, buah maupun ikan, Dari 150 anggota ALFI itu ada juga yang mengekspor lobster hidup hingga bibit ikan . ” Bisnis yang kelihatan seperti sepele, tapi volumenya besar.  Kalau kirim lewat udara  juga terkendala. Sekarang penerbangan internasional tidak ada. Kecuali menggunakan transit, itu pun perlu waktu tempuh panjang dan biaya lebih juga,” imbuh Bagus John. 

Menanggapi keluhan utu, Agung Adhi mengatakan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat mengenai hal tersebut. Bahkan, akan menggandeng Komisi II DPRD Bali yang membidangi pajak, perbankan, peternakan, dan pariwisata untuk mendorong hal tersebut. 

“Kita akan melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat. Pertama ke Perhubungan. Begitu Perhubungan mengatakan tidak mampu tidak ada buyer, wajib ke Perindang ke BUMN. Nantinya Komisi II juga bisa bicarakan leading sector di sana. Rekomendasinya masih kita susun, karena larinya ke mana-mana, pertama soal kontainernya kurang,” imbuhnya. 

 

 


DENPASAR, BALI EXPRESS – Berkeluh kesah terkait keadaan ekspor impor saat ini, Pengurus Asosiasi Logistik dan Fowarder Indonesia (ALFI) Bali mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali,  Selasa (9/3).  

Mereka diterima oleh Ketua Komisi III DPRD Bali dan anggota di ruang rapat Badan Musyawarah DPRD Bali. Mereka menyampaikan keluhan dan kendala yang dihadapi dalam ekspor impor saat ini. 

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi III DPRD Bali, Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana juga turut mengundang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali,  serta Dinas Perhubungan Provinsi Bali.

Dilibatkannya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini, bertujuan untuk mendampingi sekiranya dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang disampaikan oleh ALFI. 

Politisi PDIP ini menegaskan agar Disperindag betul-betul memperhatikan keluhan dari ALFI tersebut.  “Agar produk asli Bali menjadi perhatian OPD ini, agar saat barang banyak  bener-bener diperhatikan. Jangan sampai barang banyak namun harga tetep lesu,” ujarnya. 

Dicontohkannya, salak saat ini panen jatuh harganya sampai Rp 2 ribu. “Ya saya tahu kondisi pandemi. Sebelumnya hotel banyak buka, juga harganya Rp 2 ribu,” tandasnya. 

Agung Adhi juga menambahkan, agar SKPD terkait tahu apa yang seharusnya dilakukan agar tidak terkesan cuci tangan begitu saja. “Apa yang dilakukan supaya hal ini tidak terjadi. Minimal pemerintah ada di  tengah masyarakat. Sekarang logistik kapal Meratus tidak bersandar yang rencana dicabut di Benoa. Apa yang harus dilakukan?  Agar bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita tidak diam,” tegasnya. 

Meskipun saat ini anggaran kecil, Agung Adhi menyarankan agar lebih mengoptimalkan dengan koordinasi melalui handphone. 

Pembina ALFI Bali, Bagus John Sujayana menjelaskan, ALFI Bali sudah berdiri sekitar 25 tahun lalu.  Sampai saat ini terdapat 150 anggota. “Yang diketahui pemasukan Bali kan dari pariwisata saja menyumbang. Dari ekspor padahal lumayan besar dari angka Rp 500 juta dolar. Itu baru nilai barang yang kita kirim, belum  termasuk jasa-jasa yang lainnya,” jelas dia. 

Dikatakannya, saat ini situasi di tengah pandemi dan rencana dicabutnya kapal Meratus di Pelabuhan Benoa untuk logistik , membuat  pengiriman barang  sangat terkendala .  “Kami ingin curhat apa yang bisa dilakukan. Karena ekspor ini juga melibatkan tenaga kerja begitu banyak dan termasuk memperbaiki struktur urbanisasi kita,” sambungnya. 

Selain ekspor barang kerajinan, buah maupun ikan, Dari 150 anggota ALFI itu ada juga yang mengekspor lobster hidup hingga bibit ikan . ” Bisnis yang kelihatan seperti sepele, tapi volumenya besar.  Kalau kirim lewat udara  juga terkendala. Sekarang penerbangan internasional tidak ada. Kecuali menggunakan transit, itu pun perlu waktu tempuh panjang dan biaya lebih juga,” imbuh Bagus John. 

Menanggapi keluhan utu, Agung Adhi mengatakan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat mengenai hal tersebut. Bahkan, akan menggandeng Komisi II DPRD Bali yang membidangi pajak, perbankan, peternakan, dan pariwisata untuk mendorong hal tersebut. 

“Kita akan melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat. Pertama ke Perhubungan. Begitu Perhubungan mengatakan tidak mampu tidak ada buyer, wajib ke Perindang ke BUMN. Nantinya Komisi II juga bisa bicarakan leading sector di sana. Rekomendasinya masih kita susun, karena larinya ke mana-mana, pertama soal kontainernya kurang,” imbuhnya. 

 

 


Most Read

Artikel Terbaru

/