DENPASAR, BALI EXPRESS – Belakangan PT Kimia Farma (Persero) Tbk melalui PT Kimia Farma Diagnostika, menyediakan vaksin individu berbayar bagi masyarakat melalui jaringan klinik perusahaannya. Seharusnya, vaksin individu berbayar itu sudah bisa diimplementasikan pada Senin (12/7). Namun, pelaksanaan vaksinasi individu diputuskan ditunda lantaran melihat reaksi masyarakat dan dinilai perlu sosialiasi lebih meluas.
Kendati demikian, jika benar direalisasikan, Director Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, vaksin berbayar adalah kebijakan yang paling tidak adil. Sebab, ia memprediksi kebijakan ini akan memicu terjadinya ketimpangan akses vaksin di masyarakat. Yang mana, ujungnya justru menghambat pemulihan ekonomi karena pulihnya kepercayaan untuk berbelanja tidak merata.
“Kelas menengah atas yang merasa punya uang dan bisa beli vaksin berbayar akan lebih cepat pulih. Sementara kelas menengah ke bawah yang harus antri vaksin gratis pemerintah harus menunggu mendapat giliran. Jadi hasilnya ketimpangan makin lebar. Saya sarankan cabut aturan vaksin berbayar karena ini komersialisasi yang tidak tepat di saat bencana pandemi Covid-19,” paparnya, Senin (12/7).
Meskipun pihak Manajemen PT Kimia Farma Tbk mengklaim penyediaan layanan vaksin berbayar tersebut tidak bertujuan komersil, Bhima tetap menegaskan bahwa ada unsur ‘untung’ pada kebijakan itu. “Ya itu namanya cari untung karena harga jual vaksin berbayar individu sama dengan badan usaha,” katanya.
Dirinya pun menilai vaksin berbayar ini skemanya sama dengan rapid test beberapa waktu lalu. Yang mana, pengadaan awal digratiskan, dikemudian hari berubah dengan pengadaaan vaksin berbayar. “Iya vaksin kan awalnya gratis, kemudian direvisi berkali-kali menjadi berbayar itu tidak etis. Jadi (kemungkinan berlaku) untuk menengah ke atas, itu yang jadi ketimpangan. Ini justru akan blunder karena mengganggu program vaksinasi gratis,” tandasnya.(ika)
DENPASAR, BALI EXPRESS – Belakangan PT Kimia Farma (Persero) Tbk melalui PT Kimia Farma Diagnostika, menyediakan vaksin individu berbayar bagi masyarakat melalui jaringan klinik perusahaannya. Seharusnya, vaksin individu berbayar itu sudah bisa diimplementasikan pada Senin (12/7). Namun, pelaksanaan vaksinasi individu diputuskan ditunda lantaran melihat reaksi masyarakat dan dinilai perlu sosialiasi lebih meluas.
Kendati demikian, jika benar direalisasikan, Director Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, vaksin berbayar adalah kebijakan yang paling tidak adil. Sebab, ia memprediksi kebijakan ini akan memicu terjadinya ketimpangan akses vaksin di masyarakat. Yang mana, ujungnya justru menghambat pemulihan ekonomi karena pulihnya kepercayaan untuk berbelanja tidak merata.
“Kelas menengah atas yang merasa punya uang dan bisa beli vaksin berbayar akan lebih cepat pulih. Sementara kelas menengah ke bawah yang harus antri vaksin gratis pemerintah harus menunggu mendapat giliran. Jadi hasilnya ketimpangan makin lebar. Saya sarankan cabut aturan vaksin berbayar karena ini komersialisasi yang tidak tepat di saat bencana pandemi Covid-19,” paparnya, Senin (12/7).
Meskipun pihak Manajemen PT Kimia Farma Tbk mengklaim penyediaan layanan vaksin berbayar tersebut tidak bertujuan komersil, Bhima tetap menegaskan bahwa ada unsur ‘untung’ pada kebijakan itu. “Ya itu namanya cari untung karena harga jual vaksin berbayar individu sama dengan badan usaha,” katanya.
Dirinya pun menilai vaksin berbayar ini skemanya sama dengan rapid test beberapa waktu lalu. Yang mana, pengadaan awal digratiskan, dikemudian hari berubah dengan pengadaaan vaksin berbayar. “Iya vaksin kan awalnya gratis, kemudian direvisi berkali-kali menjadi berbayar itu tidak etis. Jadi (kemungkinan berlaku) untuk menengah ke atas, itu yang jadi ketimpangan. Ini justru akan blunder karena mengganggu program vaksinasi gratis,” tandasnya.(ika)
