27.6 C
Denpasar
Saturday, February 4, 2023

Jumlah Transaksi Money Changer Bali Capai Rp 7,87 Triliun

BALI EXPRESS, DENPASAR – Berdasarkan data transaksi penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)  di Provinsi Bali, total transaksi jual beli valas pada periode I 2017 mencapai Rp 7,87 triliun. Ini berarti tumbuh 7,98 persen (yoy)  dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 7,29 triliun.

Pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Bali Causa Iman Karana mengatakan, dari total transaksi valas pada periode laporan tersebut, transaksi pembelian dan penjualan valas masing-masing tercatat sebesar Rp 3,95 triliun dan Rp 3,91 triliun.

“Peningkatan pada triwulan I 2017 diprakirakan dipicu oleh peningkatan jumlah wisman yang berkunjung ke Bali pada periode yang sama, berdasarkan data di Dinas Pariwisata Provinsi  Bali,” jelasnya, Kamis (13/7) kemarin.

Dikatakan Causa Iman Karana, jumlah wisman pada periode tersebut mencapai 914.809 orang atau tumbuh 25,9 persen (yoy), lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 726.336 orang atau tumbuh 13,36 persen (yoy).

Sementara itu, posisi cadangan devisa Indonesia akhir Juni 2017 tercatat 123,09 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan posisi akhir Mei 2017 yang sebesar 124,95 miliar dolar AS. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) atau sering disebut juga dengan money changer, merupakan kegiatan usaha yang meliputi kegiatan penukaran yang dilakukan dengan mekanisme jual dan beli Uang Kertas Asing (UKA) serta pembelian Cek Pelawat. KUPVA BB merupakan tempat alternatif selain bank untuk menukarkan valuta asing. Dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai KUPVA BB, salah satu kewajiban KUPVA BB adalah adanya badan hukum Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI dan/atau badan usaha yang seluruh sahamnya dimiliki WNI. Untuk mendapatkan izin sebagai penyelenggara KUPVA BB, pemohon cukup menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia yang dilampiri dengan dokumen perizinan dan tidak dipungut biaya. Apabila masih terdapat KUPVA BB yang tidak berizin hingga 7 April 2017, Bank Indonesia akan merekomendasikan penghentian kegiatan usaha/pencabutan izin usaha.

Pengaturan perizinan bagi KUPVA BB menjadi sangat penting untuk memudahkan pengawasan. Selain untuk pengembangan industri yang sehat dan efisien, fungsi pengaturan dan pengawasan sangat diperlukan dalam mencegah dimanfaatkannya KUPVA BB untuk pencucian uang, pendanaan terorisme, atau kejahatan lainnya (extraordinary crime). Untuk itulah, penertiban KUPVA BB dilakukan bersama oleh Bank Indonesia, PPATK, BNN dan Polri khususnya apabila terdapat indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), baik yang berasal dari kejahatan maupun narkoba. Kerja sama antara keempat instansi telah tertuang dalam nota kesepahaman, yang menyatakan bahwa Bank Indonesia bersama lembaga-lembaga tersebut akan melakukan penertiban terhadap KUPVA BB tidak berizin yang terindikasi melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), baik yang berasal dari kejahatan maupun narkoba. Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Petahana Agus Martowardojo dalam rilisnya mengatakan, posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2017 masih kuat untuk membiayai 8,9 bulan impor atau 8,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah karena  berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Lebih jauh dijelaskannya, penurunan cadangan devisa pada Juni 2017, terutama untuk memenuhi kebutuhan likuiditas valas perbankan dalam menghadapi libur panjang Lebaran lalu. BI memandang penurunan cadangan devisa bersifat temporer, mengingat kebutuhan perbankan tersebut hanya untuk berjaga-jaga. 
Selain itu, prospek ekspor yang baik, optimisme terhadap perekonomian domestik yang tetap positif pasca pencapaian investment grade, dan kondisi pasar keuangan global yang kondusif, akan semakin mendukung penguatan cadangan devisa untuk menjaga ketahanan sektor eksternal. “Ke depan, BI akan terus menjaga kecukupan cadangan devisa guna mendukung terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.” tutupnya. 


BALI EXPRESS, DENPASAR – Berdasarkan data transaksi penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)  di Provinsi Bali, total transaksi jual beli valas pada periode I 2017 mencapai Rp 7,87 triliun. Ini berarti tumbuh 7,98 persen (yoy)  dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 7,29 triliun.

Pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Bali Causa Iman Karana mengatakan, dari total transaksi valas pada periode laporan tersebut, transaksi pembelian dan penjualan valas masing-masing tercatat sebesar Rp 3,95 triliun dan Rp 3,91 triliun.

“Peningkatan pada triwulan I 2017 diprakirakan dipicu oleh peningkatan jumlah wisman yang berkunjung ke Bali pada periode yang sama, berdasarkan data di Dinas Pariwisata Provinsi  Bali,” jelasnya, Kamis (13/7) kemarin.

Dikatakan Causa Iman Karana, jumlah wisman pada periode tersebut mencapai 914.809 orang atau tumbuh 25,9 persen (yoy), lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 726.336 orang atau tumbuh 13,36 persen (yoy).

Sementara itu, posisi cadangan devisa Indonesia akhir Juni 2017 tercatat 123,09 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan posisi akhir Mei 2017 yang sebesar 124,95 miliar dolar AS. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) atau sering disebut juga dengan money changer, merupakan kegiatan usaha yang meliputi kegiatan penukaran yang dilakukan dengan mekanisme jual dan beli Uang Kertas Asing (UKA) serta pembelian Cek Pelawat. KUPVA BB merupakan tempat alternatif selain bank untuk menukarkan valuta asing. Dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai KUPVA BB, salah satu kewajiban KUPVA BB adalah adanya badan hukum Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI dan/atau badan usaha yang seluruh sahamnya dimiliki WNI. Untuk mendapatkan izin sebagai penyelenggara KUPVA BB, pemohon cukup menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia yang dilampiri dengan dokumen perizinan dan tidak dipungut biaya. Apabila masih terdapat KUPVA BB yang tidak berizin hingga 7 April 2017, Bank Indonesia akan merekomendasikan penghentian kegiatan usaha/pencabutan izin usaha.

Pengaturan perizinan bagi KUPVA BB menjadi sangat penting untuk memudahkan pengawasan. Selain untuk pengembangan industri yang sehat dan efisien, fungsi pengaturan dan pengawasan sangat diperlukan dalam mencegah dimanfaatkannya KUPVA BB untuk pencucian uang, pendanaan terorisme, atau kejahatan lainnya (extraordinary crime). Untuk itulah, penertiban KUPVA BB dilakukan bersama oleh Bank Indonesia, PPATK, BNN dan Polri khususnya apabila terdapat indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), baik yang berasal dari kejahatan maupun narkoba. Kerja sama antara keempat instansi telah tertuang dalam nota kesepahaman, yang menyatakan bahwa Bank Indonesia bersama lembaga-lembaga tersebut akan melakukan penertiban terhadap KUPVA BB tidak berizin yang terindikasi melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), baik yang berasal dari kejahatan maupun narkoba. Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Petahana Agus Martowardojo dalam rilisnya mengatakan, posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2017 masih kuat untuk membiayai 8,9 bulan impor atau 8,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah karena  berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Lebih jauh dijelaskannya, penurunan cadangan devisa pada Juni 2017, terutama untuk memenuhi kebutuhan likuiditas valas perbankan dalam menghadapi libur panjang Lebaran lalu. BI memandang penurunan cadangan devisa bersifat temporer, mengingat kebutuhan perbankan tersebut hanya untuk berjaga-jaga. 
Selain itu, prospek ekspor yang baik, optimisme terhadap perekonomian domestik yang tetap positif pasca pencapaian investment grade, dan kondisi pasar keuangan global yang kondusif, akan semakin mendukung penguatan cadangan devisa untuk menjaga ketahanan sektor eksternal. “Ke depan, BI akan terus menjaga kecukupan cadangan devisa guna mendukung terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.” tutupnya. 


Most Read

Artikel Terbaru