alexametrics
27.8 C
Denpasar
Friday, May 27, 2022

Rencana PPKM Darurat Diperpanjang 6 Minggu, GPEI Bali : Tambah Parah

DENPASAR, BALI EXPRESS – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan adanya kemungkinan PPKM Darurat diperpanjang sampai 6 minggu. Menyusul informasi tersebut, Ketua DPD Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Bali, Panudiana Kuhn, memperkirakan kondisi ekspor akan tambah parah. Lantaran saat ini, usaha ekspor sudah turun 40 persen, demikian pula untuk usaha impor.

“(Jika diperpanjang, red) Tambah parah, akan banyak yang mati usahanya karena tidak punya uang. Kami sendiri sudah mulai turun, tidak hanya pariwisata saja. Karena pesawat susah juga nyari, ongkos angkut langka dan mahal itu 40 feet container bisa 13.000 sampai 14.000 dollar Amerika. Kami sudah booking kadang-kadang batal. Walaupun ada order, tapi tetap turun,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (13/7).

Menurutnya, jika diperpanjang akan berdampak kepada seluruh sektor yang ada di industri ekspor. Mulai dari sektor perikanan, kerajinan atau ekraf, tekstil, dan lain-lain. “Sementara untuk ekspor itu tidak boleh ditunda, pakai deadline, terutama time deliver karena ini mengikuti pasar. Misalnya sekarang kayak ke Eropa pasarnya apa, pasar summer, itu biasanya sudah dikirim tahun lalu untuk ekspor besar,” jelasnya.

Sekarang ini, kata dia, hampir di semua sektor mengalami kondisi perekonomian minus tak hanya pengusaha ekspor. Namun untungnya, ekspor masih bisa berproduksi meski kecil-kecilan. “(Jika diperpanjang) Yang merasakan dampaknya ini pengusaha dan pekerja di sektor swasta terutama di pariwisata dan juga lain-lain. Kalau TNI Polri, pegawai negeri, itu gaji bulanan dapat, THR dapat, gaji ke-13 dapat, kita-kita yang di swasta ini bokek. Paling jeleknya dirumahkan,” komentarnya.

Dia menuturkan, dalam kondisi perekonomian yang lemah ini, masyarakat diminta untuk beralih ke sektor pertanian, seperti berkebun atau beternak. Namun kenyataannya hal itu tak semudah membalikkan telapak tangan. “Sekarang secara teori orang diminta beralih ke bertani, berkebun, berternak, tapi yang mau beli siapa? Tidak ada. Iya kalau punya tanah, tegalan, itu juga tidak bisa langsung karena ada planningnya,” kata dia.

Maka dari itu menurutnya, Bali seharusnya sudah open border dengan syarat yang diperketat. Sehingga wisatawan yang datang merupakan wisatawan yang berkualitas. “Harus PCR tamu bayar sendiri. Siapapun tamu yang datang ke Bali harus PCR dan bandara harus siap. Kalau luar negari yang datang harus karantina biaya sendiri. Turis ke sini bayar tidak bebas visa lagi. Kemudian penerbangan dibuka, saya rasa kalau sudah begitu yang datang kan turis berkualitas karena PCR saja sudah Rp 1 juta sekarang,” paparnya.(ika)


DENPASAR, BALI EXPRESS – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan adanya kemungkinan PPKM Darurat diperpanjang sampai 6 minggu. Menyusul informasi tersebut, Ketua DPD Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Bali, Panudiana Kuhn, memperkirakan kondisi ekspor akan tambah parah. Lantaran saat ini, usaha ekspor sudah turun 40 persen, demikian pula untuk usaha impor.

“(Jika diperpanjang, red) Tambah parah, akan banyak yang mati usahanya karena tidak punya uang. Kami sendiri sudah mulai turun, tidak hanya pariwisata saja. Karena pesawat susah juga nyari, ongkos angkut langka dan mahal itu 40 feet container bisa 13.000 sampai 14.000 dollar Amerika. Kami sudah booking kadang-kadang batal. Walaupun ada order, tapi tetap turun,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (13/7).

Menurutnya, jika diperpanjang akan berdampak kepada seluruh sektor yang ada di industri ekspor. Mulai dari sektor perikanan, kerajinan atau ekraf, tekstil, dan lain-lain. “Sementara untuk ekspor itu tidak boleh ditunda, pakai deadline, terutama time deliver karena ini mengikuti pasar. Misalnya sekarang kayak ke Eropa pasarnya apa, pasar summer, itu biasanya sudah dikirim tahun lalu untuk ekspor besar,” jelasnya.

Sekarang ini, kata dia, hampir di semua sektor mengalami kondisi perekonomian minus tak hanya pengusaha ekspor. Namun untungnya, ekspor masih bisa berproduksi meski kecil-kecilan. “(Jika diperpanjang) Yang merasakan dampaknya ini pengusaha dan pekerja di sektor swasta terutama di pariwisata dan juga lain-lain. Kalau TNI Polri, pegawai negeri, itu gaji bulanan dapat, THR dapat, gaji ke-13 dapat, kita-kita yang di swasta ini bokek. Paling jeleknya dirumahkan,” komentarnya.

Dia menuturkan, dalam kondisi perekonomian yang lemah ini, masyarakat diminta untuk beralih ke sektor pertanian, seperti berkebun atau beternak. Namun kenyataannya hal itu tak semudah membalikkan telapak tangan. “Sekarang secara teori orang diminta beralih ke bertani, berkebun, berternak, tapi yang mau beli siapa? Tidak ada. Iya kalau punya tanah, tegalan, itu juga tidak bisa langsung karena ada planningnya,” kata dia.

Maka dari itu menurutnya, Bali seharusnya sudah open border dengan syarat yang diperketat. Sehingga wisatawan yang datang merupakan wisatawan yang berkualitas. “Harus PCR tamu bayar sendiri. Siapapun tamu yang datang ke Bali harus PCR dan bandara harus siap. Kalau luar negari yang datang harus karantina biaya sendiri. Turis ke sini bayar tidak bebas visa lagi. Kemudian penerbangan dibuka, saya rasa kalau sudah begitu yang datang kan turis berkualitas karena PCR saja sudah Rp 1 juta sekarang,” paparnya.(ika)


Most Read

Artikel Terbaru

/