26.5 C
Denpasar
Wednesday, May 31, 2023

Fraksi Partai Golkar Berat Hati Soal Penyertaan Modal PDDS  

TABANAN, BALI EXPRESS – Fraksi Partai Golkar DPRD Tabanan masih berat hati dengan rencana penyertaan modal untuk Perusahaan Umum Daerah Dharma Santika (PDDS). Sekalipun tidak mempersoalkan proses seleksi jajaran dewan pengawas maupun direksi perusahaan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan tersebut.

Meski demikian, fraksi partai beringin ini tetap menegaskan beberapa catatan penting perihal PDDS yang selama ini sudah sering dilontarkan. Bahkan, soal modal, fraksi ini lebih mendorong agar direksi hasil seleksi yang sedang berlangsung saat ini mengelola modal yang sudah ada.

Ini seperti ditegaskan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Tabanan, I Made Asta Dharma, Rabu (17/3). Menurutnya, selama ini DPRD Tabanan yang menjadi pihak yang diajak membahas APBD oleh eksekutif tidak pernah mengetahui perkembangan dari perusahaan tersebut. Termasuk laporan keuangannya.

“Kelola (modal) yang sudah ada saja dulu. (Modal itu) masih apa nggak? Karena selama ini, Komisi III yang membidangi urusan pendapatan daerah dan Banggar tidak pernah memperoleh laporan keuangan perusahaan tersebut,” tukasnya.

Kata Asta Dharma, inilah pangkal persoalan yang membuat pihaknya agak berat untuk menyetujui penyertaan modal bagi PDDS. “Itu masalahnya. Kami tidak mengetahui situasinya seperti apa? Modalnya apa masih atau tidak? Bukan serta merta kami tidak setuju,” sambungnya lagi.

Baca Juga :  Kejanggalan Persoalan Kebun Sawit Ilegal Diungkap Dedi Mulyadi

Soal seleksi yang sudah dimulai prosesnya sampai dengan akhir Maret 2021 mendatang, pihaknya tidak mempersoalkan. Hanya saja, dia mengharapkan hasil seleksi tersebut memunculkan jajaran dewan pengawas dan direksi yang profesional.

“Oke ada seleksi. Dilanjutkan. Tapi ada catatannya. (Direksinya) profesional. Kalau tidak mampu di tahun pertama, siap mundur. Kemudian bidang usahanya disesuaikan dengan kondisi sumber daya alam Tabanan,” ujarnya.

Balik lagi ke soal penyertaan modal, dia mewanti-wanti agar jangan sampai langkah itu tidak membuahkan hasil sama sekali. Menguap tanpa keuntungan. Sekalipun PDDS merupakan perusahaan daerah yang diniatkan untuk membantu masyarakat dan meningkatkan peran UMKM di Tabanan. “Namanya perusahaan, sekecil apapun, ya harus tetap berpikir untung,” imbuh Asta Dharma.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga berharap hasil rekrutmen yang prosesnya sudah diumumkan sejak Selasa (16/3) memunculkan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengembangkan perusahaan tersebut.

Sekalipun tidak punya andil dalam proses, DPRD selaku lembaga legislatif dan eksekutif merupakan pihak-pihak yang turut membahas APBD. Sumber dari penyertaan modal kepada perusahaan tersebut.

“Saya setuju (PDDS) dipertahankan. Tapi jangan didiamkan dalam permasalahan klasiknya. Rugi terus. Sehingga mampu memberi kontribusi bagi daerah,” tukasnya.

Baca Juga :  Koster Dorong Peran Koperasi untuk Ekonomi Kerakyatan

Dirga menegaskan, pihaknya di DPRD tidak akan mencampuri proses seleksi yang akan dilakukan sampai dengan akhir Maret 2021 mendatang. Sebab, pihaknya memang tidak memiliki hak dan kewenangan menyangkut proses tersebut.

Cuma yang jadi catatan pihaknya adalah, direksi selama ini tidak pernah berkomunikasi perihal pengembangan dan sebagainya. Koordinasi yang terbangun selama ini sebatas berkaitan dengan penambahan modal.

“Kenapa tidak evaluasi disampaikan juga. Karena kami juga ada komisi yang membidangi perekonomian. Jadi bisa kasih masukan. Ini juga berlaku untuk direksi berikutnya (hasil seleksi nanti). Jangan hanya menyampaikan ke DPRD untuk menambahkan penyertaan modal saja,” tegasnya.

Dirga menambahkan, pihaknya berupaya untuk melihat persoalan PDDS secara netral. Dalam artian tidak ingin memojokkan. Malah sebaliknya, mempersilakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan melakukan seleksi dewan pengawas dan direksi.

“Jujur saja, kalau dilihat-lihat juga PDDS banyak mengambil pekerjaan sosial. Ini juga untuk membantu masyarakat. Misalnya pasar murah. Di pasar dihargai seribu rupiah. Oleh PDDS diambil Rp 2 ribu. Yang begitu-begitu juga perlu diperhatikan. Jadi tidak bisa disalahkan begitu saja. Kalau mau membangkitkan, ayo sama-sama dibenahi,” pungkasnya. 

 


TABANAN, BALI EXPRESS – Fraksi Partai Golkar DPRD Tabanan masih berat hati dengan rencana penyertaan modal untuk Perusahaan Umum Daerah Dharma Santika (PDDS). Sekalipun tidak mempersoalkan proses seleksi jajaran dewan pengawas maupun direksi perusahaan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan tersebut.

Meski demikian, fraksi partai beringin ini tetap menegaskan beberapa catatan penting perihal PDDS yang selama ini sudah sering dilontarkan. Bahkan, soal modal, fraksi ini lebih mendorong agar direksi hasil seleksi yang sedang berlangsung saat ini mengelola modal yang sudah ada.

Ini seperti ditegaskan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Tabanan, I Made Asta Dharma, Rabu (17/3). Menurutnya, selama ini DPRD Tabanan yang menjadi pihak yang diajak membahas APBD oleh eksekutif tidak pernah mengetahui perkembangan dari perusahaan tersebut. Termasuk laporan keuangannya.

“Kelola (modal) yang sudah ada saja dulu. (Modal itu) masih apa nggak? Karena selama ini, Komisi III yang membidangi urusan pendapatan daerah dan Banggar tidak pernah memperoleh laporan keuangan perusahaan tersebut,” tukasnya.

Kata Asta Dharma, inilah pangkal persoalan yang membuat pihaknya agak berat untuk menyetujui penyertaan modal bagi PDDS. “Itu masalahnya. Kami tidak mengetahui situasinya seperti apa? Modalnya apa masih atau tidak? Bukan serta merta kami tidak setuju,” sambungnya lagi.

Baca Juga :  Kunjungan ke DTW Tanah Lot Anjlok, Rancang Event Anti Mainstream

Soal seleksi yang sudah dimulai prosesnya sampai dengan akhir Maret 2021 mendatang, pihaknya tidak mempersoalkan. Hanya saja, dia mengharapkan hasil seleksi tersebut memunculkan jajaran dewan pengawas dan direksi yang profesional.

“Oke ada seleksi. Dilanjutkan. Tapi ada catatannya. (Direksinya) profesional. Kalau tidak mampu di tahun pertama, siap mundur. Kemudian bidang usahanya disesuaikan dengan kondisi sumber daya alam Tabanan,” ujarnya.

Balik lagi ke soal penyertaan modal, dia mewanti-wanti agar jangan sampai langkah itu tidak membuahkan hasil sama sekali. Menguap tanpa keuntungan. Sekalipun PDDS merupakan perusahaan daerah yang diniatkan untuk membantu masyarakat dan meningkatkan peran UMKM di Tabanan. “Namanya perusahaan, sekecil apapun, ya harus tetap berpikir untung,” imbuh Asta Dharma.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga berharap hasil rekrutmen yang prosesnya sudah diumumkan sejak Selasa (16/3) memunculkan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengembangkan perusahaan tersebut.

Sekalipun tidak punya andil dalam proses, DPRD selaku lembaga legislatif dan eksekutif merupakan pihak-pihak yang turut membahas APBD. Sumber dari penyertaan modal kepada perusahaan tersebut.

“Saya setuju (PDDS) dipertahankan. Tapi jangan didiamkan dalam permasalahan klasiknya. Rugi terus. Sehingga mampu memberi kontribusi bagi daerah,” tukasnya.

Baca Juga :  Koster Dorong Peran Koperasi untuk Ekonomi Kerakyatan

Dirga menegaskan, pihaknya di DPRD tidak akan mencampuri proses seleksi yang akan dilakukan sampai dengan akhir Maret 2021 mendatang. Sebab, pihaknya memang tidak memiliki hak dan kewenangan menyangkut proses tersebut.

Cuma yang jadi catatan pihaknya adalah, direksi selama ini tidak pernah berkomunikasi perihal pengembangan dan sebagainya. Koordinasi yang terbangun selama ini sebatas berkaitan dengan penambahan modal.

“Kenapa tidak evaluasi disampaikan juga. Karena kami juga ada komisi yang membidangi perekonomian. Jadi bisa kasih masukan. Ini juga berlaku untuk direksi berikutnya (hasil seleksi nanti). Jangan hanya menyampaikan ke DPRD untuk menambahkan penyertaan modal saja,” tegasnya.

Dirga menambahkan, pihaknya berupaya untuk melihat persoalan PDDS secara netral. Dalam artian tidak ingin memojokkan. Malah sebaliknya, mempersilakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan melakukan seleksi dewan pengawas dan direksi.

“Jujur saja, kalau dilihat-lihat juga PDDS banyak mengambil pekerjaan sosial. Ini juga untuk membantu masyarakat. Misalnya pasar murah. Di pasar dihargai seribu rupiah. Oleh PDDS diambil Rp 2 ribu. Yang begitu-begitu juga perlu diperhatikan. Jadi tidak bisa disalahkan begitu saja. Kalau mau membangkitkan, ayo sama-sama dibenahi,” pungkasnya. 

 


Most Read

Artikel Terbaru