alexametrics
26.8 C
Denpasar
Thursday, May 26, 2022

Latah Jualan di Opensea, Celios Sebut NFT Berbeda dengan Marketplace Umum

DENPASAR, BALI EXPRESS – Belakangan ini dunia maya tengah dihebohkan oleh miliarder muda bernama Ghozali. Bagaimana tidak, ia berhasil meraup kekayaan hingga miliaran rupiah dengan hanya menjadikan foto selfie dirinya sebagai karya NFT (Non Fungible Token) dan dijual di salah satu pasar digital, OpenSea.

Melihat kesuksesan Ghozali, sejumlah orang mulai latah mengunggah karya-karyanya di OpenSea. Namun belakangan, tak hanya karya, foto makanan, pakaian, bahkan hingga KTP diupload di situs tersebut dengan maksud hendak dijual layaknya di marketplace pada umumnya. Hal ini pun memantik peringatan keras dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil), Kemendagri Zudan Arif Fakrullah. Sebab, ada bahaya yang mengintai jika foto KTP tersebut diunggah dan disalahgunakan.

Diwawancarai seputar fenomena terbaru tersebut, Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira. Bhima menjelaskan, NFT memiliki perbedaan dengan marketplace lainnya. Penggunaan NFT berdasarkan pada teknologi blockchain dimana setiap orang yang membeli NFT memiliki sertifikat yang unik. Pembayaran NFT juga menggunakan mata uang Kripto, seperti Ethereum maupun Bitcoin. Sementara di marketplace yang biasa, sistemnya tersentralisasi kedalam platform e-commerce, dan pembayaran menggunakan alat pembayaran yang resmi dan diregulasi.

Menurutnya, setidaknya ada tiga hal yang menjadi fokus utama terkait dengan fenomena NFT. Pertama, NFT relatif teknologi baru yang mengalami kenaikan valuasi hingga 1,9 miliar USD di platform OpenSea. Sementara belum ada satupun regulasi di Indonesia yang mengatur soal NFT, mulai dari perlindungan hak kekayaan intelektual, soal perpajakan hingga perlindungan data diri creator maupun investor. “Karena belum adanya payung hukum maka NFT rentan digunakan sebagai sarana investasi yang ilegal, bahkan pencucian uang lintas negara. Selain itu data diri yang di posting ke platform NFT rentan disalahgunakan untuk tindak kejahatan, misalnya foto selfie dengan KTP dijadikan jaminan pinjol ilegal,” jelasnya, Senin (17/1).

Kedua, valuasi karya yang dipasang di platform NFT memang menghasilkan kenaikan nilai yang fantastis. “Tapi euforia ini bukankah pertanda bubble atau gelembung ekonomi? Bahkan gambar yang sebenarnya tidak memiliki keunikan atau nilai seni valuasinya sampai triliunan rupiah, itu tidak rasional,” komentarnya.

Ia menilai, investor perlu memahami risiko volatilitas dari aset NFT sehingga tidak terjebak pada FOMO (Fear of Missing Out) yang merugikan dalam jangka pendek. Ditambah pula, menurut dia, edukasi dan literasi mengenai apa itu blockchain maupun NFT di Indonesia sepertinya masih rendah, sehingga euforia ini digunakan oleh masyarakat untuk berharap keuntungan jangka pendek.

“Ketiga, transaksi jual-beli NFT menggunakan sarana mata uang kripto yang sampai saat ini belum ada regulasi dari Bank Indonesia. Konteksnya kripto digunakan sebagai alat pembayaran dimana melanggar ketentuan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Kalau beli pakai Ethereum jelas melanggar aturan, disini sudah beda konteks kripto sebagai komoditas yang diatur Bapebti dengan kripto sebagai mata uang,” paparnya.






Reporter: Rika Riyanti

DENPASAR, BALI EXPRESS – Belakangan ini dunia maya tengah dihebohkan oleh miliarder muda bernama Ghozali. Bagaimana tidak, ia berhasil meraup kekayaan hingga miliaran rupiah dengan hanya menjadikan foto selfie dirinya sebagai karya NFT (Non Fungible Token) dan dijual di salah satu pasar digital, OpenSea.

Melihat kesuksesan Ghozali, sejumlah orang mulai latah mengunggah karya-karyanya di OpenSea. Namun belakangan, tak hanya karya, foto makanan, pakaian, bahkan hingga KTP diupload di situs tersebut dengan maksud hendak dijual layaknya di marketplace pada umumnya. Hal ini pun memantik peringatan keras dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil), Kemendagri Zudan Arif Fakrullah. Sebab, ada bahaya yang mengintai jika foto KTP tersebut diunggah dan disalahgunakan.

Diwawancarai seputar fenomena terbaru tersebut, Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira. Bhima menjelaskan, NFT memiliki perbedaan dengan marketplace lainnya. Penggunaan NFT berdasarkan pada teknologi blockchain dimana setiap orang yang membeli NFT memiliki sertifikat yang unik. Pembayaran NFT juga menggunakan mata uang Kripto, seperti Ethereum maupun Bitcoin. Sementara di marketplace yang biasa, sistemnya tersentralisasi kedalam platform e-commerce, dan pembayaran menggunakan alat pembayaran yang resmi dan diregulasi.

Menurutnya, setidaknya ada tiga hal yang menjadi fokus utama terkait dengan fenomena NFT. Pertama, NFT relatif teknologi baru yang mengalami kenaikan valuasi hingga 1,9 miliar USD di platform OpenSea. Sementara belum ada satupun regulasi di Indonesia yang mengatur soal NFT, mulai dari perlindungan hak kekayaan intelektual, soal perpajakan hingga perlindungan data diri creator maupun investor. “Karena belum adanya payung hukum maka NFT rentan digunakan sebagai sarana investasi yang ilegal, bahkan pencucian uang lintas negara. Selain itu data diri yang di posting ke platform NFT rentan disalahgunakan untuk tindak kejahatan, misalnya foto selfie dengan KTP dijadikan jaminan pinjol ilegal,” jelasnya, Senin (17/1).

Kedua, valuasi karya yang dipasang di platform NFT memang menghasilkan kenaikan nilai yang fantastis. “Tapi euforia ini bukankah pertanda bubble atau gelembung ekonomi? Bahkan gambar yang sebenarnya tidak memiliki keunikan atau nilai seni valuasinya sampai triliunan rupiah, itu tidak rasional,” komentarnya.

Ia menilai, investor perlu memahami risiko volatilitas dari aset NFT sehingga tidak terjebak pada FOMO (Fear of Missing Out) yang merugikan dalam jangka pendek. Ditambah pula, menurut dia, edukasi dan literasi mengenai apa itu blockchain maupun NFT di Indonesia sepertinya masih rendah, sehingga euforia ini digunakan oleh masyarakat untuk berharap keuntungan jangka pendek.

“Ketiga, transaksi jual-beli NFT menggunakan sarana mata uang kripto yang sampai saat ini belum ada regulasi dari Bank Indonesia. Konteksnya kripto digunakan sebagai alat pembayaran dimana melanggar ketentuan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Kalau beli pakai Ethereum jelas melanggar aturan, disini sudah beda konteks kripto sebagai komoditas yang diatur Bapebti dengan kripto sebagai mata uang,” paparnya.






Reporter: Rika Riyanti

Most Read

Artikel Terbaru

/