28.8 C
Denpasar
Monday, January 30, 2023

Vaksin Gotong Royong, Ekonom Sebut Akan Ada Ketimpangan Besar

DENPASAR, BALI EXPRESS – Pemerintah Indonesia telah menetapkan tarif untuk pengadaan vaksinasi gotong royong bagi perusahaan. Tarifnya sebesar Rp 321.660 untuk pembelian vaksin Covid-19 per dosis buatan Sinopharm dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis. Menyusul informasi tersebut, banyak kalangan yang mempertanyakan apakah dengan pengadaan vaksinasi gotong royong dapat membantu proses pemulihan ekonomi atau sebaliknya.

Menanggapi penetapan tersebut, Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, justru akan terjadi ketimpangan besar pasca vaksin gotong royong antara perusahaan besar dan Usaha Mikro, Kecil dan Menangah (UMKM). Menurutnya, harga vaksin gotong royong masih tergolong mahal.

“Biaya Sinovac yang merupakan vaksin gratis pemerintah saja Rp 245 ribu per dosis. Jadi vaksin gotong royong masih menimbulkan dua celah ketimpangan,” katanya, saat dimintai keterangan Kamis (20/5).

Baca Juga :  Bale Santai Honda Hadir Sepekan di Selabih

Dia menyebutkan, ketimpangan pertama antara perusahaan yang memiliki kemampuan finansial dengan usaha kecil. Akibatnya pengusaha UMKM jangankan mampu membeli vaksin untuk karyawan dan keluarga, bertahan saja dalam keadaan masih sulit. Terlebih, untuk harga dua dosisnya nyaris Rp 1 juta. Kemudian dia mempertanyakan terkait bagaimana pengawasannya apabila dana vaksinasi gotong royong berangkat dari hasil potong gaji atau tunjangan karyawan.

“Sejauh ini paling sulit mengawasi potongan gaji karyawan. Contohnya iuran BPJS tingkat kepatuhan rendah juga. Ada perusahaan yang under reporting atau sudah potong BPJS dari gaji karyawan tapi tidak disetor. Itu kasus BPJS, apalagi vaksin kan gitu. Kemudian untuk usaha padat karya dengan karyawan yang banyak apa iya akan gratiskan vaksin?” paparnya.

Ketimpangan kedua soal akses vaksin perusahaan yang dinilainya cenderung memprioritaskan ke manajemen, direksi dan golongan staff senior. “Untuk pekerja level bawah belum tentu mendapat jatah, ujungnya harus menunggu giliran vaksin gratis. Padahal (alokasi, Red) vaksinasi gratis baru 13 juta dari 181,5 juta target alias baru 7 persen. Kalau satu kantor tidak divaksin semua percuma juga. Sedangkan kalau divaksin semua karyawan akan jadi beban kas perusahaan,” katanya.

Baca Juga :  Polres Gianyar Gandeng Okan Kornelius Ajak Masyarakat Vaksin Covid-19

Sehingga, hal ini menurutnya tak lantas membantu pemulihan ekonomi di Indonesia. “Iya, tidak semudah itu (ekonomi pulih, Red),” ucapnya.

Dengan alasan tersebut, Bhima menilai, ada baiknya pelaku UMKM agar diprioritaskan dalam program vaksinasi gratis pemerintah untuk meredam ketimpangan akses vaksin. “Bahkan harus jadi prioritas setelah lansia dan pasien dengan penyakit bawaan divaksin,” tegasnya.(ika)


DENPASAR, BALI EXPRESS – Pemerintah Indonesia telah menetapkan tarif untuk pengadaan vaksinasi gotong royong bagi perusahaan. Tarifnya sebesar Rp 321.660 untuk pembelian vaksin Covid-19 per dosis buatan Sinopharm dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis. Menyusul informasi tersebut, banyak kalangan yang mempertanyakan apakah dengan pengadaan vaksinasi gotong royong dapat membantu proses pemulihan ekonomi atau sebaliknya.

Menanggapi penetapan tersebut, Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, justru akan terjadi ketimpangan besar pasca vaksin gotong royong antara perusahaan besar dan Usaha Mikro, Kecil dan Menangah (UMKM). Menurutnya, harga vaksin gotong royong masih tergolong mahal.

“Biaya Sinovac yang merupakan vaksin gratis pemerintah saja Rp 245 ribu per dosis. Jadi vaksin gotong royong masih menimbulkan dua celah ketimpangan,” katanya, saat dimintai keterangan Kamis (20/5).

Baca Juga :  Puncak Arus Balik Diprediksi Minggu, Diperkirakan Ada 15 Ribu Orang Tinggalkan Bali

Dia menyebutkan, ketimpangan pertama antara perusahaan yang memiliki kemampuan finansial dengan usaha kecil. Akibatnya pengusaha UMKM jangankan mampu membeli vaksin untuk karyawan dan keluarga, bertahan saja dalam keadaan masih sulit. Terlebih, untuk harga dua dosisnya nyaris Rp 1 juta. Kemudian dia mempertanyakan terkait bagaimana pengawasannya apabila dana vaksinasi gotong royong berangkat dari hasil potong gaji atau tunjangan karyawan.

“Sejauh ini paling sulit mengawasi potongan gaji karyawan. Contohnya iuran BPJS tingkat kepatuhan rendah juga. Ada perusahaan yang under reporting atau sudah potong BPJS dari gaji karyawan tapi tidak disetor. Itu kasus BPJS, apalagi vaksin kan gitu. Kemudian untuk usaha padat karya dengan karyawan yang banyak apa iya akan gratiskan vaksin?” paparnya.

Ketimpangan kedua soal akses vaksin perusahaan yang dinilainya cenderung memprioritaskan ke manajemen, direksi dan golongan staff senior. “Untuk pekerja level bawah belum tentu mendapat jatah, ujungnya harus menunggu giliran vaksin gratis. Padahal (alokasi, Red) vaksinasi gratis baru 13 juta dari 181,5 juta target alias baru 7 persen. Kalau satu kantor tidak divaksin semua percuma juga. Sedangkan kalau divaksin semua karyawan akan jadi beban kas perusahaan,” katanya.

Baca Juga :  Jelang Kedaluwarsa, Vaksin Covid-19 Disuntikkan Lebih Dulu

Sehingga, hal ini menurutnya tak lantas membantu pemulihan ekonomi di Indonesia. “Iya, tidak semudah itu (ekonomi pulih, Red),” ucapnya.

Dengan alasan tersebut, Bhima menilai, ada baiknya pelaku UMKM agar diprioritaskan dalam program vaksinasi gratis pemerintah untuk meredam ketimpangan akses vaksin. “Bahkan harus jadi prioritas setelah lansia dan pasien dengan penyakit bawaan divaksin,” tegasnya.(ika)


Most Read

Artikel Terbaru