alexametrics
24.8 C
Denpasar
Friday, May 27, 2022

Bisa Coreng Pariwisata Bali, Aksi Demo Bukan Solusi, Ini Sikap PHRI

DENPASAR, BALI EXPRESS – Sebelumnya, muncul wacana aksi turun ke jalan (demo) oleh pelaku pariwisata jika hingga Desember nanti belum ada wisawatan mancanegara (wisman) yang datang ke Bali dan Pemerintah Pusat belum menanggapi surat terbuka yang diajukan Forum Bali Bangkit beberapa waktu lalu. Namun, setelah adanya sejumlah pertemuan, diskusi serta penyamaan persepsi, aksi demo dinilai bukanlah solusi.

“Demo itu bukan solusi, demo itu akan mencoreng citra pariwisata. Orang hospitality tidak harus demo, untuk itu kita akan carikan solusinya. Karena selama ini keputusan ada di Pemerintah Pusat, karena kewenangannya ada di masing masing kementerian, yakni Kemenhub, Kemenkes, Kemlu, MenkoMarves. Kita tidak saling menyalahkan,” ujar Wakil Ketua Bidang Budaya, Lingkungan, dan Humas Badan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya, usai rapat yang dilaksanakan di Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Selasa (21/12).

Pada pertemuan yang dihadiri oleh 40 lebih asosiasi pariwisata termasuk Forum Bali Bangkit ini, menyimpulkan bahwa industri pariwisata dan seluruh stakeholder-nya akan tetap mendukung pemerintah. Kendati demikian, dalam rapat ini rencananya akan tetap mengajukan lima poin yang dinilai masih memberatkan kedatangan wisman ke Bali.

Poin pertama adalah kebijakan visa untuk memudahkan wisman datang. Kedua, soal kebijakan karantina yang dinilai perlu ditinjau kembali karena Bali saat ini sudah zona hijau. Ketiga, terkait kebijakan direct flight ke Bali. Keempat, dalam hal ini akan mengupayakan untuk memperluas negara-negara yang diajak bekerjasama.

“Bali hanya 19 negara saja, karena ada Australia yang sudah siap, Amerika yang sudah siap yang merupakan pangsa pasarnya Bali, begitu juga Eropa, South Korea. Ini harus dikerjasamakan dengan maskapai. Kelima yakni berkaitan asuransi yang dikatakan memberatkan. Jangan dipaksakan USD 100.000, yang penting mereka memiliki asuransi yang mengcover Covid-19,” paparnya yang juga selaku Ketua PHRI Badung ini.






Reporter: Rika Riyanti

DENPASAR, BALI EXPRESS – Sebelumnya, muncul wacana aksi turun ke jalan (demo) oleh pelaku pariwisata jika hingga Desember nanti belum ada wisawatan mancanegara (wisman) yang datang ke Bali dan Pemerintah Pusat belum menanggapi surat terbuka yang diajukan Forum Bali Bangkit beberapa waktu lalu. Namun, setelah adanya sejumlah pertemuan, diskusi serta penyamaan persepsi, aksi demo dinilai bukanlah solusi.

“Demo itu bukan solusi, demo itu akan mencoreng citra pariwisata. Orang hospitality tidak harus demo, untuk itu kita akan carikan solusinya. Karena selama ini keputusan ada di Pemerintah Pusat, karena kewenangannya ada di masing masing kementerian, yakni Kemenhub, Kemenkes, Kemlu, MenkoMarves. Kita tidak saling menyalahkan,” ujar Wakil Ketua Bidang Budaya, Lingkungan, dan Humas Badan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya, usai rapat yang dilaksanakan di Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Selasa (21/12).

Pada pertemuan yang dihadiri oleh 40 lebih asosiasi pariwisata termasuk Forum Bali Bangkit ini, menyimpulkan bahwa industri pariwisata dan seluruh stakeholder-nya akan tetap mendukung pemerintah. Kendati demikian, dalam rapat ini rencananya akan tetap mengajukan lima poin yang dinilai masih memberatkan kedatangan wisman ke Bali.

Poin pertama adalah kebijakan visa untuk memudahkan wisman datang. Kedua, soal kebijakan karantina yang dinilai perlu ditinjau kembali karena Bali saat ini sudah zona hijau. Ketiga, terkait kebijakan direct flight ke Bali. Keempat, dalam hal ini akan mengupayakan untuk memperluas negara-negara yang diajak bekerjasama.

“Bali hanya 19 negara saja, karena ada Australia yang sudah siap, Amerika yang sudah siap yang merupakan pangsa pasarnya Bali, begitu juga Eropa, South Korea. Ini harus dikerjasamakan dengan maskapai. Kelima yakni berkaitan asuransi yang dikatakan memberatkan. Jangan dipaksakan USD 100.000, yang penting mereka memiliki asuransi yang mengcover Covid-19,” paparnya yang juga selaku Ketua PHRI Badung ini.






Reporter: Rika Riyanti

Most Read

Artikel Terbaru

/