alexametrics
24.8 C
Denpasar
Friday, May 27, 2022

Tingkat Literasi Keuangan Warga Bali Rendah, Pastikan 2L Sebelum Berinvestasi

DENPASAR, BALI EXPRESS – Kerugian akibat investasi ilegal di Indonesia mencapai Rp 117,5 triliun dalam 10 tahun terakhir. Jumlahnya diprediksikan lebih banyak mengingat kemungkinan masih terdapat masyarakat yang belum melapor. Oleh karena itu untuk mencegah kerugian masyarakat akibat investasi bodong, harus dilakukan pemberantasan terhadap praktik-praktik investasi ilegal termasuk pinjaman online ilegal.

Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK dan Kemitraan Pemda OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, I Nyoman Hermanto Darmawan menyebutkan, Satgas Waspada Investasi (SWI) telah mencatat dalam kurun waktu 5 tahun terdapat 1.072 platform investasi ilegal yang berhasil ditutup dan sepanjang tahun 2022 terdapat 21 platform invetasi ilegal yang ditutup. Sedangkan total pinjol ilegal yang telah dihentikan sampai dengan Oktober 2021 sebanyak 3.515 entitas dimana per tanggal 2 Maret 2022, terdapat 102 Pinjol Legal yang terdaftar dan berizin di OJK.

“OJK Regional Bali dan Nusa Tenggara menggagas sebuah program yang bernama OJK Ngiring ke Banjar. Program ini dilatarbelakangi dari rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat Bali menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2019 yakni 38,06 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangannya sebesar 92,91 persen,” katanya, Selasa (22/3).

Hal ini, ia menambahkan, mengisyaratkan penggunaan masyarakat terhadap layanan dan atau produk keuangan tidak diimbangi dengan pemahaman yang tinggi, ditengah maraknya kasus investasi bodong dan pinjaman online ilegal di masyarakat. “OJK Ngiring ke Banjar merupakan program edukasi keuangan dengan menyasar warga Banjar di wilayah Provinsi Bali bersama Satgas Waspada Investasi (SWI) Bali,” katanya.

Sementara itu, terkait berita teranyar soal trading bodong, Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Giri Tribroto menegaskan, pengawasan, pengaturan maupun pengaduan terkait kegiatan trading komoditi bukan kewenangan OJK. Kegiatan tersebut diawasi oleh Bappebti. Namun, pihaknya menyampaikan, berdasarkan koordinasi dengan Polda Bali, ada beberapa laporan masyarakat yang diterima oleh Polda Bali.

Lebih lanjut pihaknya mengimbau, masyarakat harus waspada terhadap penawaran investasi ilegal. Masyarakat mesti memastikan 2L yakni Legal dan Logis sebelum mengambil keputusan. “Pastikan legalitasnya di lembaga-lembaga terkait seperti OJK, Bank Indonesia, Kementerian Koperasi, Bappebti dan lainnya. Untuk Logisnya, jangan tergiur dengan penawaran-penawaran investasi yang menawarkan suku bunga tidak logis jauh melebihi tingkat suku bunga di industri keuangan formal,” pesannya.






Reporter: Rika Riyanti

DENPASAR, BALI EXPRESS – Kerugian akibat investasi ilegal di Indonesia mencapai Rp 117,5 triliun dalam 10 tahun terakhir. Jumlahnya diprediksikan lebih banyak mengingat kemungkinan masih terdapat masyarakat yang belum melapor. Oleh karena itu untuk mencegah kerugian masyarakat akibat investasi bodong, harus dilakukan pemberantasan terhadap praktik-praktik investasi ilegal termasuk pinjaman online ilegal.

Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK dan Kemitraan Pemda OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, I Nyoman Hermanto Darmawan menyebutkan, Satgas Waspada Investasi (SWI) telah mencatat dalam kurun waktu 5 tahun terdapat 1.072 platform investasi ilegal yang berhasil ditutup dan sepanjang tahun 2022 terdapat 21 platform invetasi ilegal yang ditutup. Sedangkan total pinjol ilegal yang telah dihentikan sampai dengan Oktober 2021 sebanyak 3.515 entitas dimana per tanggal 2 Maret 2022, terdapat 102 Pinjol Legal yang terdaftar dan berizin di OJK.

“OJK Regional Bali dan Nusa Tenggara menggagas sebuah program yang bernama OJK Ngiring ke Banjar. Program ini dilatarbelakangi dari rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat Bali menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2019 yakni 38,06 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangannya sebesar 92,91 persen,” katanya, Selasa (22/3).

Hal ini, ia menambahkan, mengisyaratkan penggunaan masyarakat terhadap layanan dan atau produk keuangan tidak diimbangi dengan pemahaman yang tinggi, ditengah maraknya kasus investasi bodong dan pinjaman online ilegal di masyarakat. “OJK Ngiring ke Banjar merupakan program edukasi keuangan dengan menyasar warga Banjar di wilayah Provinsi Bali bersama Satgas Waspada Investasi (SWI) Bali,” katanya.

Sementara itu, terkait berita teranyar soal trading bodong, Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Giri Tribroto menegaskan, pengawasan, pengaturan maupun pengaduan terkait kegiatan trading komoditi bukan kewenangan OJK. Kegiatan tersebut diawasi oleh Bappebti. Namun, pihaknya menyampaikan, berdasarkan koordinasi dengan Polda Bali, ada beberapa laporan masyarakat yang diterima oleh Polda Bali.

Lebih lanjut pihaknya mengimbau, masyarakat harus waspada terhadap penawaran investasi ilegal. Masyarakat mesti memastikan 2L yakni Legal dan Logis sebelum mengambil keputusan. “Pastikan legalitasnya di lembaga-lembaga terkait seperti OJK, Bank Indonesia, Kementerian Koperasi, Bappebti dan lainnya. Untuk Logisnya, jangan tergiur dengan penawaran-penawaran investasi yang menawarkan suku bunga tidak logis jauh melebihi tingkat suku bunga di industri keuangan formal,” pesannya.






Reporter: Rika Riyanti

Most Read

Artikel Terbaru

/