Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Belum Profesional, Pengurus LPD Harus Sadar Kelola Uang Orang Lain

I
Pengamat ekonomi Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, SE.,MM. Ist
Pengamat ekonomi Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, SE.,MM. Ist
DENPASAR, BALI EXPRESS — Dari sisi aturan atau regulasi dan manajemen pengelolaan, tampaknya perjalanan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menjadi lembaga keuangan profesional, belum cukup siap. Hal ini lantaran, kian maraknya kasus korupsi yang menyeret pengurus LPD di Bali. Maka dari itu, pengurus di lembaga atau institusi keuangan haruslah memiliki integritas tinggi.

Pengamat ekonomi Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, SE.,MM., menuturkan, untuk membangun LPD diperlukan pengelola yang memiliki kemampuan mengelola uang secara sadar, bahwa uang yang dikelola adalah milik pihak ketiga.

“Selama ini terjadi, ketika uang itu (jumlahnya) sudah besar lalu tidak bisa menyalurkan, ada kecenderungan besar untuk melakukan kecurangan. Artinya itu ada salah di manajemen pengelolaannya,” katanya saat dihubungi Senin (20/6).

Berikutnya, tambah Prof Raka, perlu memperhatikan manajemen risiko. Dalam lembaga keuangan atau perbankan profesional, manajemen risiko sangat penting. Poin ini yang dinilainya kurang dimiliki LPD. Meski persentasenya dibawah 5 persen, tetapi potensi karena hal ini tentu ada.

“Kenapa dia (kasus korupsi LPD) muncul sekarang ini ketika pandemi? Kemungkinan di masa sebelum pandemi dia (LPD) lancar karena masih ada yang mampu bayar, tapi begitu pandemi banyak yang kolaps, banyak kelihatan borok-boroknya. Misalnya penyaluran kredit yang tidak tepat, jadi fiktif, sehingga meledak kasus di Sangeh, sebelum itu di Mengwi, Tabanan, dan beberapa lagi,” jelas dosen FEB Undiknas ini.

Prinsipnya, ia menegaskan, pengurus LPD haruslah profesional karena uang yang dikelola merupakan milik pihak ketiga. Jika sampai salah, tentu akan merugikan Bali.

Ia pun menekankan, pentingnya meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten di bidangnya. Seperti memiliki sertifikat kompetensi atau sudah lolos tes dari LP LPD.

Menurutnya, peran LP LPD harus lebih besar untuk semakin memberi perhatian kepada LPD selayaknya kerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada perbankan. “Harus rajin mengecek seperti OJK, OJK pun rajin ngecek, seperti penyaluran kredit apakah sudah benar sesuai SOP atau tidak. Karena ada otonomi khusus di Desa Adat, ini yang agak kesulitan, ketika masuk pihak luar atau lembaga luar kesulitan. Ini yang sering mengakibatkan mis-manajemen atau mis-leading dari pengelolaan LPD,” tuturnya.

Ia mengatakan, lembaga keuangan seperti LPD, atau koperasi, merupakan lembaga kepercayaan (trust) masyarakat. Sehingga jika kepercayaan masyarakat sampai hilang, akan sangat berbahaya. Bali akan kehilangan lembaga keuangannya.

 

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer