Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dongkrak Pendapatan, Badung Godok Pembentukan BUMD

I
RAPAT: Suasana rapat antara DPRD dengan Dinas PUPR dan Bagian Ekonomi Setda Badung, Selasa (21/6). Ist
RAPAT: Suasana rapat antara DPRD dengan Dinas PUPR dan Bagian Ekonomi Setda Badung, Selasa (21/6). Ist
MANGUPURA, BALI EXPRESS — Guna mendongkrak pendapatan di luar sektor pariwisata, Pemkab Badung bakal membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Rencananya BUMD ini akan bergerak di bidang infrastruktur yang bersinergi dengan pertanian. Bahkan pemberian nama telah direncanakan yakni Perumda Badung Properti.

Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi antara DPRD dengan pihak eksekutif di gedung dewan, Selasa (21/6). Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Badung Putu Parwata dan dihadiri sejumlah anggota dewan. Sementara dari eksekutif hadir Kadis PUPR IB Surya Suamba, Kabag Ekonomi AA Sagung Rosyawati.

Parwata mengatakan, pembentukan BUMD ini sudah menjadi kesepakatan antara Bupati dan DPRD Badung. Pihaknya di DPRD Badung hanya menindaklanjuti dan mendorong agar usaha tersebut segera terbentuk.

“BUMD ini merupakan gagasan dan ide baik Bupati dan DPRD Badung. Sehingga kami menindaklanjuti visi misi Bupati untuk membuat konsep bagaimana mengoptimalkan dan mengupayakan potensi daerah ini bisa maksimal,” ujar Parwata saat ditemui usai rapat.

Menurutnya, usaha yang dibangun tersebut akan memaksimalkan aset-aset yang ada. Bahkan akan disinergikan dengan pertanian dalam arti luas. Sehingga pihaknya sepakat, karena usaha tersebut dapat mengoptimalkan pendapatan. “Jadi BUMD ini dalam bentuk Persero, namanya Badung Properti. Bidang usahanya adalah infrastruktur dan pertanian,” ungkapnya.

Pembentukan BUMD ini, terang politisi PDIP asal Dalung ini, berkaca kepada pengalaman sebelumnya. Seperti di masa pandemi Covid-19 hanya mengandalkan sektor pariwisata, yang tentunya menyebabkan roda perekonomian kembali ke titik nol. Apalagi ada potensi-potensi yang lain diluar sektor pariwisata bisa dimaksimalkan untuk mempercepat kebutuhan masyarakat.

“Bila ini bisa terjadi maka celah fiskal bisa dimaksimalkan. Sehingga kedepan tidak hanya bertumpu pada satu sektor. Dari pengalaman itulah kami antisipasi membentuk BUMD dengan mensinergikan pertanian,” terangnya.

Agar pembentukan BUMD ini tidak menyalahi aturan, Sekretaris DPC PDIP Badung ini meminta agar Bupati Badung segera bersurat kepada DPRD. Dalam surat tersebut hendaknya dipaparkan untuk memohon persetujuan. Saran tersebut disampaikan, setelah dirinya mendapatkan penjelasan bahwa sejumlah dokumen telah disiapkan tinggal nantinya memohon persetujuan DPRD Badung.

Lebih lanjut Parwata menambahkan, bila dokumen termasuk persetujuan dewan sudah lengkap, selanjutnya segera diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dimintai persetujuan. “Target kami November ini sudah bisa selesai persetujuan Kemendagri. Makin cepat makin baik, kami mendorong ini segara bisa dituntaskan,” pungkasnya.

 

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer