Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Developer Mengeluh Proses Perizinan Lamban, PUTR Sesuaikan Sistem

I
KELUHAN: Para pengembang perumahan yang pertanyakan lambannya proses perizinan.Dian Suryantini/Bali Express
KELUHAN: Para pengembang perumahan yang pertanyakan lambannya proses perizinan.Dian Suryantini/Bali Express
BULELENG, BALI EXPRESS - Sejumlah pengusaha properti mengeluhkan lambatnya penerbitan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk pengembangan perumahan yang mereka bangun. Keluhan itu disampaikan para pengembang Senin (4/7) siang, lantaran hal itu membuat mereka terkatung-katung.

Proses pemberkasan mandeg selama hampir tiga bulan lamanya. Padahal idealnya penerbitan PBG dapat dilakukan selama 28 hari kerja.

Made Artawa selaku perwakilan Himpera Buleleng mengatakan, izin PBG yang dikeluarkan terakhir pada April lalu. Proses pengurusannya masih lancar dan tidak ada kendala. Namun pengurusan izin selanjutnya macet dan hanya sampai disposisi di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Buleleng. Ia pun menglaim proses yang dilakukan PUTR cukup lambat dan menghambat proses pengembangan properti.

“Kami rasa PUTR cukup lambat dalam menangani persoalan ini. Ada regulasi-regulasi yang tidak disosialisakan kepada masyarakat," terangnya.

Kebingungan juga menghantui para pengembang (Developer) terkait perubahan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Peraturan itu mengatur perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi PBG.

Pergantian itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

"Semenjak ada Permen ini, semuanya dikaji lagi. Kami tidak paham jadinya. Kami tidak pernah mendengar ini sebelumnya. Namum ketika kami datang ke PUTR, baru kami dengar. Kami bukannya tidak mendukung. Kami selalu mendukung apa yang jadi kebijakan. Tapi setidaknya diinformasikan kepada kami. Namun harapan kami ini tidak berlaku surut," tambahnya.

Keluhan lain juga disampaikan Gede Agung Kristiawan dari PT Sinar Bulan Properti. Ia menglaim ada 480 izin yang belum keluar. “Semuanya bukan hanya pengembang. Kalau izin pengembang anggota kami 48, 20-an belum keluar izinnya," terang Agung.

Di sisi lain, Kepala Dinas PUTR Buleleng I Putu Adhipta Eka Putra menerangkan, proses verifikasi yang dilakukan Dinas PUTR tergolong cepat. Bahkan petugas operator pun ditambah agar dapat menangani pengusulan izin dengan segera. Namun, perubahan peraturan yang dikeluarkan pemerintah juga merupakan barang baru bagi PUTR.

Pihak PUTR pun masih melakukan penyesuaian agar tidak salah langkah dan memberikan imbas negatif ke publik. "Kami sudah menambah petugas dari tiga jadi 10 orang. Biar cepat kerjanya. Ini kan barang baru juga buat kami. Jadi masih menyesuaikan agar tidak terjadi kesalahan yang dapat berdampak ke kami dan pengembang. Namun ada revisi baru lagi terkait lahan sawah dilindung (LSD). Ini menjadi konsentrasi kami. Jadi pengusaha tidak boleh membangun di atas sawah. Kami harus pastikan jangan sampai sawah dibangunin. Harus clean and clear, dulu baru bisa berproses," kata dia.

 

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer