Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kebijakan itu dilakukan lantaran dalam kurun satu bulan terakhir, angka kasus aktif dari hewan terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) terus menurun. Meskipun demikian, upaya pencegahan dan pengendalian terus dilakukan.
Sekretaris Satgas PMK Provinsi Bali I Made Rentin, Minggu (18/9) menyampaikan, pada 16 September 2022, Satgas Penanganan PMK telah mengeluarkan SE 6/2022 tentang pengendalian lalu lintas hewan rentan penyakit mulut dan kuku, dan produk hewan rentan penyakit mulut dan kuku berbasis kewilayahan.
Rentin memaparkan, bahwa Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan PMK Prof. Wiku Adisasmito mengungkapkan, SE tersebut telah disesuaikan berdasarkan situasi dan kondisi wabah terkini. Supaya masyarakat dapat melalulintaskan hewan dan produk hewan yang aman dari PMK.
"Secara umum, lalu lintas hewan rentan PMK dilaksanakan dengan ketentuan seperti telah menerima vaksinasi minimal 1 dosis atau menunjukan hasil uji laboratorium negatif PMK. Melampirkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan/atau Surat Veteriner (SV) dan surat riwayat kesehatan hewan, serta menerapkan tindakan pengamanan Biosecurity," ungkap Rentin menyampaikan SE tersebut.
Sementara dalam rangka menyukseskan agenda Presidensi G20 Indonesia 2022 di Provinsi Bali pada bulan November mendatang, bakal dilakukan pengetatan lalulintas hewan, khususnya lalu lintas hewan rentan PMK dan produk hewannya.
Semuanya diatur dalam ketentuan khusus untuk Provinsi Bali, dimana dalam SE itu dilarang melalulintaskan hewan rentan PMK, produk segar, dan produk olahan. Namun, terdapat pengecualian peraturan, yaitu diperbolehkan melalulintaskan babi keluar dari Bali, dan sudah tidak adanya pengaturan syarat vaksinasi pada hewan babi di dalamnya.
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
