Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Adanya perubahan ke PBG ini dibarapkan pengembang dapat mempermudah dan mempercepat kinerja. Namun, praktek di lapangan, pengembang merasakan proses perizinan dalam aturan tersebut tak semudah dengan yang dibayangkan.
Menurut Wakil Ketua DPD REI Bali Bidang Perizinan dan Hukum, I Made Dwi Indrawan didampingi Ketua DPD REI Bali I Gede Suardita dan Sekretaris Gede Semadi Putra, masa transisi IMB ke PBG dimulai pada tahun 2020. Tujuannya meringkas atau menjadikan satu, mengefisiensi segala aturan yang tumpang tindih, sehingga menjadi efisien dalam proses dan berbirokrasi.
“Kenyataannya di lapangan pengusaha sedikit kewalahan karena terapan aplikasi belum cepat diserap baik di daerah. Sehingga penerjemahan PBG masih dirasakan memberatkan bila dibandingkan pengurusan IMB,” ujarnya di Denpasar, Rabu (19/10).
Ia mengungkapkan berdasarkan pengalamannya, sebetulnya biaya antara PBG dan IMB tidak mahal, hanya biaya retribusi. Namun ada perbedaan di sistem dan konsep PBG, yang harus menggunakan jasa konsultan.
Aturan yang mengharuskan pihaknya menggunakan jasa konsultan inilah yang menyebabkan biaya jadi membengkak. Lantaran, biaya konsultan ini tidak ada aturan yang disepakati atau ditetapkan. Sehingga harga yang ditawarkan konsultan bermacam-macam, kisarannya antara Rp 12 juta sampai Rp 25 juta per rumah.
Kisaran harga untuk satu rumah tersebut tentu luar biasa bagi pengembang perumahan. Mengingat saat menggunakan IMB tidak memerlukan jasa konsultan yang harganya berbeda-beda, otomatis tidak ada biaya jasa, dan hanya retribusi.
“Tidak hanya membengkak saja, yang biasanya IMB kita buat dengan durasi waktu 3 bulan sudah selesai, proses PBG ini kita lakukan 6 bulan sampai 1 tahun karena aturan yang njelimet dan input data yang berbeda-beda per kabutennya,” katanya.
Imbas dari kondisi tersebut, para pengembang menjadi agak sulit hingga saat ini untuk memproses PBG, apalagi yang menggunakan sertifikat laik fungsi (SLF). Terlebih konsultan ini bukan bagian dari Pemda, karena konsultan ini merupakan hal terpisah yang diwajibkan oleh aturan PBG.
Maka dari itu pihaknya berharap kepada pemerintah, terkait PBG ini, agar bisa bertemu dan duduk bersama, menjembatani pengusaha di pengembang apa yang bisa dilakukan bersama-sama. Sebab, tujuan dari aturan PBG adalah untuk membuat masyarakat lebih mudah dan pengembang bisa menjual produk-produknya atau lebih dapat dijangkau oleh masyarakat.
Namun kenyataannya, produk yang baik ini justru menjadi beban daripada pengembang, yang pada ujungnya yang membebani masyarakat. Terlebih pada tahun 2023 mendatang, negara-negara diprediksi akan mengalami resesi yang jelas menambah beban.
“Costnya lebih tinggi otomatis harga jual rumah berpotensi lebih tinggi. Apalagi pasca pandemi ini daya beli masyarakat menurun, semestinya kita bisa menyiasati kebutuhan papan masyarakat ini secara kualitas dengan harga yang terjangkau,” jelasnya.
Lebih lanjut Ketua REI Bali memperjelas, bila retribusinya mungkin sama Rp 500 ribu sampai Rp 1,5 juta, tetapi dengan menggunakan jasa konsultan sesuai aturan PBG maka membuat harganya lumayan bombastis kenaikannya.
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
