alexametrics
26.8 C
Denpasar
Thursday, May 26, 2022

Celios Soroti Pembahasan RUU Kententuan Umum Perpajakan

DENPASAR, BALI EXPRESS – Pembahasan RUU Ketentuan Umum Perpajakan terus berlanjut. Kali ini, Director Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, terkait revisi UU KUP pasal 44D berkaitan dengan perubahan UU PPh pasal 17 yang menambah jumlah bracket pajak dan tarif PPh Orang Pribadi harus diprioritaskan. Yang mana, hal ini perlu mendapat dukungan, sebab sejauh ini tarih PPh dan jumlah bracket atau golongan pajak untuk orang kaya terlalu sedikit. Untuk itu, pihaknya mengusulkan agar PPh diatas Rp 5 miliar dikenakan tarif pajak sampai 45 persen. 

“Dari kenaikan tarif PPh orang pribadi, peningkatan kepatuhan dan pendataan wajib pajak yang valid akan menghasilkan dampak ke penerimaan pajak secara besar. Andaikan UU PPh nya diloloskan maka tidak perlu Pemerintah bahas soal PPN ke sembako,” katanya, Senin (23/8).

Selain itu, Bhima menilai, ada bagian yang seharusnya tidak perlu dimasukkan ke dalam revisi UU KUP yakni Pasal 44E terkait perubahan UU PPN. Yang mana bahan kebutuhan pokok, layanan pendidikan dan kesehatan sebagai objek PPN sangat berisiko menurunkan daya beli masyarakat. Disamping itu, momentumnya juga dinilai kurang tepat karena pemulihan daya beli tidak merata di semua kelompok. 

“Misalnya beras premium mau dikenakan tarif PPN 10 persen, bagaimana dampak terhadap petani yang sulit membedakan mana beras premium dan beras biasa? Pendataan soal bahan makanan juga selama ini masih bermasalah sehingga pengawasan menjadi lebih sulit di lapangan. Dimohon sekali pembahasan pengecualian objek PPN didrop saja dari RUU KUP karena kontradiksi terhadap pemulihan ekonomi yang ditarget 5 sampai 5,5 persen pada 2022,” katanya. 

Bhima juga menuturkan, pada Pasal 37 terindikasi akan adanya Tax Amnesty jilid ke-2 yang ingin dilakukan Pemerintah. Rujukan pasal per pasal ke UU Pengampunan Pajak 2016 jadi indikasi kuat adanya pengampunan kembali. Padahal, kata dia, terlalu sering melakukan tax amnesty justru menurunkan tingkat kepercayaan wajib pajak. “Sekali diberi tax amnesty, maka wajib pajak yang nakal akan menunggu tax amnesty berikutnya. Ini kontraproduktif terhadap komitmen pasca tax amnesty untuk menegakan kepatuhan pajak bagi wajib pajak yang tidak memanfaatkan tax amnesty 2016 lalu,” jelasnya.

Lebih lanjut Bhima menambahkan, pada Pasal 17b berkaitan dengan penurunan tarif PPh badan menjadi 20 persen di 2022 dan 17 persen untuk perusahaan yang go public perlu dievaluasi kembali. Dirinya mempertanyakan apakah penurunan tarif PPh badan benar-benar efektif untuk meningkatkan daya saing. 

“Dari studi yang dilakukan di Singapura, keputusan perusahaan memiliki kantor akuntansi dan perpajakan di Singapura, bukan hanya masalah tarif pajak yang rendah. Tapi kepastian regulasi dan keamanan menjadi faktor paling krusial. Di sisi lain penurunan tarif PPh badan dikhawatirkan justru menggerus rasio pajak pada 2022,” paparnya. “Sejauh ini sudah banyak perusahaan besar menikmati insentif perpajakan dalam bentuk tax allowances dan tax holiday, ditambah insentif di saat pandemi Covid-19. Untuk apa lagi diberikan penurunan tarif sampai 17 persen?” tandasnya.(ika)


DENPASAR, BALI EXPRESS – Pembahasan RUU Ketentuan Umum Perpajakan terus berlanjut. Kali ini, Director Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, terkait revisi UU KUP pasal 44D berkaitan dengan perubahan UU PPh pasal 17 yang menambah jumlah bracket pajak dan tarif PPh Orang Pribadi harus diprioritaskan. Yang mana, hal ini perlu mendapat dukungan, sebab sejauh ini tarih PPh dan jumlah bracket atau golongan pajak untuk orang kaya terlalu sedikit. Untuk itu, pihaknya mengusulkan agar PPh diatas Rp 5 miliar dikenakan tarif pajak sampai 45 persen. 

“Dari kenaikan tarif PPh orang pribadi, peningkatan kepatuhan dan pendataan wajib pajak yang valid akan menghasilkan dampak ke penerimaan pajak secara besar. Andaikan UU PPh nya diloloskan maka tidak perlu Pemerintah bahas soal PPN ke sembako,” katanya, Senin (23/8).

Selain itu, Bhima menilai, ada bagian yang seharusnya tidak perlu dimasukkan ke dalam revisi UU KUP yakni Pasal 44E terkait perubahan UU PPN. Yang mana bahan kebutuhan pokok, layanan pendidikan dan kesehatan sebagai objek PPN sangat berisiko menurunkan daya beli masyarakat. Disamping itu, momentumnya juga dinilai kurang tepat karena pemulihan daya beli tidak merata di semua kelompok. 

“Misalnya beras premium mau dikenakan tarif PPN 10 persen, bagaimana dampak terhadap petani yang sulit membedakan mana beras premium dan beras biasa? Pendataan soal bahan makanan juga selama ini masih bermasalah sehingga pengawasan menjadi lebih sulit di lapangan. Dimohon sekali pembahasan pengecualian objek PPN didrop saja dari RUU KUP karena kontradiksi terhadap pemulihan ekonomi yang ditarget 5 sampai 5,5 persen pada 2022,” katanya. 

Bhima juga menuturkan, pada Pasal 37 terindikasi akan adanya Tax Amnesty jilid ke-2 yang ingin dilakukan Pemerintah. Rujukan pasal per pasal ke UU Pengampunan Pajak 2016 jadi indikasi kuat adanya pengampunan kembali. Padahal, kata dia, terlalu sering melakukan tax amnesty justru menurunkan tingkat kepercayaan wajib pajak. “Sekali diberi tax amnesty, maka wajib pajak yang nakal akan menunggu tax amnesty berikutnya. Ini kontraproduktif terhadap komitmen pasca tax amnesty untuk menegakan kepatuhan pajak bagi wajib pajak yang tidak memanfaatkan tax amnesty 2016 lalu,” jelasnya.

Lebih lanjut Bhima menambahkan, pada Pasal 17b berkaitan dengan penurunan tarif PPh badan menjadi 20 persen di 2022 dan 17 persen untuk perusahaan yang go public perlu dievaluasi kembali. Dirinya mempertanyakan apakah penurunan tarif PPh badan benar-benar efektif untuk meningkatkan daya saing. 

“Dari studi yang dilakukan di Singapura, keputusan perusahaan memiliki kantor akuntansi dan perpajakan di Singapura, bukan hanya masalah tarif pajak yang rendah. Tapi kepastian regulasi dan keamanan menjadi faktor paling krusial. Di sisi lain penurunan tarif PPh badan dikhawatirkan justru menggerus rasio pajak pada 2022,” paparnya. “Sejauh ini sudah banyak perusahaan besar menikmati insentif perpajakan dalam bentuk tax allowances dan tax holiday, ditambah insentif di saat pandemi Covid-19. Untuk apa lagi diberikan penurunan tarif sampai 17 persen?” tandasnya.(ika)


Most Read

Artikel Terbaru

/