Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ini Saran BI Jadikan Bali Pusat Pengembangan Transformasi Digital
I
Penulis: I Komang Gede Doktrinaya❯

Menurut Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, ada empat hal penting yang bisa dipikirkan untuk menjadikan Bali sebagai salah satu digital industri ekosistem. Pertama, pemerintah daerah perlu mengalokasikan dana dengan dibangunnya suatu kawasan ekonomi yang bisa memberikan insentif dan pengembangan digital. Umumnya di daerah quite yang menyatu dengan alam, tidak perlu bergedung tinggi.
“Banyak anak muda yang melakukan inovasi memerlukannya dalam kawasan industri ekosistem digital. Yang diperlukan adalah infrastruktur dan terpenting satelit serta sambungan internet dengan daya dukung sangat tinggi. Diperlukan daerah silicon value sehingga harus didesain atau disusun,” ucapnya, saat membuka Bali Digifest II 2023 dengan tema 'Accelerating BaliS Digital Transformation', di Gedung Ksirarnawa, Art Center, Denpasar, Jumat (2/6).
Kedua, menciptakan ekosistem iklim bisnis yang menunjang. Di sinilah perlu dikembangkan sistem iklim bisnis sebagai bagian ekosistem ekonomi keuangan digital nasional. Pemeintah harus memberikan kemudahan izin bagi mereka, apakah perusahaan yang akan membagun perusahann digital, flatform, starup.
Ketiga, reformasi birokarasi berbasis digital. Sehingga dari seluruh dunia yang ingin membangun dan mengurus perizinan perusahaan atau starup jelas proses, kemudahan, intensifnya. Pelayanan birokrasi harus mendukung.
Terakhir keempat, kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM), dimana kata dia, pengembangan SDM untuk digital sangat diperlukan. ”Kami harapkan sumbang saran BI ini bisa dipikirkan. Bagaiaman langkah-langkah konkrit membawa Bali sebagai pusat pengemabngan transformasi digital ke depannya,” katanya.
Pihaknya pun mendukung terselenggaranya Bali Digifest II 2023 dan bangga Bali bisa maju di ekonomi keuangan digital. Termasuk peluncuran Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Indonesia yang dinisiasi Bank BPD Bali, sehingga belanja keuangan daerah bisa menggunakan kartu kredit pemerintah.
Ia mengatakan saat ini pemerintah pusat, kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah (pemda) dapat menggunakan KKP dengan biaya transaksi nol persen dan biaya untuk merchant juga lebih efisien.
Hadir pula dalam Bali Digifest II 2023 yaitu Gubernur Bali Wayan Koster dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdulah Azwar Anas. Azwar Anas dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia berupaya mengedepankan penerapan pemerintahan digital dalam tata kelola pemerintahan.
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
