DENPASAR, BALI EXPRESS – Nyaris sebulan tak beroperasi lantaran penerapan PPKM, pusat perbelanjaan atau mall di Bali berpotensi kehilangan pendapatan lebih dari 50 persen. Bahkan, kendati tak bisa menyebutkan nominal pastinya, menurut Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Bali, Gita Sinarwulan, rata-rata potensi kehilangan pendapatan berkisar antara 60 sampai 70 persen.
“Di Beachwalk sendiri saya perkirakan potensi kehilangan pendapatan sampai 75 persen. Saya rasa rata-rata mall lain demikian jika dilihat dari persentase,” ujar Gita yang juga selaku General Manager Center Beachwalk Shopping Center, Bali, saat dihubungi Jumat (23/7).
Gita menambahkan, unsur pembayaran di mall ada rental dan service charge. Yang mana, potensi tenant tidak mampu membayar rental maupun service charge itu pasti ada. “Bayar service charge saja itu pasti mereka sulit. Contohnya rental di Beachwalk, kami harus memberikan kebijakan free rental karena tutup dan mereka tidak dapat income,” katanya. “Service charge-nya itu yang kami tetap ambil, hanya saja mereka mungkin tetap tidak mampu membayar full. Jadi otomatis anggap saja semuanya harus diberi free rental, jadi potensi kami kehilangan pendapatan dari uang sewa tenant sebesar itu. Sementara kami selama ini hidup dari service charge dan sewa rental dari tenant,” imbuhnya.
Logikanya, tambah dia, dengan pendapatan didapatkan tenant di situasi sulit seperti ini paling tidak mereka hanya mampu membayar 25 persennya. “Itu saja mungkin akan dinego. Jadi mau tidak mau diperkirakan potensi kehilangan kami sampai 75 persen,” katanya menekankan.
Di sisi lain, pihak mall selaku pengelola juga dituntut untuk membayar kewajiban seperti gaji karyawan dan pembayaran fasilitas lainnya meliputi listrik, air, gas, pajak dan lain-lain. “Kami kehilangan income, tapi kami harus membayarkan kewajiban bulanan kami. Ini situasinya sulit sekali, bahkan mau tidak mau kami terpaksa memotong gaji karyawan dan memotong pembayaran outsourcing karena mall tidak beroperasi dan tidak dapat income,” bebernya.
Pihaknya pun mempertanyakan mengapa pasar tradisional dan toko-toko lainnya di pinggir kota diperbolehkan beroperasi, sementara mall yang notabena prokesnya lebih dijaga mesti ditutup. “Padahal kami menempatkan security di setiap lokasi, kami membatasi gate yang masuk dan keluar, kami pastikan customer yang masuk sudah cek suhu dan memakai masker. Selain itu juga di setiap tempat disediakan hand sanitizer, tapi mengapa pusat belanja yang tidak diberikan buka, padahal prokesnya paling kami jaga,” katanya. (ika)
