28.7 C
Denpasar
Friday, December 9, 2022

Dinas Penanaman Modal Badung Sosialisasi Perda Nomor 3 & 7 Tahun 2022

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Perda Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung menyelenggarakan acara sosialisasi dua Perda tersebut, Rabu (23/11).

Acara yang digelar di Ruang pertemuan Dinas DPMPTSP Puspem Badung ini, dipimpin langsung Kepala DPMPTSP Badung I Made Agus Aryawan. Turut hadir Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda Badung Anak Agung Gede Asteya Yudhya, Koordinator Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi pada Dinas DPMPTSP I Wayan Pagonarianto, Koordinator Pengembangan Penanaman Modal DPMPTSP Ni Made Sukerti, beserta peserta sosialisasi Perda.

Kepala DPMPTSP I Made Agus Aryawan mengatakan, tujuan dilaksanakan sosialisasi ini adalah untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Baca Juga :  BEC Tahun Ini Bertajuk North Bali Rainbow, Ini Maknanya

Sosialisasi ini terkait Kabupaten Badung berkomitmen dalam mendukung kebijakan Pemerintah Pusat, dalam hal mewujudkan kemudahan perusahaan dalam berinvestasi.

Demikian pula Kabupaten Badung menyatakan kesiapan dari aspek regulasi, infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM), dalam hal memberikan pelayanan terhadap pelaku usaha dan masyarakat. Bahkan, pelayanan tidak hanya kepada usaha berskala besar, tetapi juga termasuk usaha berskala menengah maupun usaha berbasis mikro kecil.

Pihaknya juga mengatakan, dengan mudah berusaha dan berinvestasi di Kabupaten Badung, tentu sesuai dengan regulasi, sekaligus memperhatikan norma-norma yang berlaku.

“Di samping itu inti dari dilaksanakanya sosialisasi ini, yakni keberadaan Peraturan Daerah baik itu Perda No 3 maupun Perda No 7 diharapkan investasi di Kabupaten Badung bisa lebih meningkat, di samping berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda Badung Anak Agung Gede Asteya Yudhya memaparkan, secara prinsip, masalah kewenangan di bidang penanaman modal, sangatlah jelas sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 23.

Baca Juga :  Berkat Inovasi Ceu Ati, Mendag Beri Penghargaan Bupati Purwakarta 

Dalam UU tersebut tercantum dalam lampiran huruf R menyebutkan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal. “Jadi, hal-hal yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, sudah diterjemahkan di dalam Perda No 3 Tahun 2022, dan Perda No 7 Tahun 2022. Maka dari itu, sekarang perlu adanya implementasi. Oleh sebab itu karena Perda ini sudah berlaku, sudah diundangkan, sesuai dengan mekanisme harus disebarluaskan, biar masyarakat tahu,” urainya.

“Dalam etika birokrasi kita harus melakukan sosialisasi terhadap Perda itu sendiri, lewat media elektronik, sekaligus juga sudah masuk ke Sistem Jaringan Dokumentasi Hukum sudah tersimpan, tinggal masyarakat mendownload pada link tersebut,” terangnya.

 






Reporter: I Putu Resa Kertawedangga

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Perda Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung menyelenggarakan acara sosialisasi dua Perda tersebut, Rabu (23/11).

Acara yang digelar di Ruang pertemuan Dinas DPMPTSP Puspem Badung ini, dipimpin langsung Kepala DPMPTSP Badung I Made Agus Aryawan. Turut hadir Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda Badung Anak Agung Gede Asteya Yudhya, Koordinator Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi pada Dinas DPMPTSP I Wayan Pagonarianto, Koordinator Pengembangan Penanaman Modal DPMPTSP Ni Made Sukerti, beserta peserta sosialisasi Perda.

Kepala DPMPTSP I Made Agus Aryawan mengatakan, tujuan dilaksanakan sosialisasi ini adalah untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Baca Juga :  Koster Soroti Para Penikmat Pariwisata Bali, Ini Jawaban PHRI Badung

Sosialisasi ini terkait Kabupaten Badung berkomitmen dalam mendukung kebijakan Pemerintah Pusat, dalam hal mewujudkan kemudahan perusahaan dalam berinvestasi.

Demikian pula Kabupaten Badung menyatakan kesiapan dari aspek regulasi, infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM), dalam hal memberikan pelayanan terhadap pelaku usaha dan masyarakat. Bahkan, pelayanan tidak hanya kepada usaha berskala besar, tetapi juga termasuk usaha berskala menengah maupun usaha berbasis mikro kecil.

Pihaknya juga mengatakan, dengan mudah berusaha dan berinvestasi di Kabupaten Badung, tentu sesuai dengan regulasi, sekaligus memperhatikan norma-norma yang berlaku.

“Di samping itu inti dari dilaksanakanya sosialisasi ini, yakni keberadaan Peraturan Daerah baik itu Perda No 3 maupun Perda No 7 diharapkan investasi di Kabupaten Badung bisa lebih meningkat, di samping berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda Badung Anak Agung Gede Asteya Yudhya memaparkan, secara prinsip, masalah kewenangan di bidang penanaman modal, sangatlah jelas sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 23.

Baca Juga :  Jelang Ramadhan, Harga Sejumlah Bahan Pokok Merangkak Naik

Dalam UU tersebut tercantum dalam lampiran huruf R menyebutkan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal. “Jadi, hal-hal yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, sudah diterjemahkan di dalam Perda No 3 Tahun 2022, dan Perda No 7 Tahun 2022. Maka dari itu, sekarang perlu adanya implementasi. Oleh sebab itu karena Perda ini sudah berlaku, sudah diundangkan, sesuai dengan mekanisme harus disebarluaskan, biar masyarakat tahu,” urainya.

“Dalam etika birokrasi kita harus melakukan sosialisasi terhadap Perda itu sendiri, lewat media elektronik, sekaligus juga sudah masuk ke Sistem Jaringan Dokumentasi Hukum sudah tersimpan, tinggal masyarakat mendownload pada link tersebut,” terangnya.

 






Reporter: I Putu Resa Kertawedangga

Most Read

Artikel Terbaru

/