alexametrics
28.7 C
Denpasar
Saturday, May 21, 2022

Tertibkan Pelanggar, Tak Ada Istilah Hotel Miliki Pantai

DENPASAR, BALI EXPRESS – Akomodasi priwisata, khususnya hotel maupun vila yang berdekatan dengan pantai sangat lumrah memanfaatkan pantai sebagai penambahan view. Namun, pemanfaatan itu kerap kebablasan, dan dianggap milik pribadi serta membatasi masyarakat umum ke lokasi tersebut. 

Ketua Komisi III DPRD Bali, Anak Agung Ngurah Adi Ardhana menegaskan, ada aturan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sempadan pantai. 

Pantai merupakan fasilitas umum  yang dimiliki oleh negara. “Sesuai perudang- udangan, apalagi kita sudah menetapkan RTRW sudah lama setelah kita revisi. Bahwa pantai adalah fasilitas umum yang dimiliki oleh negara, itu sudah jelas. Hanya saja dalam pelaksanaan fungsinya, ada juga yang dimasukkan fungsi pariwisata,” jelasnya, Jumat (26/3).

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan juga kepariwisataan ini ada yang mengatur bahwa di kawasan pantai wajib dipelihara bagi yang memiliki akomodasi pariwisata. Baik dari kebersihan pantai, maupun ketertibannya.  

Sementara adanya oknum satpam yang mengusir pengunjung beberapa waktu lalu itu disebutkan tidak benar, namun ketika satpam mengingatkan kebersihan dan ketertiban itu adalah kewajibannya.

Politisi PDIP ini juga menambahkan, jika dikaitkan dengan sempadan pantai,  jaraknya 100 meter. Namun ia mengarahkan harus dilihat terlebih dulu sudut-sudutnya. 

“Dalam kondisi eksistensi, sebelum ada perda, sebelum undang-undang yang dianut dalam RTRW ini, hotel-hotel sudah ada. Sudah tumbuh sejak lama, sekitar tahun  1990 bahkan 1970-an, ini menjadi kesulitan sehingga dalam RTRW disebutkan bahwa kedepan 100 meter itu fasilitas pariwista mungkin kolam renang,” sambungnya.

Sementara ketika adanya sebuah bangunan yang semi permanen dan berfungsi untuk eksistensi tidak mungkin akan dibongkar. Maka dipandang perlu penyesuaian dan relokasi sesuai persetujuan yang ada.  

“Pemanfaatan kembali ke Pemda, kabupaten/kota masing-masing. Jika di pantai ada tempat tempat berjemur tentu boleh, itu ada aturan di masing-masing kabupaten/kota. Jika tidak, juga ada secara lingkungan dari desa adat,” imbuh Agung Adi.

Sementara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Darmadi menegaskan, tidak ada istilah pantai milik pribadi, khususnya vila maupun hotel. 

“Tidak ada privat pantai, itu milik publik dan masyarakat kewajiban menjaga kebersihan. Kalau ada pasang kursi atau tempat tidur, tidak semerta merta itu bagian dari pada milik  hotel itu. Yang ada, bagian dari pada view hotel, bukan dikuasai oleh hotel,” jelasnya.

Ditambahkannya, ketika ada akomodasi pariwisata yang melanggar, pihaknya pun akan siap menertibkan dan berkoordinasi dengan Satpol PP kabupaten/kota yang mewilayahi. 

“Yang saya lihat tidak ada bangunan permanen, dilarang melintas dan duduk di sana itu yang terjadi. Kalau bangunan fisik dibangun tidak boleh, itu pihak hotel pun tahu,” tandas Darmadi. 

Sedangkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bali, Nusakti Yasa Wedha mengatakan, bahwa dalam peraturan perundang-undangan, baik secara nasional dan daerah mengenai penggunaan sempadan pantai. Sempadan pantai sendiri merupakan kawasan publik yang tidak bisa dimiliki oleh pribadi.

Hal itu sendiri menurutnya tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Dengan tegas menyebutkan area pantai atau disebut sebagai sempadan pantai adalah sebuah ruang publik sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 44 Perda tersebut.

“Saya rasa jelas itu di aturan tata ruang dan sebagainya. Kita kan punya Perda tata ruang, sempadan pantai itu sudah diatur, memang tidak bisa dimiliki, memang sempadan pantai itu milik umum, udah jelas itu,”  jelasnya. 

Pihaknya bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida juga telah membentuk Tim Koordinasi Manajemen Pengelolaan Pantai (TKMPP) yang betugas untuk melakukan monitoring pemanfaat areal di sekitar sempadan pantai. Tim itu sendiri dibentuk di masing-masing kabupaten/kota yang memiliki pantai di Bali.

“Apa yang dimaksud oleh Balai Wilayah Sungai sudah menyampaikan ke saya memang sekarang akan membuat TKMPP. TKMPP dibuat oleh kita bersama untuk masing-masing kabupaten/kota, mereka yang akan memonitoring untuk pemanfaatan areal seluas sempadan pantai sesuai undang-undang yang berlaku,” tandasnya. 


DENPASAR, BALI EXPRESS – Akomodasi priwisata, khususnya hotel maupun vila yang berdekatan dengan pantai sangat lumrah memanfaatkan pantai sebagai penambahan view. Namun, pemanfaatan itu kerap kebablasan, dan dianggap milik pribadi serta membatasi masyarakat umum ke lokasi tersebut. 

Ketua Komisi III DPRD Bali, Anak Agung Ngurah Adi Ardhana menegaskan, ada aturan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sempadan pantai. 

Pantai merupakan fasilitas umum  yang dimiliki oleh negara. “Sesuai perudang- udangan, apalagi kita sudah menetapkan RTRW sudah lama setelah kita revisi. Bahwa pantai adalah fasilitas umum yang dimiliki oleh negara, itu sudah jelas. Hanya saja dalam pelaksanaan fungsinya, ada juga yang dimasukkan fungsi pariwisata,” jelasnya, Jumat (26/3).

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan juga kepariwisataan ini ada yang mengatur bahwa di kawasan pantai wajib dipelihara bagi yang memiliki akomodasi pariwisata. Baik dari kebersihan pantai, maupun ketertibannya.  

Sementara adanya oknum satpam yang mengusir pengunjung beberapa waktu lalu itu disebutkan tidak benar, namun ketika satpam mengingatkan kebersihan dan ketertiban itu adalah kewajibannya.

Politisi PDIP ini juga menambahkan, jika dikaitkan dengan sempadan pantai,  jaraknya 100 meter. Namun ia mengarahkan harus dilihat terlebih dulu sudut-sudutnya. 

“Dalam kondisi eksistensi, sebelum ada perda, sebelum undang-undang yang dianut dalam RTRW ini, hotel-hotel sudah ada. Sudah tumbuh sejak lama, sekitar tahun  1990 bahkan 1970-an, ini menjadi kesulitan sehingga dalam RTRW disebutkan bahwa kedepan 100 meter itu fasilitas pariwista mungkin kolam renang,” sambungnya.

Sementara ketika adanya sebuah bangunan yang semi permanen dan berfungsi untuk eksistensi tidak mungkin akan dibongkar. Maka dipandang perlu penyesuaian dan relokasi sesuai persetujuan yang ada.  

“Pemanfaatan kembali ke Pemda, kabupaten/kota masing-masing. Jika di pantai ada tempat tempat berjemur tentu boleh, itu ada aturan di masing-masing kabupaten/kota. Jika tidak, juga ada secara lingkungan dari desa adat,” imbuh Agung Adi.

Sementara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Darmadi menegaskan, tidak ada istilah pantai milik pribadi, khususnya vila maupun hotel. 

“Tidak ada privat pantai, itu milik publik dan masyarakat kewajiban menjaga kebersihan. Kalau ada pasang kursi atau tempat tidur, tidak semerta merta itu bagian dari pada milik  hotel itu. Yang ada, bagian dari pada view hotel, bukan dikuasai oleh hotel,” jelasnya.

Ditambahkannya, ketika ada akomodasi pariwisata yang melanggar, pihaknya pun akan siap menertibkan dan berkoordinasi dengan Satpol PP kabupaten/kota yang mewilayahi. 

“Yang saya lihat tidak ada bangunan permanen, dilarang melintas dan duduk di sana itu yang terjadi. Kalau bangunan fisik dibangun tidak boleh, itu pihak hotel pun tahu,” tandas Darmadi. 

Sedangkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bali, Nusakti Yasa Wedha mengatakan, bahwa dalam peraturan perundang-undangan, baik secara nasional dan daerah mengenai penggunaan sempadan pantai. Sempadan pantai sendiri merupakan kawasan publik yang tidak bisa dimiliki oleh pribadi.

Hal itu sendiri menurutnya tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Dengan tegas menyebutkan area pantai atau disebut sebagai sempadan pantai adalah sebuah ruang publik sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 44 Perda tersebut.

“Saya rasa jelas itu di aturan tata ruang dan sebagainya. Kita kan punya Perda tata ruang, sempadan pantai itu sudah diatur, memang tidak bisa dimiliki, memang sempadan pantai itu milik umum, udah jelas itu,”  jelasnya. 

Pihaknya bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida juga telah membentuk Tim Koordinasi Manajemen Pengelolaan Pantai (TKMPP) yang betugas untuk melakukan monitoring pemanfaat areal di sekitar sempadan pantai. Tim itu sendiri dibentuk di masing-masing kabupaten/kota yang memiliki pantai di Bali.

“Apa yang dimaksud oleh Balai Wilayah Sungai sudah menyampaikan ke saya memang sekarang akan membuat TKMPP. TKMPP dibuat oleh kita bersama untuk masing-masing kabupaten/kota, mereka yang akan memonitoring untuk pemanfaatan areal seluas sempadan pantai sesuai undang-undang yang berlaku,” tandasnya. 


Most Read

Artikel Terbaru

/