28.7 C
Denpasar
Friday, December 9, 2022

Tidak Bisa Ambil Alih Lelang Agunan Macet, BPR Terganjal 

DENPASAR, BALI EXPRESS – PT BPR Lestari Bali mengajukan judicial review ke Mahkamah Kontitusi (MK) atas pasal 12 A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. 

Pengajuan judicial review (peninjauan kembali) salah satu pasal di UU Perbankan tersebut dilakukan oleh BPR Lestari, melalui kuasa hukumnya pada Kantor Hukum I Made Sari dan Rekan (Sari Law Office) karena dianggap bertentangan UUD 1945. 

Sidang pertama atau pendahuluan pengajuan judicial review dilakukan Kamis (26/11) melalui daring dengan tempat pemohon di Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Majelis Hakim MK bertempat di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. 

Hakim MK yang memimpin sidang ini adalah Enny Nurbaningsih dan dua Hakim MK lainnya sebagai anggota, Hakim Arif Hidayat dan Hakim Suhartoyo. 

Pasal 12 Ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 1998 yang dapat merugikan PT BPR Lestari tidak bisa mengambil alih lelang agunan macet nasabahnya.

Baca Juga :  Wall Street Menguat, Indeks S&P 500 Ditutup pada Rekor Tertinggi

“Akibatnya permohonan BPR Lestari dan BPR lainnya untuk mengambil alih lelang agunan yang macet terkendala aturan tersebut,” ungkap I Made Sari.

Akibat dari tidak bolehnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mengambil alih lelang yang tidak ada peminatnya tersebut, aset yang menjadi jaminan nasabah menjadi terkatung-katung, dan BPR tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut.  

Selain itu, menurut pemohon, Pasal 12 Ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 1998 tersebut berlaku diskriminatif terhadap BPR, dimana bank umum bisa mengambil alih agunan kreditnya secara lelang.

“Aturan ini melanggar HAM dan bersifat diskriminatif terhadap BPR yang juga sudah tumbuh tidak hanya di desa, tapi juga di kota dan juga sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak,” tambah I Made Sari. 

Baca Juga :  BRILIAN Leadership Insight Berlandaskan AKHLAK, Kunci Sukses Culture BRI

Majelis Hakim Suhartoyo meminta perbaikan terhadap beberapa materi pengajuan permohonan tersebut, bisa diuraikan lebih sederhana. 

Suhartoyo menilai masalah yang diajukan BPR Lestari cukup menarik. “Ini persoalan BPR berlarut-larut, padahal ini isunya menarik,” ungkapnya lagi. 

Sedangkan Majelis Hakim Arif Hidayat menekankan terdapat perbaikan terhadap materi pengajuan termasuk harus ditegaskan pemohon pribadi Budiono, apakah mengajukan judicial reviem sebagai perorangan atau mewakili Direktur Utama BPR Lestari Bali.

Usai Sidang, I Made Sari mengatakan pihaknya akan memperbaiki materi judicial review sesuai dengan nasihat Majelis Hakim MK. “Kami ucapkan terimakasih dan apresiasi atas masukan yang mulia Hakim MK, kami akan lakukan perbaikan agat permohonan lebih fokus dan padat,” ungkapnya. 

Kuasa Hukum pemohon optimis bisa meloloskan judicial review ini di Mahkamah Konstitusi. “Kami optimis ini bisa lolos judicial review,” pungkasnya. 


DENPASAR, BALI EXPRESS – PT BPR Lestari Bali mengajukan judicial review ke Mahkamah Kontitusi (MK) atas pasal 12 A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. 

Pengajuan judicial review (peninjauan kembali) salah satu pasal di UU Perbankan tersebut dilakukan oleh BPR Lestari, melalui kuasa hukumnya pada Kantor Hukum I Made Sari dan Rekan (Sari Law Office) karena dianggap bertentangan UUD 1945. 

Sidang pertama atau pendahuluan pengajuan judicial review dilakukan Kamis (26/11) melalui daring dengan tempat pemohon di Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Majelis Hakim MK bertempat di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. 

Hakim MK yang memimpin sidang ini adalah Enny Nurbaningsih dan dua Hakim MK lainnya sebagai anggota, Hakim Arif Hidayat dan Hakim Suhartoyo. 

Pasal 12 Ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 1998 yang dapat merugikan PT BPR Lestari tidak bisa mengambil alih lelang agunan macet nasabahnya.

Baca Juga :  Jadi Primadona, Anggrek Bulan Ramai Pesanan

“Akibatnya permohonan BPR Lestari dan BPR lainnya untuk mengambil alih lelang agunan yang macet terkendala aturan tersebut,” ungkap I Made Sari.

Akibat dari tidak bolehnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mengambil alih lelang yang tidak ada peminatnya tersebut, aset yang menjadi jaminan nasabah menjadi terkatung-katung, dan BPR tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut.  

Selain itu, menurut pemohon, Pasal 12 Ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 1998 tersebut berlaku diskriminatif terhadap BPR, dimana bank umum bisa mengambil alih agunan kreditnya secara lelang.

“Aturan ini melanggar HAM dan bersifat diskriminatif terhadap BPR yang juga sudah tumbuh tidak hanya di desa, tapi juga di kota dan juga sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak,” tambah I Made Sari. 

Baca Juga :  Diskoperindag Jembrana Sidak 13 SPBU

Majelis Hakim Suhartoyo meminta perbaikan terhadap beberapa materi pengajuan permohonan tersebut, bisa diuraikan lebih sederhana. 

Suhartoyo menilai masalah yang diajukan BPR Lestari cukup menarik. “Ini persoalan BPR berlarut-larut, padahal ini isunya menarik,” ungkapnya lagi. 

Sedangkan Majelis Hakim Arif Hidayat menekankan terdapat perbaikan terhadap materi pengajuan termasuk harus ditegaskan pemohon pribadi Budiono, apakah mengajukan judicial reviem sebagai perorangan atau mewakili Direktur Utama BPR Lestari Bali.

Usai Sidang, I Made Sari mengatakan pihaknya akan memperbaiki materi judicial review sesuai dengan nasihat Majelis Hakim MK. “Kami ucapkan terimakasih dan apresiasi atas masukan yang mulia Hakim MK, kami akan lakukan perbaikan agat permohonan lebih fokus dan padat,” ungkapnya. 

Kuasa Hukum pemohon optimis bisa meloloskan judicial review ini di Mahkamah Konstitusi. “Kami optimis ini bisa lolos judicial review,” pungkasnya. 


Most Read

Artikel Terbaru

/