Pemerintah Perkuat Pencegahan PHK Lewat Satgas PHK, Magang, dan Vokasi
BALIEXPRESS.ID – Pemerintah menegaskan komitmennya mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui berbagai langkah konkret, mulai dari penguatan peran Satuan Tugas (Satgas) PHK hingga optimalisasi program magang, pelatihan vokasi, dan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pencegahan PHK menjadi salah satu prioritas pemerintah guna menjaga stabilitas ketenagakerjaan dan memberikan rasa aman bagi para pekerja di tengah dinamika ekonomi nasional maupun global.
Menurut Yassierli, pemerintah telah membentuk Satgas PHK yang dipimpin Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Satgas tersebut memiliki sistem early warning atau peringatan dini untuk mendeteksi sektor dan perusahaan yang berpotensi melakukan PHK sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan lebih cepat.
"Jangan terlalu jauh dulu, artinya kan sudah ada Satgas PHK. Di situlah bagaimana ada early warning terhadap sektor-sektor yang berpotensi PHK. Kemudian di Satgas PHK juga dibahas kasus-kasus mana yang perlu ditangani," ujar Yassierli di Jakarta.
Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu menjelaskan, proses menuju PHK tidak terjadi secara instan karena terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui. Mulai dari verifikasi informasi, penyelesaian melalui perundingan bipartit, hingga mediasi apabila diperlukan.
"Kan tahapan PHK itu panjang. Ada yang baru berupa informasi, ada yang harus diverifikasi, ada yang kita dorong diselesaikan secara bipartit terlebih dahulu, dan ada yang harus dimediasi," tuturnya.
Yassierli menambahkan, Satgas PHK juga turun langsung menangani berbagai persoalan yang berpotensi memicu gelombang PHK. Salah satunya saat muncul persoalan mahalnya harga gas industri yang dikhawatirkan berdampak pada sekitar 55 ribu pekerja.
"Ketika ada isu seperti kelangkaan atau mahalnya harga gas, Satgas PHK langsung turun tangan agar dampaknya terhadap tenaga kerja bisa diminimalkan," jelasnya.
Selain upaya pencegahan, pemerintah juga memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai program ketenagakerjaan. Menurut Yassierli, program magang, vokasi, dan sertifikasi kompetensi akan terus dioptimalkan agar tenaga kerja Indonesia memiliki daya saing yang lebih tinggi.
"Kita punya program magang, vokasi, dan sertifikasi. Program-program ini akan terus kita optimalkan untuk menyiapkan kompetensi SDM Indonesia," pungkasnya.
