alexametrics
26.5 C
Denpasar
Friday, August 19, 2022

Permenhub 13/2021 Berlaku, PO Bus Kian Megap-megap

TABANAN, BALI EXPRESS – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan resmi melarang penggunaan transportasi umum untuk melayani mudik pada musim Lebaran tahun ini.

Larangan itu berlaku mulai 6 Mei 2021 mendatang seperti dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 (Permenhub 13/2021).

Bagi pengusaha transportasi umum, tentu larangan ini menjadi kabar buruk. Kebijakan tersebut pastinya menambah usaha mereka di kala pandemi semakin megap-megap. “Jelas ada pengaruhnya. Mulai 6 Mei 2021 nanti sudah tidak ada yang beli tiket (bus),” jelas pemilik Perusahaan Otobus (PO) Gunung Harta, I Wayan Sutika, Rabu (28/4).

Menurutnya, saat ini pihaknya sedang menunggu kebijakan dari pemerinta pusat yang tengah membahas kemungkinan adanya kelonggaran bagi perusahaan-perusahaan trasnportasi.

Mengingat sejauh ini, Pemerintah belum mampu memberikan bantuan kepada perusahaan transportasi umum.

Baca Juga :  Diterjang Hujan dan Angin Kencang, Pohon Durian Timpa Rumah

“Dahulu kami (perusahaan PO Bus) dijanjikan bantuan. Sekarang bantuan itu tidak bisa. Terus tadi ada informasi lagi dibahas pemberian kelonggarannya. Bentuk kelonggaran itu sedang dibahas di Jakarta,” sebut Sutika yang juga Ketua Organda Tabanan ini.

Dia berharap kelonggaran terkait penerapan larangan mudik dengan transportasi umum itu benar adanya. Setidaknya, bus diizinkan beroperasi dengan pengaturan-pengaturan yang disesuaikan dengan protokol kesehatan (prokes). Seperti ketentuan kapasitas maksimal 20 persen dari jumlah keseluruhan tempat duduk. Serta surat-surat keterangan yang harus dipenuhi penumpang. “Mudah-mudahan itu betul. Harapan kami, (kelonggaran) itu betul-betul,” ujarnya.

Bukan tanpa alasan Sutika menyampaikan harapannya itu. Menurutnya, sejak pandemi Covid-19 melanda lebih dari setahun lalu serta muncul beberapa aturan-aturan yang berimbas pada kegiatan masyarakat, perusahaan transportasi umum menjadi salah satu yang terkena dampaknya.

Baca Juga :  Awal Panen, Harga Kopi Kintamani Capai Rp 11 Ribu per Kg

Akibat dampak tersebut, pihaknya harus mengambil keputusan mengurangi jumlah karyawan, mengembalikan armada bus kepada leasing, sampai menempuh penangguhan pembayaran bunga.

Kemudian dari sisi operasional, jumlah armada atau bus yang beroperasi paling banyak enam bus. Khususnya untuk trayek ke Jember dan Lumajang.

“Itupun (jumlah) penumpangnya paling banyak 20 orang. Bagaimana, orang mereka sudah tidak ada uang. Tidak dapat kerjaan,” sambungnya.

Perubahan situasi itu pastinya berpengaruh kepada pendapatan. Situasi pandemi membuat pandapatan perusahaan transportasinya merosot drastis dan bertahan pada kisaran dua puluh persenan.

“Turunnya bisa sampai Rp 8 Miliar. Kalau sebelum pandemi sekitar Rp 11 Miliar. Sekarang tinggal Rp 3 atau Rp 2 Miliar,” pungkas Sutika. 


TABANAN, BALI EXPRESS – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan resmi melarang penggunaan transportasi umum untuk melayani mudik pada musim Lebaran tahun ini.

Larangan itu berlaku mulai 6 Mei 2021 mendatang seperti dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 (Permenhub 13/2021).

Bagi pengusaha transportasi umum, tentu larangan ini menjadi kabar buruk. Kebijakan tersebut pastinya menambah usaha mereka di kala pandemi semakin megap-megap. “Jelas ada pengaruhnya. Mulai 6 Mei 2021 nanti sudah tidak ada yang beli tiket (bus),” jelas pemilik Perusahaan Otobus (PO) Gunung Harta, I Wayan Sutika, Rabu (28/4).

Menurutnya, saat ini pihaknya sedang menunggu kebijakan dari pemerinta pusat yang tengah membahas kemungkinan adanya kelonggaran bagi perusahaan-perusahaan trasnportasi.

Mengingat sejauh ini, Pemerintah belum mampu memberikan bantuan kepada perusahaan transportasi umum.

Baca Juga :  Anggaran Pilkada Tabanan Diusulkan Rp 25 Miliar

“Dahulu kami (perusahaan PO Bus) dijanjikan bantuan. Sekarang bantuan itu tidak bisa. Terus tadi ada informasi lagi dibahas pemberian kelonggarannya. Bentuk kelonggaran itu sedang dibahas di Jakarta,” sebut Sutika yang juga Ketua Organda Tabanan ini.

Dia berharap kelonggaran terkait penerapan larangan mudik dengan transportasi umum itu benar adanya. Setidaknya, bus diizinkan beroperasi dengan pengaturan-pengaturan yang disesuaikan dengan protokol kesehatan (prokes). Seperti ketentuan kapasitas maksimal 20 persen dari jumlah keseluruhan tempat duduk. Serta surat-surat keterangan yang harus dipenuhi penumpang. “Mudah-mudahan itu betul. Harapan kami, (kelonggaran) itu betul-betul,” ujarnya.

Bukan tanpa alasan Sutika menyampaikan harapannya itu. Menurutnya, sejak pandemi Covid-19 melanda lebih dari setahun lalu serta muncul beberapa aturan-aturan yang berimbas pada kegiatan masyarakat, perusahaan transportasi umum menjadi salah satu yang terkena dampaknya.

Baca Juga :  Realokasi APBD Tabanan, Belanja dan Pengadaan Barang/Jasa Dihentikan

Akibat dampak tersebut, pihaknya harus mengambil keputusan mengurangi jumlah karyawan, mengembalikan armada bus kepada leasing, sampai menempuh penangguhan pembayaran bunga.

Kemudian dari sisi operasional, jumlah armada atau bus yang beroperasi paling banyak enam bus. Khususnya untuk trayek ke Jember dan Lumajang.

“Itupun (jumlah) penumpangnya paling banyak 20 orang. Bagaimana, orang mereka sudah tidak ada uang. Tidak dapat kerjaan,” sambungnya.

Perubahan situasi itu pastinya berpengaruh kepada pendapatan. Situasi pandemi membuat pandapatan perusahaan transportasinya merosot drastis dan bertahan pada kisaran dua puluh persenan.

“Turunnya bisa sampai Rp 8 Miliar. Kalau sebelum pandemi sekitar Rp 11 Miliar. Sekarang tinggal Rp 3 atau Rp 2 Miliar,” pungkas Sutika. 


Most Read

Artikel Terbaru

/