alexametrics
26.5 C
Denpasar
Wednesday, August 17, 2022

Meski Dirumahkan, Karyawan Berhak Dapat Tunjangan Hari Raya

DENPASAR, BALI EXPRESS – Diskusi membahas tunjangan hari raya (THR) 2021 dilakukan oleh Disnaker Provinsi Bali, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Bali, dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bali. 

Pertemuan dilakukan di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali, Kamis (29/4), diikuti secara luring dan daring oleh Kepala Disnaker Kabupaten/Kota se- Bali. 

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali, Umar Ibnu Alkhatab membuka diskusi tersebut, dengan tujuan hasil diskusi dapat disampaikan kepada masing-masing perusahaan dan pekerja yang ada. Khususnya dalam permasalahan THR pada tahun ini, yang merupakan sebuah hak dari pada pekerja atau karyawan sebuah perusahaan.

 “Apakah nanti  THR bisa dilakukan dengan kemampuan masing-masing perusahan, bertahap atau tidak dilakukan sama sekali,” paparnya. 

Sementara dengan adanya surat edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya tahun 2021 bagi pekerja, buruh, di perusahaan, maka THR harus dilakukan atau dibayarkan. 

“Kami hanya memastikan hak publik terutama hak para pekerja dalam pandemi  ini kita carikan solusi dengan baik. Meski kita tahu di masing-masing perusahaan belum baik kondisinya, bahkan ada juga yang sudah tutup. Namun, mereka  tetap punya kemampuan, semangat  dan para pekerja tetap dapat haknya menjelang lebaran ini,” sambung Umar. 

Baca Juga :  Tuntut Gaji, Karyawan Perusda Bali Segel Kantor Perkebunan Pulukan

Sementara Ketua Konfederansi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) seluruh Bali, Wayan Madra menjelaskan, jika berbicara THR merupakan hak dari pekerja dari perusahaannya. Namun dalam kondisi saat ini, pihaknya di serikat pun memakluminya dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran agar didiskusikan bagaimana caranya mengatur agar kesejahteraan pekerja dapat dinikmati. Terpenting perusahaan tidak mengabaikan Peraturan Menteri dan Edaran Menteri terkait THR tersebut. 

“Kalau perusahaan tidak berjalan normal, maka harus ada koordinasi perusahaan dengan pekerja. Supaya bagaimana  pekerja bisa menikmati Permen itu, bahkan berapa dari anggota kami  ada yang sudah mendapatkan THR, 100 peren, 50 persen, dan 25 persen. Sebab, kami berupaya di Bali dijadikan patokan saat Nyepi. Kami juga hanya bisa monitor yang hanya anggota serikat, yang di luar serikat tidak bisa kami masuk ke sana,” sambung Madra. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnaker ESDM Provinsi Bali, Tri Arya Dhyana menjelaskan perlu adanya pengertian dari pengusaha memberikan hak pekerja tersebut. Karena pada saat pengusaha produktif, pekerja harus disejahterakan, hak dan kewajiban itu harus diberikan.

Baca Juga :  Curi Kerapu Milik Majikan di Gerokgak, Karyawan Keramba Dipolisikan

“Dalam surat edaran tersebut dalam  pandemi melaksanakan pembayaran THR dapat secara bertahap atau bisa dibayarkan pada tahun berjalan,” ungkapnya. 

Sementara disinggung bagaimana dengan karyawan yang dirumahkan atau di-PHK, apakah berhak mendapatkan THR?. Arya Dhyana menyebutkan pekerja yang dirumahkan berhak mendapatkan haknya itu, termasuk yang sudah di-PHK. Hanya saja saat di-PHK dengan kurun waktu kurang dari 30 hari dari hari raya. “Jika H-14 hari raya pekerja itu di-PHK, menurut peraturan pemerintah mereka masih punya hak dapat THR,” tegasnya. 

Sementara bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR ada sanksinya. Ia menyebutkan dari pembatasan usaha hingga peruntukan izin usahanya. “Mulai dari pembatasan usaha dan izinnya yang diperuntukan.  Kewenagan kami hanya direkomendasi saja. Jika kondisi perusahaan tidak bagus agar membuka alur pembicaraan yang bagus dan harus ada pemahaman. 

Jika tidak ada pengaduan, lanjutnya,  maka kuncinya adalah kesepakatan. “Kami harapkan perusahaan membuka pintu komunikasi baik dengan para pekerja dalam keharmonisan,” tegasnya.


DENPASAR, BALI EXPRESS – Diskusi membahas tunjangan hari raya (THR) 2021 dilakukan oleh Disnaker Provinsi Bali, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Bali, dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bali. 

Pertemuan dilakukan di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali, Kamis (29/4), diikuti secara luring dan daring oleh Kepala Disnaker Kabupaten/Kota se- Bali. 

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali, Umar Ibnu Alkhatab membuka diskusi tersebut, dengan tujuan hasil diskusi dapat disampaikan kepada masing-masing perusahaan dan pekerja yang ada. Khususnya dalam permasalahan THR pada tahun ini, yang merupakan sebuah hak dari pada pekerja atau karyawan sebuah perusahaan.

 “Apakah nanti  THR bisa dilakukan dengan kemampuan masing-masing perusahan, bertahap atau tidak dilakukan sama sekali,” paparnya. 

Sementara dengan adanya surat edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya tahun 2021 bagi pekerja, buruh, di perusahaan, maka THR harus dilakukan atau dibayarkan. 

“Kami hanya memastikan hak publik terutama hak para pekerja dalam pandemi  ini kita carikan solusi dengan baik. Meski kita tahu di masing-masing perusahaan belum baik kondisinya, bahkan ada juga yang sudah tutup. Namun, mereka  tetap punya kemampuan, semangat  dan para pekerja tetap dapat haknya menjelang lebaran ini,” sambung Umar. 

Baca Juga :  Tim TPID Badung Sidak Pasar, Pastikan Stabilitas Harga Bahan Pokok

Sementara Ketua Konfederansi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) seluruh Bali, Wayan Madra menjelaskan, jika berbicara THR merupakan hak dari pekerja dari perusahaannya. Namun dalam kondisi saat ini, pihaknya di serikat pun memakluminya dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran agar didiskusikan bagaimana caranya mengatur agar kesejahteraan pekerja dapat dinikmati. Terpenting perusahaan tidak mengabaikan Peraturan Menteri dan Edaran Menteri terkait THR tersebut. 

“Kalau perusahaan tidak berjalan normal, maka harus ada koordinasi perusahaan dengan pekerja. Supaya bagaimana  pekerja bisa menikmati Permen itu, bahkan berapa dari anggota kami  ada yang sudah mendapatkan THR, 100 peren, 50 persen, dan 25 persen. Sebab, kami berupaya di Bali dijadikan patokan saat Nyepi. Kami juga hanya bisa monitor yang hanya anggota serikat, yang di luar serikat tidak bisa kami masuk ke sana,” sambung Madra. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnaker ESDM Provinsi Bali, Tri Arya Dhyana menjelaskan perlu adanya pengertian dari pengusaha memberikan hak pekerja tersebut. Karena pada saat pengusaha produktif, pekerja harus disejahterakan, hak dan kewajiban itu harus diberikan.

Baca Juga :  Curi Kerapu Milik Majikan di Gerokgak, Karyawan Keramba Dipolisikan

“Dalam surat edaran tersebut dalam  pandemi melaksanakan pembayaran THR dapat secara bertahap atau bisa dibayarkan pada tahun berjalan,” ungkapnya. 

Sementara disinggung bagaimana dengan karyawan yang dirumahkan atau di-PHK, apakah berhak mendapatkan THR?. Arya Dhyana menyebutkan pekerja yang dirumahkan berhak mendapatkan haknya itu, termasuk yang sudah di-PHK. Hanya saja saat di-PHK dengan kurun waktu kurang dari 30 hari dari hari raya. “Jika H-14 hari raya pekerja itu di-PHK, menurut peraturan pemerintah mereka masih punya hak dapat THR,” tegasnya. 

Sementara bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR ada sanksinya. Ia menyebutkan dari pembatasan usaha hingga peruntukan izin usahanya. “Mulai dari pembatasan usaha dan izinnya yang diperuntukan.  Kewenagan kami hanya direkomendasi saja. Jika kondisi perusahaan tidak bagus agar membuka alur pembicaraan yang bagus dan harus ada pemahaman. 

Jika tidak ada pengaduan, lanjutnya,  maka kuncinya adalah kesepakatan. “Kami harapkan perusahaan membuka pintu komunikasi baik dengan para pekerja dalam keharmonisan,” tegasnya.


Most Read

Artikel Terbaru

/