28.8 C
Denpasar
Monday, January 30, 2023

Denny Siregar: Pasal Perzinahan dalam KUHP yang Baru adalah Delik Aduan

Pasal perzinahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan DPR, Selasa, 6 Desember 2022 menuai polemik. Pasal 412 ayat 1 KUHP baru berbunyi,  “Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan.”

Penggiat sosial Denny Siregar dalam kanal Youtube Cokro TV, Rabu (7/12), mengatakan, banyak masyarakat yang salah persepsi dengan pasal perzinahan pada UU KUHP baru. Menurut Denny, sejak dulu Indonesia menganut undang-undang yang mengatur tentang pasal perzinahan.

“Pasal perzinahan bisa membawa orang ke penjara itu sudah ada sejak dahulu,” ungkapnya.

Menurutnya, pasal perzinahan dalam KUHP baru merupakan delik aduan absolut, yang artinya hanya suami atau istri (bagi yang terikat perkawinan) atau orang tua atau anak (bagi yang tidak terikat perkawinan) yang bisa membuat pengaduan. Pasal perzinahan bisa masuk penjara ini memang untuk melindungi peraturan di dalam pernikahan.

Baca Juga :  Begini Cara I Dewa Gede Bayuna Memaknai Bencana Erupsi Gunung Agung

“Dalam artian, kalau seorang suami atau seorang istri yang sah mendapatkan pasangannya sedang berzinah dengan orang lain, si suami atau si istri bisa mengadukannya ke hukum. Makanya pasal itu disebut delik aduan,” jelasnya Denny.

Itu berarti tidak sembarangan bisa mengarak ramai-ramai orang berzinah. Delik aduan baru bisa diproses hukum jika ada orang yang sah mengadukannya ke hukum.

“Bukan saya misalnya,  yang bukan siapa-siapa mengadukan tetangga saya ke hukum yang saya anggap berzina. Yang berhak mengadukannya adalah pasangan sah tetangga saya tersebut,” jelasnya.

Denny juga menyebut, Satpol PP tidak bisa menggerebek pasangan berzinah, kemudian membawanya ke ranah hukum.

“Jadi apa yang tertuang dalam RKUHP baru tentang perzinahan itu sudah sejak lama, lah kenapa ributnya baru sekarang?” tandasnya.

Baca Juga :  Produseri Film Sayap-sayap Patah, Denny Siregar Diledek Plagiat

Denny mengaku perlu meluruskan pemahaman tentang pasal perzinahan ini, menyusul maraknya pemberitaan yang keliru secara fundamental, terkait pasal perzinahan yang dinilai membawa dampak negatif pada sektor pariwisata dan investasi di Indonesia.






Reporter: Wiwin Meliana

Pasal perzinahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan DPR, Selasa, 6 Desember 2022 menuai polemik. Pasal 412 ayat 1 KUHP baru berbunyi,  “Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan.”

Penggiat sosial Denny Siregar dalam kanal Youtube Cokro TV, Rabu (7/12), mengatakan, banyak masyarakat yang salah persepsi dengan pasal perzinahan pada UU KUHP baru. Menurut Denny, sejak dulu Indonesia menganut undang-undang yang mengatur tentang pasal perzinahan.

“Pasal perzinahan bisa membawa orang ke penjara itu sudah ada sejak dahulu,” ungkapnya.

Menurutnya, pasal perzinahan dalam KUHP baru merupakan delik aduan absolut, yang artinya hanya suami atau istri (bagi yang terikat perkawinan) atau orang tua atau anak (bagi yang tidak terikat perkawinan) yang bisa membuat pengaduan. Pasal perzinahan bisa masuk penjara ini memang untuk melindungi peraturan di dalam pernikahan.

Baca Juga :  Jhoni; Penolong Saat Tersesat di Gunung Agung, Semoga Kau Baik-baik!

“Dalam artian, kalau seorang suami atau seorang istri yang sah mendapatkan pasangannya sedang berzinah dengan orang lain, si suami atau si istri bisa mengadukannya ke hukum. Makanya pasal itu disebut delik aduan,” jelasnya Denny.

Itu berarti tidak sembarangan bisa mengarak ramai-ramai orang berzinah. Delik aduan baru bisa diproses hukum jika ada orang yang sah mengadukannya ke hukum.

“Bukan saya misalnya,  yang bukan siapa-siapa mengadukan tetangga saya ke hukum yang saya anggap berzina. Yang berhak mengadukannya adalah pasangan sah tetangga saya tersebut,” jelasnya.

Denny juga menyebut, Satpol PP tidak bisa menggerebek pasangan berzinah, kemudian membawanya ke ranah hukum.

“Jadi apa yang tertuang dalam RKUHP baru tentang perzinahan itu sudah sejak lama, lah kenapa ributnya baru sekarang?” tandasnya.

Baca Juga :  Kisah Gede Adi Ariawan, Nelayan yang Selamat dari Maut

Denny mengaku perlu meluruskan pemahaman tentang pasal perzinahan ini, menyusul maraknya pemberitaan yang keliru secara fundamental, terkait pasal perzinahan yang dinilai membawa dampak negatif pada sektor pariwisata dan investasi di Indonesia.






Reporter: Wiwin Meliana

Most Read

Artikel Terbaru