26.5 C
Denpasar
Tuesday, February 7, 2023

Soroti Pidana Mati UU KUHP, Hotman Paris Bakal Melamar Jadi Kalapas

Pengesahan RUU KUHP oleh DPR RI menjadi UU KUHP kali ini mendapat sorotan dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun media sosial pribadinya @hotmanparisofficial, Kamis (8/12), menyoroti substansi pasal 100 pada KUHP baru.

“Aduhh setiap pasal pidana yang saya baca  di UU KUHP yang baru ini, saya pusing. Di mana nalar hukumnya orang-orang yang buat undang-undang?” ungkap pengacara nyentrik itu.

Pada Pasal 100 disebutkan (1) Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:

  1. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri;
  2. peran terdakwa dalam tindak pidana; atau
  3. ada alasan yang meringankan.

 

“Terpidana mati tidak bisa langsung dihukum mati, tetapi harus diberi masa percobaan selama 10 tahun, apakah dia dapat mengubah kelakuannya menjadi baik,” jelasnya.

Hotman mengatakan, jika dalam masa percobaan selama 10 tahun terpidana dapat menunjukkan kelakuan baik, maka hukuman mati atau pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.

“Yah nanti bakal mahal deh surat keterangan kelakuan baik oleh kepala lapas. Daripada dihukum mati, orang bakal mau mempertaruhkan apapun demi mendapat surat kelakuan baik,” jelasnya.

Hotman Paris mengungkap, dengan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana mati membuat proses sidang dan vonis hukum mati tak ada artinya. “Kenapa harus menunggu 10 tahun untuk melihat mental terdakwa berubah atau tidak. Ya di penjara yang menentukan kelakuan baik ya kepala lapas. Waduh surat keterangan baik akan jadi surat paling mahal di dunia. Dalam waktu dekat Hotman berencana melamar jadi kepala lapas,” guyonnya.

Dengan adanya KUHP yang baru, Hotman menyebut, kepala lapas menjadi jabatan yang sangat prestisius dan sangat bergengsi. Pihaknya pun mempertanyakan siapa orang-orang di balik penyusunan undang-undang KUHP yang baru tersebut.

“Siapa sih yang bikin ini? Saya yakin yang bikin undang-undang bukan praktisi hukum, kebanyakan profesor  dan dosen sepertinya. Bukan praktisi hukum yang benar-benar mengerti dalam praktek. Bapak Jokowi tolong segera revisi undang-undang ini,” pungkas Hotman mengakhiri.






Reporter: Wiwin Meliana

Pengesahan RUU KUHP oleh DPR RI menjadi UU KUHP kali ini mendapat sorotan dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun media sosial pribadinya @hotmanparisofficial, Kamis (8/12), menyoroti substansi pasal 100 pada KUHP baru.

“Aduhh setiap pasal pidana yang saya baca  di UU KUHP yang baru ini, saya pusing. Di mana nalar hukumnya orang-orang yang buat undang-undang?” ungkap pengacara nyentrik itu.

Pada Pasal 100 disebutkan (1) Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:

  1. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri;
  2. peran terdakwa dalam tindak pidana; atau
  3. ada alasan yang meringankan.

 

“Terpidana mati tidak bisa langsung dihukum mati, tetapi harus diberi masa percobaan selama 10 tahun, apakah dia dapat mengubah kelakuannya menjadi baik,” jelasnya.

Hotman mengatakan, jika dalam masa percobaan selama 10 tahun terpidana dapat menunjukkan kelakuan baik, maka hukuman mati atau pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.

“Yah nanti bakal mahal deh surat keterangan kelakuan baik oleh kepala lapas. Daripada dihukum mati, orang bakal mau mempertaruhkan apapun demi mendapat surat kelakuan baik,” jelasnya.

Hotman Paris mengungkap, dengan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana mati membuat proses sidang dan vonis hukum mati tak ada artinya. “Kenapa harus menunggu 10 tahun untuk melihat mental terdakwa berubah atau tidak. Ya di penjara yang menentukan kelakuan baik ya kepala lapas. Waduh surat keterangan baik akan jadi surat paling mahal di dunia. Dalam waktu dekat Hotman berencana melamar jadi kepala lapas,” guyonnya.

Dengan adanya KUHP yang baru, Hotman menyebut, kepala lapas menjadi jabatan yang sangat prestisius dan sangat bergengsi. Pihaknya pun mempertanyakan siapa orang-orang di balik penyusunan undang-undang KUHP yang baru tersebut.

“Siapa sih yang bikin ini? Saya yakin yang bikin undang-undang bukan praktisi hukum, kebanyakan profesor  dan dosen sepertinya. Bukan praktisi hukum yang benar-benar mengerti dalam praktek. Bapak Jokowi tolong segera revisi undang-undang ini,” pungkas Hotman mengakhiri.






Reporter: Wiwin Meliana

Most Read

Artikel Terbaru