alexametrics
24.8 C
Denpasar
Friday, May 27, 2022

Isu Inklusivitas Sering Terabaikan Dalam Penanganan Pandemi Covid-19

JAKARTA, BALI EXPRESS- Isu inklusivitas seringkali terabaikan dalam penanganan pandemi Covid-19 yang nyatanya memiliki dampak besar terhadap efektivitas.

Menurut Kontributor ‘Public Health Pandemic Talks’ dokter Pritania Astari, hal tersebut membuat kelangkaan vaksin Covid-19 terjadi karena prioritisasi vaksinasi belum mengikuti standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang mendahulukan kelompok rentan.

“Ini belum tercermin dari alokasi vaksinasi kita yang sekarang untuk masyarakat rentan dan umum. Vaksinasi Covid-19 baru berhasil menjangkau 23 persen lansia, padahal akses vaksinasi petugas publik dan masyarakat umum sudah terbuka,” ujar Pritania dalam diskusi daring yang dipantau dari Jakarta, Selasa(10/8).

Selain lansia, kelompok rentan lainnya yang dimaksud dalam standar WHO diantaranya penyandang disabilitas, orang yang bermukim di kawasan padat penduduk, orang jalanan dan kelompok minoritas gender.

Pritania mengatakan belum adanya pembeda data vaksinasi pada masyarakat rentan maupun umum, mencerminkan gap penanganan pandemi serta penjangkauan 5M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan, Membatasi Mobilisasi dan Interaks) dan 3T yang belum merata ke kelompok rentan.

Kelompok rentan tentunya rentan pula perekonomiannya, sehingga harus keluar rumah dengan risiko paparan yang tinggi. “Dengan minimnya jangkauan edukasi, kelompok tersebut sulit terapkan 5M mengakses vaksinasi, dan sulit mendeteksi adanya paparan Covid-19. Sehingga menjadi lingkaran setan dimana adanya peningkatan kasus dan kematian yang tidak terdeteksi di masyarakat rentan,” ujar dia.

Masalah tersebut, menurut Pritania, berakar pada persoalan akses. Sehingga, harus dilakukan prioritisasi kelompok rentan dengan memberikan komitmen akses kesehatan dari hulu hingga hilir.

Selanjutnya dilakukan penjangkauan oleh promotor LeaN On untuk menjembatani akses yang terputus seperti mendapatkan bantuan sosial, edukasi, dan melibatkan mereka menjadi peer counselor di komunitasnya, dan menjadi contoh best practice.

LeaN On merupakan sebuah program Risk-Communication and Community Engagement (RCCE) yang diluncurkan sebagai inisiatif tambahan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan INVEST DM yang bertujuan untuk mendukung penanganan Covid-19 di Indonesia. 

Program ini didukung oleh United State Agency for International Development (USAID) Indonesia melalui Empowering Access to Justice (MAJu) – The Asia Foundation (TAF).

“Apabila kelompok rentan dijangkau dari hulu, mereka bisa melakukan komunikasi pandemi untuk sekitarnya supaya mereka lebih paham, maka kepatuhan 5M dan vaksinasi meningkat,” ujarnya. 

Selain itu, hal ini memungkinkan masyarakat kelompok rentan lebih kooperatif untuk meminta fasilitas 3T (tracing, testing, dan treatment).

Menurut Pritania, keterlibatan kelompok rentan dalam penanganan pandemi dari hulu hingga hilir pada akhirnya dapat menyebabkan kasus dan kematian di populasi rentan menurun, dan ‘overall burden of disesase’ juga menurun. Hal tersebut dapat menjadi investasi jangka panjang dalam menangani pandemi.

Dia mencontohkan adanya keterlibatan komunitas pekerja seks dalam pembuatan panduan protokol Covid-19 dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, layanana pendampingan vaksinasi untuk masyarakat miskin kota dan ODHIV, penggalangan dana untuk transgender terdampak padeni serta Posyandu jalanan di Yogyakarta.

“Perlu adanya sosok ‘leader’ untuk mengkoordinasi dan memfasilitasi layanan sosok ini. Bisa jadi dari kelompok mereka sendiri, civil society, atau dari Satgas Covid-19 BNPB, atau pemerintah daerah. Namun yang pasti harus ada disini, bagaimana mereka bisa difasilitasi untuk mendapatkan akses bansos, vaksinasi,” ujarnya. (ant)


JAKARTA, BALI EXPRESS- Isu inklusivitas seringkali terabaikan dalam penanganan pandemi Covid-19 yang nyatanya memiliki dampak besar terhadap efektivitas.

Menurut Kontributor ‘Public Health Pandemic Talks’ dokter Pritania Astari, hal tersebut membuat kelangkaan vaksin Covid-19 terjadi karena prioritisasi vaksinasi belum mengikuti standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang mendahulukan kelompok rentan.

“Ini belum tercermin dari alokasi vaksinasi kita yang sekarang untuk masyarakat rentan dan umum. Vaksinasi Covid-19 baru berhasil menjangkau 23 persen lansia, padahal akses vaksinasi petugas publik dan masyarakat umum sudah terbuka,” ujar Pritania dalam diskusi daring yang dipantau dari Jakarta, Selasa(10/8).

Selain lansia, kelompok rentan lainnya yang dimaksud dalam standar WHO diantaranya penyandang disabilitas, orang yang bermukim di kawasan padat penduduk, orang jalanan dan kelompok minoritas gender.

Pritania mengatakan belum adanya pembeda data vaksinasi pada masyarakat rentan maupun umum, mencerminkan gap penanganan pandemi serta penjangkauan 5M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan, Membatasi Mobilisasi dan Interaks) dan 3T yang belum merata ke kelompok rentan.

Kelompok rentan tentunya rentan pula perekonomiannya, sehingga harus keluar rumah dengan risiko paparan yang tinggi. “Dengan minimnya jangkauan edukasi, kelompok tersebut sulit terapkan 5M mengakses vaksinasi, dan sulit mendeteksi adanya paparan Covid-19. Sehingga menjadi lingkaran setan dimana adanya peningkatan kasus dan kematian yang tidak terdeteksi di masyarakat rentan,” ujar dia.

Masalah tersebut, menurut Pritania, berakar pada persoalan akses. Sehingga, harus dilakukan prioritisasi kelompok rentan dengan memberikan komitmen akses kesehatan dari hulu hingga hilir.

Selanjutnya dilakukan penjangkauan oleh promotor LeaN On untuk menjembatani akses yang terputus seperti mendapatkan bantuan sosial, edukasi, dan melibatkan mereka menjadi peer counselor di komunitasnya, dan menjadi contoh best practice.

LeaN On merupakan sebuah program Risk-Communication and Community Engagement (RCCE) yang diluncurkan sebagai inisiatif tambahan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan INVEST DM yang bertujuan untuk mendukung penanganan Covid-19 di Indonesia. 

Program ini didukung oleh United State Agency for International Development (USAID) Indonesia melalui Empowering Access to Justice (MAJu) – The Asia Foundation (TAF).

“Apabila kelompok rentan dijangkau dari hulu, mereka bisa melakukan komunikasi pandemi untuk sekitarnya supaya mereka lebih paham, maka kepatuhan 5M dan vaksinasi meningkat,” ujarnya. 

Selain itu, hal ini memungkinkan masyarakat kelompok rentan lebih kooperatif untuk meminta fasilitas 3T (tracing, testing, dan treatment).

Menurut Pritania, keterlibatan kelompok rentan dalam penanganan pandemi dari hulu hingga hilir pada akhirnya dapat menyebabkan kasus dan kematian di populasi rentan menurun, dan ‘overall burden of disesase’ juga menurun. Hal tersebut dapat menjadi investasi jangka panjang dalam menangani pandemi.

Dia mencontohkan adanya keterlibatan komunitas pekerja seks dalam pembuatan panduan protokol Covid-19 dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, layanana pendampingan vaksinasi untuk masyarakat miskin kota dan ODHIV, penggalangan dana untuk transgender terdampak padeni serta Posyandu jalanan di Yogyakarta.

“Perlu adanya sosok ‘leader’ untuk mengkoordinasi dan memfasilitasi layanan sosok ini. Bisa jadi dari kelompok mereka sendiri, civil society, atau dari Satgas Covid-19 BNPB, atau pemerintah daerah. Namun yang pasti harus ada disini, bagaimana mereka bisa difasilitasi untuk mendapatkan akses bansos, vaksinasi,” ujarnya. (ant)


Most Read

Artikel Terbaru

/