Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mau Ditata, Warga Wanasari Takut Biaya Sewa Mahal

I
Penulis: I Putu Suyatra❯
Photo
Photo

BALI EXPRESS, DENPASAR - Dusun Wanasari berada di wilayah Desa Dauh Puri Kaja, Denpasar. Dusun ini didominasi oleh penduduk yang beragama muslim. Sehingga banyak masyarakat yang mengenalnya sebagai Kampung Jawa. Namun, belakangan santer terdengar Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan akan segera melakukan penataan terhadap kawasan Dusun Wanasari. Salah satunya adalah kawasan tyang berada di RT. 7


 


Bau kambing mengiringi langkah Bali Express (Jawa Pos Group) menyusuri pemukiman yang padat penduduk ini. Mengawali langkah dari sebelah Timur Makam Islam yang berlokasi di Jalan Maruti, ini melewati jalan setapak yang kecil, namun satu sepeda motor masih dapat melintas. Setelah berjalan kurang lebih 20 meter, tibalah di sebuah kawasan yang oleh warga sekitar dikenal sebagai lahan parkir. Hal ini dikarenakan untuk menuju rumah penduduk harus dilakukan dengan berjalan kaki menuruni anak tangga.


Tampak dari kejauhan terlihat jembatan yang melintang sangat tinggi. Hal ini menandakan masyarakat tinggal di bawah jembatan, namun posisinya berada di atas sungai. Tepatnya tepi sungai.


Berbagai aktivitas tampak menghiasi RT 7 Dusun Wanasari ini. Ada yang sedang mencuci baju di sungai, menjemur krupuk, mengasah golok, merebus lontong, menjemur arang, bahkan hingga membuat kasur yang menggunakan kapuk.


Tampak juga anak-anak sedang bermain kelerang, beberapa turut ada yang sedang sibuk bermain layangan. Tampaknya mereka tengah asik dengan kegiatannya masing-masing. Suasana gembira pun tampak di kawasan padat yang dikenal dengan sebutan pemukiman ini.


Benar saja, rumah yang rata-rata menggunakan konstruksi semi permanen ini sebagian besar tidak dilengkapi dengan kramik atau ubin yang layak. Ada yang hanya menggunakan perlak. ada juga yang menggunakan plesteran dan bahkan hanya tanah. Atap yang saling tindih adalah pemandangan biasa di lokasi ini.


Ditimpali dengan banyaknya pipa pembuangan yang datang dari berbagai celah menambah kesan kumuh kawasan yang selalu ramai setiap datangnya Bulan Ramadhan dan Idul Adha ini. Namun, beberapa bulan ke depan lokasi yang kini dikenal dengan sebutan RT. 7, ini akan segera dilakukan penataan oleh Pemkot Denpasar melalui Dinas Perkim dengan membangun Rumah Sehat yang dikenal dengan sebutan Rumah Ramah Karsa.


Menyikapi kondisi yang demikian, salah seorang warga bernama Sumiati mengaku kebingungan dengan adanya wacana ini. Pihaknya yang telah tinggal di lokasi ini sejak lama. Bahkan sebelum adanya jembatan di Jalan Maruti ini. Dia mempertanyakan opsi tidak adanya penggusuran di lokasi penataan.  “Apakah mungkin menata dengan tidak adanya penggusuran? Saya rasa ini sangat kecil kemungkinannya,” tanyanya.


Secara logika Sumiati menjelaskan, bahwa sangat tidak mungkin melakukan penataan dengan tetap mempertahankan kondisi rumah yang ada saat ini. “Jadi apa yang mau ditata kalau rumah ini semuanya masih ada. Jadi kemungkinan ini akan diratakan dululah, baru ditata,” ungkapnya.


Terkait penataan ini, Sumiati mengaku sedikit berat hati. Lantaran nanti ketika penataan telah usai maka pihaknya sangat sulit untuk kembali tinggal di lokasi yang sama. “Sedangkan di sana sudah tercipta suasana yang rukun, dan terbentuknya organisasi salah satunya adalah PKK. Kalau ini dibongkar ya kita pisah jadinya,” ungkapnya.


Pihaknya memiliki pemikiran untuk membuat bangunan yang lebih layak dan lebih permanen untuk ditempati, hanya saja tanah yang akan dibangun masih mengontrak. Sehingga oleh pemiliknya tidak diperkenankan membangun dengan konsep permanen. Selain itu, kekhawatiran yang lain adalah terkait dengan harga sewa yang kemungkinan naik tujuh kali lipat dari harga sekarang.


“Misalnya sekarang bayar Rp 100 ribu per kamar satu bulannya, nanti kalau sudah jadi bisa sampai Rp 700 ribu, kan lumayan naiknya, dan kami rata-rata belum mampu membayar karena pendapatan yang masih minim,” ungkapnya lagi.


Menurut Sumiati, rata-rata masyarakat yang terdiri lebih dari 30 KK ini berprofesi sebagai pedagang, penjual kasur, sate, krupuk, pembuat arang, dan ada yang sebagai tukang potong hewan panggilan.


“Jadi dengan kondisi seperti ini harga Rp 700 ribu sangatlah mahal, kalau kami mampu kan sudah dari dulu kami pindah,” terangnya.


“Karena selain yang berkeluarga, di sini juga banyak janda-janda yang tinggal, sehingga pekerjaanya ya di sekitar sini saja, berjualan, buat kasur, dan ada yang merebus lontong. Jadi kalau unrtuk mencari dan membayar harga yang tinggi kiranya belum mampu,” ungkapnya.


“Seharusnya pemerintah memberikan bantuan unntuk masing-masing KK saja, karena itu lebih efektif, jadi tanah yang sudah dikontrak oleh masyarakat itu dibangun kembali berdasarkan luas yang sudah dimiliki, kalau seperti ini yaitu ditata toh nanti harga akan meningkat kan sama saja memberatkan masyarakat,” saranya.


Bahkan yang ekstrim lagi, Sumiati bersama seluruh masyarakat RT 7 telah mengucap nazar, jika nanti penataan ini tidak jadi dilaksanakan maka pihaknya akan menggelar syukuran atau selamatan. Dan berjanji untuk tidak segan mencium kaki pemerintah jika apa yang menjadi keinginan masyarakat sekitar dapat dipenuhi. Saya bersama ibu-ibu di RT 7 sudah bernazar untuk membuat syukuran jika penataan tidak jadi, dan siap mencium kaki pemerintah kalau setiap rumah yang ada diberikan bantuan apakah itu bedah rumah dan lainnya,” ucap Sumiati.


Rencana penataan tampaknya turut disayangkan warga lainya bernama Meri. Pihaknya mengaku sudah menahun tinggal di kawasan ini. Menurutnya apa yang menjadi tuduhan tidaklah benar khususnya terkait dengan MCK dan lain-lain. “Karena semua rumah di sini telah dilengkapi dengan fasilitas MCK yang memadai,’ paparnya.


Selain itu, tanah yang kini menjadi RT 7 itu dulunya adalah semak belukar yang berlokasi di tepian sungai. Namun, setelah dikontrakkan kepada pendahulunya dulu, tempat ini dibersihkan sehingga tampak seperti sekarang ini. “Jadi kalau sekarang mau ditata lebih mudah, kalau dulu tidak ada yang mau karena semak-semak,” terangnya.


Hal lain turut diungkapkan Ibu Adnan. Wanita penjual kasur ini menuturkan bahwa ketika diperintahkan untuk mengosongkan lokasi ini pihaknya secara sepontan kebingungan. “Hal ini dikarenakan tujuan tinggal belum dimiliki hingga saat ini. Kalau mencari kos-kosan biayanya mahal, jadi bingung mau kemana,” katanya.


“Belum lagi anak harus sekolah, jadi harus mencari yang dekat dengan sekolah anak, kalau jauh harus mengantar lagi, ya kalau punya sepeda motor, kalau tidak kan sulit lagi,” imbuhnya.


Sementara, Kepala Dusun Banjar Belong Menak, AA Ketut Ngurah Suarya Satriya Wibawa menegaskan pihaknya sangat mendukung pemerintah dalam menciptakan rumah sehat layak huni. Dan dipilihlah lokasi ini sebagai percontohan agar di tahun 2019 Denpasar dapat bebas dari rumah kumuh. Terkait dengan wacana adanya penggusuran pihaknya mengatakan itu tidak ada. melainkan yang ada yakni pemiliki tanah yang tidak memperpanjang kontrakan tananhnya kepada pengontrak.


“Jadi seharusnya para pengontrak memang meninggalkan lokasi, karena tidak diizinkan memperpanjang oleh pemiliknya, namun jika terjadi permalasahan bahwa ada yang masih mengontrak atau masa kontaknya belum habis, itu urusan antara pemiliki dan pengontrak,” tegasnya.


Di lain pihak A A Ngurah Arthawa, Kepala Desa pemecatan Kaja mengatakan bahwa kawasan yang akan ditata di wilayah  Dusun Belong Menak, namun para tanah tersebut adalah warga dari Dusun Wanasari jumlah kepala keluarga(KK) yang menempati kawasan kumuh tersebut kurang lebih 100. Mereka menyewa lahan untuk dijadikan rumah semi permanen dan pemilik tanahnya asli warga Dusu Belong Menak yang berjumlah tiga orang.


“Kami menyambut baik dengan program ini biar tidak kumuh. Yang penting tempat itu layak. Kalau sekarang kumuh dan tidak layak. Kalau pemerintah kan baik memberi pelayanan. Sebelumnya sudah melakukan pertemuan. Dan minggu depan bertemu dengan Dinas Perkim kembali,” ujar Arwatha.


Menurut Arwatha, kondisi saat ini tempat MCK saja tidak ada. Dan tanah itu ada yang disewa setiap bulan bahkan ada yang sudah bertahun-tahun dengan keadaan kondisi semi permanen tersebut.  Sehingga dengan ditata kembali oleh pihak pemerintah  tempat itu bisa menjadi layak untuk ditinggal. Karena jika sudah selesai ditata akan dihibahkan ke desa. Dan pihak desalah yang akan melakukan kerja sama dengan pemilik tanah terkait kerjasama.


“Setelah selesai akan dihibahkan ke desa. Desa akan bekerjasama dengan pemilik tanah. Kalau dibiarkan pemilik tanah yang kelola, kan takutnya semena-mena dia (pemilik tanah) menaikkan harga sewa,” tuturnya.


Arwatha mengungkapkan bagi pengontrak yang kini tinggal di kawasan tersebut harus pindah atau alias digusur untuk mempermudah penataan. Saat ditanya berapa jumlah KK yang kena gusur? Arwatha mengaku belum tahu. Dia melanjutkan digusur itu hanya sementara, jika pengontrak yang sekarang ingin mengontrak kembali  setelah rumah itu selesai. 


Advertisement
Advertisement
Editor : I Putu Suyatra

Artikel Terkait

18 Karya Foto Pelajar SMP Angkat Potret Budaya hingga Pariwisata Denpasar

18 Karya Foto Pelajar SMP Angkat Potret Budaya hingga Pariwisata Denpasar

Potret Kota Denpasar dari sudut pandang generasi muda tersaji melalui 18 karya fotografi siswa SMP yang dipamerkan di Gedung Dharma Negara Alaya (DNA), Rabu (18/11).

Diduga Manfaatkan Aliran Tukad Badung, Satpol PP Denpasar Hentikan Pembangunan

Diduga Manfaatkan Aliran Tukad Badung, Satpol PP Denpasar Hentikan Pembangunan

Aktivitas pembangunan gedung di kawasan Jalan Kartini, Dusun Wanasari, Denpasar, dihentikan sementara oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar, Kamis (19/11).

Dikeluhkan Masyarakat, Pembangunan Secondary Skin Dihentikan Sementara

Dikeluhkan Masyarakat, Pembangunan Secondary Skin Dihentikan Sementara

Sebagai bagian dari penjaminan mutu Pemkot Denpasar akhirnya memutuskan menghentikan sementara pemasangan pemasangan lapisan tambahan atau secondary skin di Jalan Gajah Mada.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer