Ada yang Stres sampai Meninggal, Enam Warga Memilih Bertahan di Bedeng

Sengketa lahan yang ada di Tegal Jambangan, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Gianyar menyisakan pengalaman pahit 68 kepala keluarga (KK) yang ada di sana. Mereka kehilangan rumah yang turun-temurun ditempati.
PUTU AGUS ADEGRANTIKA, Gianyar
Puluhan kepala keluarga tersebut hanya bisa melihat rumah permanen mereka diratakan dengan tanah menggunakan buldozer. Meski sudah terjadi hampir dua tahun silam, trauma masih membekas. Apalagi, reruntuhan rumah masih ada di sana. Di antara mereka, ada enam KK tetap memilih tinggal di sana. Dengan membuat bedeng dan melanjutkan aktivitasnya sehari-hari berternak.
Hingga kini, kasus sengketa lahan itu masih berproses. Pihak penggugat, yakni warga memutuskan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar setelah kalah di Pengadilan Negeri (PN) Gianyar.
Penasihat hukum warga Tegal Jambangan, Gede Putu Artana, Kamis (4/7) menjelaskan dari 68 kepala keluarga yang ada, hanya 29 kepala keluarga yang berperkara. Mereka dikatakan mengajukan gugatan terkait pembuldozeran tanah dan bangunan rumahnya. “Dari jumlah kepala keluarga 68 KK itu yang berperkara hanya 29 KK. Mereka mengajukan gugatan dengan pembuldozeran tersebut,” jelasnya kepada Bali Express (Jawa Pos Group).
Untuk diketahui, sengketa lahan 40 hektare itu berawal dari diklaim dan telah disertifikatkan oleh pengempon Pura Taman Kemuda Sari Saraswati. Namun warga tidak tahu-menahu di mana lokasi puranya dan siapa yang menyungsungnya. 68 KK itu juga berasal dari empat banjar yang tinggal di kawasan Tegal Jambangan. Sampai saat ini mereka masih menuntut kejelasan sertifikat lahan tersebut.
Karena sejak berabad-abad warga Tegal Jambangan telah tinggal di sana hingga beranak cucu. Mereka pun sejak dulu rutin membayar pajak. Sedangkan pengempon pura yang hanya berbekal status kepemilikan lahan duwe seluas 20 are dengan mudahnya menerbitkan sertifikat seluas 40 hektare. Sehingga warga menilai sertifikat itu bodong karena dalam proses penerbitannya banyak ada hal-hal yang dirasa janggal.
“Hal yang janggal adalah duwe Pura Taman Kemuda Sari Saraswati itu hanya 20 are saja, terus mengapa bisa berubah sampai 40 hektare tersebut? Selain itu sertifikat tanah yang ada tidak ditandatangi oleh tokoh di Desa Sayan, paling tidak Perbekel lah, melainkan yang tandatangan Lurah Ubud pada tahun 1995 itu. Apa boleh kalau punya tanah di Sayan yang buat sertifikat Lurah Ubud?” ujarnya.
Artana juga menyampaikan dari dulu warga hanya ingin duduk bersama untuk menanyakan hal yang dirasakannya itu janggal, tapi tidak ada kejelasan. Ketika kejanggalan tersebut terjawab oleh pihak yang diajak warga bersengketa, sesuai logika ditambah dengan bukti yang jelas maka warga dikatakan tidak perlu waktu banyak untuk pindah dari Tegal Jambangan tersebut.
Diketahui, enam kepala keluarga yang menetap di sana adalah Dewa Made Rai, Dewa Swanda, Dewa Tira, Dewa Ariana, dan Nyoman Sari. Dalam kesempatan itu, Dewa Made Rai yang berusia 70 tahun menceritakan proses eksekusi rumahnya pada dua tahun lalu. Sampai saat ini pun ia mengaku masih menyisakan trauma mendalam.
Sedihnya lagi, adik kandungnya sendiri yang bernama Dewa Ketut Raka Sudarma, 65, sampai meninggal dunia karena merasa tertekan. “Sire sane ten sebet pak (siapa yang tidak sedih pak) melihat rumahnya yang ditinggali turun-temurun dihancurkan. Eksekusi itu juga dilakukan tanpa pemberitahuan. Rumah kami yang permanen diratakan dengan tanah. Cuma tersisa sanggah (tempat ibadah) dan sumur. Sampai adik saya dirawat selama 16 hari di RS Sanglah karena shock hingga akhirnya meninggal dunia,” tuturnya.
Disinggung dengan areal tersebut laba pura, ia pun menuturka dulu di sana hanya sedikit yang paham untuk mengurus sertifikat. Bahkan sebagian lagi tidak melek hukum. Sekitar tahun 1970-an ada orang suruhan datang dengan modus ingin bantu warga yang belum membuat sertifikat tanah. Sehingga warga diminta mengumpulkan kelengkapan termasuk tanda bukti pembayaran pajak.
Namun berselang empat sampai lima tahun tidak ada ceritanya. Ketika warga meminta berkas dikatakan hilang. Kemudian sekitar pada tahun 1990-an pembayaran pajak dari warga akhirnya distop. “Tahu-tahunya keluar pembayaran pajak duwe pura. Sejak itu kami yakin mulai ada hal yang ganjil,” jelasnya Dewa Made Rai.
Ia menambahkan sejak dulu hingga sekarang warga setempat memang kesehariannya adalah berternak sapi, babi, dan ayam. Selain itu juga ada yang berladang dengan menanam ketela pohon, pisang, kepala hingga enau. Karena di sana juga dikenal dengan penghasil produk minuman tradisional berupa tuak yang dicari dari pohon enau untuk dijual.
Ipar Dewa Made Rai, yakni Desak Ketut Sukerti menuturkan suaminya Dewa Ketut Raka Sudarma sampai meninggal dunia memikirkan masa depan pasca rumah diratakan dengan tanah. “Suami meninggal 2 September 2017 lalu. Setelah rumah dibuldozer itu dia stres, kejiwaannya tegang dan dirawat di RS. Kata dokter ada gangguan pada saraf hingga akhirnya meninggal,” kenangnya.
Pada tempat yang sama, Koordinator Tegal Jambangan, Dewa Made Suwanda,58, memaparkan rumahnya juga ikut dibuldozer dua tahun lalu. Sedangkan lahan yang luasnya 40 hektare tersebut diketahuinya sudah dibagi-bagi oleh pihak yang mengatasnamakan duwe Pura Taman Kemuda Sari Saraswati tersebut.
“Ini baru informasi yang simpang siur, katanya lokasi ini akan dijadikan hotel. Karena dibagi tiga bagian paling utara dikatakan laba pura itu, di tengah milik salah satu insvestor, dan paling selatan katanya sudah jadi milik orang asing juga. Tadi juga ada orang datang ke sini sebanyak 12 orang yang mengaku pemilik tanah, dan dikawal oleh Bhabinkamtibmas Desa Sayan,” imbuhnya.
Pria yang selaku guru di salah satu SMP di Kabupaten Bangli itu pun mengaku warga setempat hanya menonton saja ketika mereka datang. “Kami warga hanya menonton saja saat mereka datang. Karena mereka tidak mengganggu, jadi kita juga tidak mengganggu mereka. Katanya untuk melihat-lihat lahan saja sekitar 30 menitan ada lamanya,” tandas Suwanda.
Ditemui terpisah, kuasa hukum pengempon Pura Taman Kemuda Sari Saraswati, Cokorda Oka Yudhana mengungkap kronologi sengketa Tegal Jambangan tersebut, Kamis (4/7). Dijelaskan Pura Taman Kemuda Saraswati (PTKS) merupakan salah satu Pura Kahyangan milik Puri Agung Ubud, namun terletak di kota Ubud. Sehingga Puri Ubud menugaskan Puri Saren Kauh untuk mengempon pura itu hingga sekarang.
“Guna memberi manfaat keberadaan tanah-tanah itu, baik untuk pura maupun masyarakat sekitar maka sudah sangat bijaksana leluhur pengempon pura ini. Karena sudah mengizinkan masyarakat yang datang ke puri untuk menggarap tanahnya tersebut. Kemudian yang diizinkan bukan hanya berasal dari Desa Sayan, Ubud saja, melainkan warga dari Kutaraga, Abiansemal, Badung juga. Syaratnya para penggarap menyetor hasil, sampai ngayahan di Pura Taman Kemuda Saraswati tersebut,” paparnya.
Pria asli Sukawati itu pun melanjutkan, untuk memastikan dan mengawasi berjalannya penggarapan dan penyetoran hasil, pengempon pura menunjuk salah satu warga sebagai sedahan. Mulai dari sana ada yang membuat pondokan di lokasi penggarapan. Pondok itu sebagai tempat berteduh dan tempat mengumpulkan hasil kebun mereka.
“Saat ini, banyak penggarap yang sudah meninggal, sekarang hanya cucu-cucunya dan tidak meneruskannya. Sehingga beberapa ada yang dijual dan ada juga masih duwe pura sampai yang dikerjasamakan, tujuannya agar tanah itu tidak terbengkalai. Sebagai rasa terima kasih pada leuhurnya keturunan penggarap juga telah diberikan kompesasi, Rp 10 juta per are,” imbuhnya.



