Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tol Bali Mandara Dibangun setelah Hampir 6 Tahun Berbalas Pantun

I
Penulis: I Putu Suyatra❯
Tol Bali Mandara Dibangun setelah Hampir 6 Tahun Berbalas Pantun
Tol Bali Mandara Dibangun setelah Hampir 6 Tahun Berbalas Pantun


DENPASAR, BALI EXPRESS - Saat ini mata tertuju pada “keajaiban” mahakarya anak bangsa dalam membangun Jalan Diatas Perairan (JDP) atau Tol Lintas Laut atau yang sekarang dikenal dengan nama Tol Bali Mandara. Tol ini dianggap murah, karena minim pembebasan lahan. Jika tidak di atas laut, dipastikan sulit membangun jalan tol di Bali Selatan dengan lahan yang haganya mencapai Rp 1,5 miliar per are (2012). Hingga akhirnya ada jalan keluar bernama JDP milik konsorsium BUMN (PT Jasa Marga, PT Pelindo, PT Angkasa Pura, dan BTDC) yang  kemudian membentuk sebuah  badan usaha menjadi PT Jasamarga Bali Tol. Belakangan, kepemilikan saham perusahaan ini bertambah dengan masuknya Pemprov Bali, dan Pemkab Badung, serta BPD Bali.


Sebelum sampai menjadi sebuah jalan tol pertama di Bali, proyek ini melalui jalan cukup panjang hingga sampai sebuah persetujuan dari Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Perhubungan Republik Indonesia. Bahkan, jauh lebih lama dari proses penggarapan proyeknya itu sendiri. Maklum, dari wacana hingga pelaksanaan butuh waktu hampir enam tahun (2005  - 2011), diikuti saling bersurat bak “berbalas pantun”. Sementara penggarapan proyek ini sendiri dilaksanakan selama 18 bulan. Atau efektif cuma 14 bulan.


Ide awal proyek ini, bermula dari titik jenuh kemacetan yang semakin menggila. Ini akibat pembangunan jalan tidak seimbang dengan kendaraan yang terus bertambah, dan pembangunan Bali terpusat di kaki atau di Bali Selatan. Tahun 2004 - 2005, mulai ada wacana - wacana untuk membangun jalan alternatif di Bali selatan.


Wacana kemudian berkembang. Akademisi, DPRD Bali dan LSM, mulai menyurakan untuk menyatukan Pulau Serangan dengan Tanjung Benoa dengan jembatan. Wacana terus berkembang, hingga akhirnya Gubernur saat itu Dewa Beratha mulai menanggapi dan berjanji untuk mengkaji.


Saat itu Gubernur berharap agar Fakultas Teknik Unud melakukan kajian dan penelitian atau feasibility study (FS), untuk mencari opsi atau alternatif pembangunan jalan di Bali selatan. Menurut Kadis PU Bali Ketut Artika saat itu (2012), hasil kajian Unud saat itu akhir tahun 2005 memberikan tiga alternatif. Yang pertama adalah pembangunan Tol STB (Serangan Tanjung Benoa). Kemudian ada jalan lingkar di atas laut mirip JDP. “Saya bilang mirip, karena tidak ada nyambung ke Bandara. Hanya dari Pelabuhan Benoa menyisiri pinggir laut, menuju Nusa Dua. Yang akhirnya rencana ini disempurnakan dan dibangun saat ini. Karena STB tidak bisa jalan,” ujar Artika .


Alternatif ketiga adalah tol yang dibangun lewat Bendungan Esturi menuju Nusa Dua. Polanya sama juga menyisir pinggir laut dengan tiang pancang.


Pada akhir 2005 , rapat - rapat bahkan melibatkan Gubernur Dewa Beratha sepakat semuanya dengan Tol STB. Tol STB dianggap paling layak, dengan membuat jembatan panjang sekitar 400 meter. Total panjang jalan 11,5 kilometer, terhitung dari Bypass Ngurah Rai masuk ke Serangan, Denpasar Selatan, membedah hasil reklamasi BTID, kemudian jembatan yang turunnya di Desa Tanjung Benoa, Kuta Selatan.


Keputusan berbagai pertemuan saat itu mendukung Tol STB, hingga akhirnya Gubernur Dewa Beratha membuat surat dengan nomor 600/1185/DISPU 6 Juni 2006 dari Gubernur ke Menteri PU, prihal percepatan pembangunan infrastruktur. Isi surat saat itu menyampaikan perlunya percepatan pembangunan jalan Tol STB dan meminta agar roda dua masuk ke Tol.


Setelah surat ini, selanjutnya ada proses panjang. Gubernur Dewa Beratha sampai diganti Gubernur Made Mangku Pastika. Di Dinas PU Kadisnya berganti beberapa kali, dari Nyoman Sudiana, kemudian Nyoman Sura Adnyana, Dewa Punia Asa hingga akhirnya Ketut Artika. “Dan memang sangat alot prosesnya, sampai akhirnya JDP yang jalan,” jelasnya.


Artika dalam data kronologi surat menyurat itu menjelaskan, setelah surat pertama terkirim, Pemprov Bali kembali mengirim surat surat nomor  600/2987/DISPU 29 September 2006. Dari Gubernur Bali kepada Menteri PU, yang berharap percepatan pembangunan Jalan Serangan - Tanjung Benoa. Dalam surat itu, Gubernur menjelaskan kepada Menteri PU bahwa Jalan Serangan Tanjung Benoa merupakan jalan alternatif  Denpasar menuju Nusa Dua. Juga disampaiokan perlunya sharing pendanaan oleh pemerintah daerah dan pusat dalam pembangunannya.


Selain itu, Gubernur Bali juga mengirimkan surat nomor 551/177/DISPU 30 Januari 2007 kepada Menteri Perhubungan (Menhub) dengan prihal permohonan izin ambang batas ketinggian bangunan jembatan terkait keselamatan penerbangan dan pelayaran. Isi surat tersebut Jembatan Serangan - Tanjung Benoa dirancang ambang batas tinggi 46 meter dan ambang batas bawah 35 meter. Ini dianggap tidak mengganggu kapal menuju Pelabuhan Benoa dan tidak mempengaruhi penerbangan di Bandara Ngurah Rai.


Kemudian ada lagi perubahan konstruksi, sehingga Gubernur bersurat lagi ke Menteri Perhubungan Surat nomor 551/1395/DPU 30 April 2007. Harapnnya


permohonan izin ambang batas bawah pembangunan jembatan Serangan -  Tanjung Benoa karena ada perubahan desain menjadi konstruksi kabel, maka memerlukan ambang batas bawah lebih dari 30 meter. Untuk itu, gubernur mohon hal itu diizinkan.


Atas harapan ambang batas bawah dan atas, dibalas oleh Sekjen Dephub kepada Gubernur Bali dengan Surat nomor 325/AL003/SKJ 30 Juli 2007.  Dalam surat balasan tersebut, Dephub meminta Pemprov Bali mempertimbangkan aspek penerbangan, jika ada perpanjangan landasan pacu. Kemudian aspek pelayaran terkait rencana ke depan untuk Pelabuhan Benoa bisa menjadi kawasan pelabuhan kapal pesiar.


Setelah itu cukup lama jeda hingga kepemimpinan Bali berganti. Made Mangku Pastika naik menjadi gubernur menggantikan Dewa Beratha.


Dalam kepemimpinan baru ini, pada 18 Maret 2010, Pastika bersurat kepada ke Menhub. Permohonannya sama yaitu mohon izin ambang batas. Dengan lugas diminta ambang atas 49,919 meter dan ambang bawah 33 meter. Permohonan ini dibalas, namun diberikan izin yang sangat mustahil bisa membangun jembatan.


Dalam surat balasan bernomor B.01/PR.102/MPHB 12 Mei 2010 dari Menhub ke Gubernur Bali, berisi soal pemberian ambang batas bawah minimal 44,8 meter dan ambang btas atas maksimal 45,9 meter. Kontruksi dengan kondisi ini jelas tidak mungkin. Dalam surat itu juga disebutkan agar Pemprov Bali mencari lokasi lain. “Sikap ini sebenarnya sudah menolak, namun tetap seolah memberikan izin. Karena selisih ambang batas bawah dan atas (hanya) 1 meter. Gimana membangun fisik jembatan satu meter,” ujar Artika.


Tapi, Pemprov Bali belum menyerah. Pada 8 Juni 2010 digelar rapat khusus antara Sekjen PU dan DPRD Bali di Kemenhub. Dalam rapat ini, Dephub ngotot bahwa ambang batas tidak bisa diganggu gugat.


Hingga sempat ada surat 4054/D.VI/06/2010 24 Juni 2010 dari Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas ke Wamen PU soal pembangunan jembatan Serangan  - Tanjung Benoa yang berisi usulan alternatif dari Bappenas soal pemindahan jembatan ke lokasi lain, atau mengubah desain dari jembatan ke terowongan. Namun usulan ini, kurang menarik minat Pemprov Bali, Bahkan, surat itu dibalas dengan sikap ngotot Bali dengan mengirimkan surat nomor 620/3866/DPU 12 Juli 2010 kepada Menhub soal permohonan izin ambang  bawah. Isi surat itu sikap Gubernur tetap ingin membangun jembatan Serangan - Tanjung Benoa, dengan kondisi kemacetan luar biasa. Alasan yang digunakan fungsi pelabuhan benoa dari RTRWP 2009 - 2029 tidak dikembangkan untuk kapal pesiar. Sehingga bisa ambang bawah jembatan 33 meter.


 


“Sang Penyelamat” Itu Surat Menteri BUMN


 


Sebelum mendapat tanggapan dari Kementerian Perhubungan, Pemprov Bali terus melakukan pembahasan berbagai alternatif. Akhirnya datang “Dewa Penyelamat” melalui surat S-681/MBU/2010 8 November 2010, dari Menteri BUMN kepada Menhub dan Menteri PU, yang menyatakan sudah ada sinergi BUMN PT Angkasa Pura, PT Pelindo III dan PT Jasa Marga Tbk membangun Jalan Tol Denpasar Selatan - Nusa dua, perluasan Bandara Ngurah Rai dan Pemgembangan Pelabuhan Laut Tanjung Benoa.


Surat dari Menteri BUMN, ini dibalas oleh Menteri Perhubungan pada 13 Desember 2010 dengan nomor KH.47/AJ.001/MPHB/201. Atas sinergi BUMN dan rencananya itu, Kementrian Perhubungan mendukung pengembangan tol Denpasar Selatan - Nusa Dua dan meminta agar segera diajukan syarat - syarat teknis. “Semenjak ini, langsung digenjot untuk pembangunan JDP. Cukup penting juga, bahwa APEC juga menjadi pemicu JDP dan fasilitas infrastruktur lainnya dikebut,”  kata Artika bersyukur. “Karena ada jalan keluar, yang menjadi kebanggaan Bali ke depan jalan di atas laut,” imbuhnya. 


“Akhirnya yang disepakati adalah JDP ini. Kajian sebelumnya, tanpa simpang Bandara. Tapi, kali ini disempurnakan simpang Bandara. Bagus juga. Ini tol murah sangat menarik, karena murah tanpa pembebasan lahan (yang banyak),” Lanjut pejabat asal Klungkung yang sebelum menjadi Kadis sudah menjadi Kabid Bina Marga ini, ini. (*)


 


Surat Menyurat Sebelum Proyek


 


1. Dari Gubernur ke Menteri PU


-  Surat nomor 600/1185/DISPU


-  Tanggal 6 Juni 2006


-  Prihal percepatan pembangunan infrastruktur


-  Isi surat soal perlunya percepatan pembangunan Jalan Tol STB dan meminta agar roda dua masuk ke tol.


 


2.  Dari Gubernur Bali kepada Menteri PU


-  Surat nomor 600/2987/DISPU


-  Tanggal 29 September 2006


-  Prihal Percepatan Pembangunan Jalan Serangan - Tanjung Benoa


-  Isi surat soal Jalan Serangan Tanjung Benoa merupakan jalan alternatif  Denpasar menuju Nusa Dua. Perlu sharing pemerintah dalam hal pendanaan pembangunan dan diperlukan bantuan dan dukungan pusat.


 


3.  Dari Gubernur Bali ke Menhub


-  Surat nomor 551/177/DISPU


-  Tanggal 30 Januari 2007


-  Prihal permohonan izin ambang batas ketinggian bangunan jembatan terkait keselamatan penerbangan dan pelayaran.


-  Isinya soal Jembatan Serangan - Tanjung Benoa dirancang ambang batas tinggi 46 meter dan ambang batas bawah 35 meter. Ini dianggap tidak mengganggu kapal menuju Pelabuhan Benoa dan tidak mengganggu penerbangan di Bandara Ngurah  Rai.


 


4.  Dari Gubernur Bali ke Menteri Perhubungan


-  Surat nomor 551/1395/DPU


-  Tanggal 30 April 2007


-  Prihal permohonan izin ambang batas bawah pembangunan jembatan Serangan - Tanjung Benoa


-  Isinya soal perubahan desain menjadi konstruksi kabel, memerlukan ambang batas bawah lebih dari 30 LWS (30 meter).


 


5.  Dari Sekjen Dephub kepada Gubernur Bali


-  Surat nomor 325/AL003/SKJ


-  Tanggal 30 Juli 2007


-  Prihal permohonan izin ambang batas ketinggian bangunan


-  Isi surat soal harapan pemerintah Bali mempertimbangkan aspek penerbangan, jika ada perpanjangan landasan pacu. Kemudian aspek pelayaran terkait rencana kedepan untuk Pelabuhan Benoa bisa menjadi kawasan pelabuhan kapal pesiar.


 


6.  Dari Gubernur ke Menhub


-  Surat nomor 620/762/DPU


-  Tanggal 18 Maret 2010


-  Prihal mohon izin ambang batas


-  Isi surat soal ambang atas 49,919 meter dan ambang bawah 33 meter.


 


7.  Dari Menhub ke Gubernur Bali


-  Surat nomor B.01/PR.102/MPHB


-  Tanggal 12 Mei 2010


-  Prihal ambang batas jembatan Serangan – Tanjung Benoa


-  Isi surat soal memberikan ambang batas bawah minimal 44,8 meter dan ambang batas atas maksimal 45,9 meter. Kontruksi dengan kondisi ini tidak mungkin. Diharapkan mencari lokasi lain.


 


8.  Rapat Sekjen PU dan DPRD Bali di Kemenhub


-  Tanggal 8 Juni 2010


-  Hasilnya, ambang batas tidak bisa diganggugugat.


 


 


9.  Dari Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas ke Wamen PU


-   Nomor surat 4054/D.VI/06/2010


-  Tanggal 24 Juni 2010


-  Prihal pembangunan Jembatan Serangan – Tanjung Benoa


-  Isi surat usulan alternatif, Bappenas mengusulkan pemindahan jembatan ke lokasi lain atau mengubah desain dari jembatan ke terowongan.


 


10.  Gubernur Bali pada Menhub


-  Surat nomor 620/3866/DPU 12 Juli 2010


-  Prihal mohon izin ambang bawah


-  Isi surat soal sikap Gubernur tetap ingin membangun Jembatan Serangan – Tanjung Benoa, dengan alasan fungsi pelabuhan benoa dari RTRWP 2009 – 2029 tidak dikembangkan untuk kapal pesiar. Sehingga bisa ambang bawah jembatan 33 meter.


 


11.  Dari Menteri BUMN kepada Menhub dan Menteri PU


-  Surat S-681/MBU/2010


-  Tanggal 8 November 2010


-  Prihal sinergi BUMN; PT angkasa Pura, PT Pelindo III dan PT Jasa Marga Tbk membangun Jalan Tol Denpasar Selatan – Nusa dua, Perluasan Bandara dan Pemngembangan Pelabuhan Laut Tanjung Benoa.


 


12.  Dari Menteri Perhubungan ke Meneg BUMN.


-  Surat nomor KH.47/AJ.001/MPHB/201


-  Tanggal 13 Desember 2010


-  Isinya mendukung sinergi BUMN dan rencana pengembangan Tol Denpasar Selatan - Nusa Dua dan meminta segera diajukan syarat - syarat teknis.


 


 


Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Kakak Atlet Peraih Emas Bali Jadi Korban Pengeroyokan, Keluarga Desak Polisi Tangkap Seluruh Pelaku!

Kakak Atlet Peraih Emas Bali Jadi Korban Pengeroyokan, Keluarga Desak Polisi Tangkap Seluruh Pelaku!

Dunia olahraga Bali kembali tercoreng oleh aksi kekerasan. Sebuah turnamen futsal yang seharusnya menjadi ajang menjunjung sportivitas dan persaudaraan justru berujung pada dugaan pengeroyokan brutal

SAH! UMP Bali 2027 Naik 42,15 Persen Jadi Rp4,55 Juta

SAH! UMP Bali 2027 Naik 42,15 Persen Jadi Rp4,55 Juta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan.

Kemenekraf Gelar Aktivasi Creative Hub di Jimbaran Hijau, Libatkan Sembilan Direktorat

Kemenekraf Gelar Aktivasi Creative Hub di Jimbaran Hijau, Libatkan Sembilan Direktorat

Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di Bali mendapat dorongan melalui Aktivasi Creative Hub yang digelar Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenekraf RI) di Jimbaran Hub, 19-21 November 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer