Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lengsernya Presiden Afghanistan (8) : PBB Desak Taliban Tahan Diri 

I
Lengsernya Presiden Afghanistan (8) : PBB Desak Taliban Tahan Diri 
Lengsernya Presiden Afghanistan (8) : PBB Desak Taliban Tahan Diri 

WASHINGTON, BALI EXPRESS - Lebih dari 60 negara mengeluarkan pernyataan bersama yang mengatakan warga Afghanistan dan warga negara asing yang ingin meninggalkan negara itu harus diizinkan untuk pergi.


Departemen Luar Negeri AS Minggu (15/8) malam, juga mengatakan bandara dan perlintasan perbatasan harus tetap dibuka  Pemerintah AS dan negara-negara lain, termasuk Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Korea Selatan, Qatar, dan Inggris, dalam pernyataan bersama itu  menyatakan bahwa mereka yang berada pada posisi kekuasaan dan kewenangan di seluruh Afghanistan memiliki tanggung jawab pada perlindungan jiwa manusia dan properti, dan pada pemulihan segera keamanan dan ketertiban sipil.


Pernyataan itu juga menyebutkan, orang-orang Afghanistan layak untuk hidup dalam keselamatan, keamanan dan harga diri. "Kami di komunitas internasional siap untuk membantu mereka, " urainya.


Taliban menyatakan bahwa perang di Afghanistan telah usai setelah kelompok pemberontak itu merebut kendali istana kepresidenan di Kabul, ketika AS dan negara-negara Barat mengevakuasi ribuan warga mereka dari sana.


Pentagon mengizinkan pengiriman 1.000 tentara tambahan untuk membantu evakuasi warga Amerika dan warga Afghanistan yang bekerja untuk mereka dari Kabul.


Pemerintah AS mengatakan mereka akan mengambil alih kendali lalu lintas udara untuk memfasilitasi keberangkatan ribuan warga Amerika.


Pernyataan bersama Deplu AS dan Pentagon setelah Taliban memasuki Ibukota Afghanistan mengonfirmasi bahwa AS dalam 48 jam ke depan akan meningkatkan kehadiran pasukan keamanan hingga 6.000 prajurit dengan misi khusus memfasilitasi upaya ini dan mengambil alih kendali lalu lintas udara.


Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken mengatakan di Twitter bahwa Amerika Serikat bergabung dengan komunitas internasional untuk memastikan bahwa warga Afghanistan dan warga asing yang ingin pergi harus diizinkan. Jalan, bandara, dan lintas perbatasan harus tetap dibuka, dan ketenangan mesti dijaga.


Dikatakan Deplu AS, negara lain yang menandatangani pernyataan bersama itu diantaranya adalah Chile, Kolombia, Kosta Rika, Republik Ceko, Denmark, Republik Dominika, El Salvador, Estonia, Finlandia, Yunani, Belanda, Selandia Baru, Spanyol, Swedia, Ukraina, dan Yaman, selain perwakilan tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan. 


Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mendesak Taliban untuk menahan diri sepenuhnya dan menyatakan keprihatinan khusus tentang masa depan perempuan dan anak perempuan di Afghanistan.


Pemberontak Taliban memasuki Kabul dan Presiden Ashraf Ghani meninggalkan Afghanistan, Minggu (15/8). Kelompok gerilyawan itu mengambil alih Afghanistan dua dekade, setelah mereka digulingkan oleh invasi asing pimpinan Amerika Serikat.


"Masih ada laporan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan pelanggaran di masyarakat yang paling terkena dampak pertempuran," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan, Minggu (15/8), srperti dikutip Antara.


Guterres sangat prihatin dengan masa depan perempuan dan anak perempuan, yang hak-haknya sulit dipenuhi dan harus dilindungi.


"Semua pelanggaran harus dihentikan. Dia menyerukan kepada Taliban dan semua pihak lain untuk memastikan, hak dan kebebasan semua orang dihormati dan dilindungi," kata Dujarric, merujuk pada Guterres.


Sebelumnya, Guterres memperingatkan bahwa Afghanistan menjadi tak terkendali dan meminta Taliban untuk menghentikan serangan mereka.


PBB memiliki sekitar 3.000 staf lokal dan sekitar 300 staf internasional di Afghanistan. Pada Jumat (13/8), Dujarric mengatakan beberapa staf telah dipindahkan ke Kabul, tetapi tidak ada yang dievakuasi dari negara itu.


"PBB tetap bertekad untuk berkontribusi pada penyelesaian damai, mempromosikan hak asasi manusia semua warga Afghanistan, terutama perempuan dan anak perempuan, dan memberikan bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan jiwa dan dukungan penting kepada warga sipil yang membutuhkan," kata Dujarric.


Guterres meminta semua pihak untuk memastikan akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan.


Di bawah pemerintahan Taliban antara tahun 1996 dan 2001, perempuan tidak bisa bekerja, anak perempuan tidak diizinkan bersekolah, dan perempuan harus menutupi wajah mereka dan ditemani oleh kerabat laki-laki, jika mereka ingin keluar rumah.


Guterres akan memberi pengarahan kepada Dewan Keamanan PBB tentang Afghanistan. Dalam pernyataan 3 Agustus, yang disetujui secara konsensus, 15 anggota dewan menyatakan bahwa mereka tidak mendukung pemulihan Imarah Islam (hukum Taliban).


"Pesan yang saya kirim ke dewan hari ini adalah melakukan segalanya untuk mencegah kekerasan lebih lanjut dan memastikan transisi yang teratur ke pemerintahan transisi," kata Duta Besar Afghanistan untuk PBB Ghulam Isaczai, yang ditunjuk bulan lalu, kepada Reuters.


Pada April, Taliban meningkatkan serangan untuk mengalahkan pemerintah yang didukung AS, ketika pasukan asing mundur setelah 20 tahun perang.


Pasukan Afghanistan yang didukung AS menggulingkan Taliban dari kekuasaan pada akhir 2001, karena menolak menyerahkan pemimpin Al Qaida Osama bin Laden setelah serangan 11 September 2001 di AS. (rin/tamat)




Advertisement
Advertisement
Editor : I Komang Gede Doktrinaya

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer