Meresahkan, Lima WN Moldova Dideportasi

BADUNG, BALI EXPRESS - Lima orang warga negara (WN) Moldova dideportasi dari Bali. Kelima warga asing tersebut sebelumnya telah meresahkan warga, berusaha memasuki vila milik warga Pererenan, Badung, tanpa izin.

Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Anggiat Napitupulu dalam siaran persnya Rabu (21/12) mengatakan, kelima WNA berinisial, DD ,44, EE, 36, EE, 32, beserta anak-anaknya DM, 10, dan AE, 6, terbukti melanggar Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Sebelumnya kelima WN Moldova tersebut pada Maret 2022 dilaporkan warga bersama satu WN Rusia berinisial AD, 24, menerobos dan memaksa masuk vila milik warga secara paksa dan tanpa ada izin di Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Badung.

“Dikarenakan pendeportasian belum dapat dilakukan saat itu karena terkendala tiket dan paspor DD yang rusak terbakar dan paspor EE yang hilang, maka Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar pada 29 Maret 2022 menyerahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar untuk didetensi dan diupayakan pendeportasiannya lebih lanjut,” ujar Anggiat Napitupulu.

Sementara itu, Kepala Rudenim Denpasar Babay Baenullah mengatakan pada awal didetensi kelima orang asing itu kurang kooperatif dengan petugas dan tidak mau dipulangkan.

“Setelah didetensi kurang lebih selama sembilan bulan dan kami rutin melakukan konseling dan pendekatan persuasive, akhirnya mereka mau dipulangkan ke negara asalnya,” sebut Baenullah.

“Untuk AD, WN Rusia sebagai komplotan mereka sudah kami deportasi pada September silam,” jelas Babay.

Kelima WNA tersebut dipulangkan ke Moldova menggunakan maskapai Turkish Airlines, Selasa (20/12) dari Bandara Internasional Ngurah Rai Bali dengan nomor penerbangan TK67 pada pukul 21.05 Wita dengan tujuan Denpasar-Istanbul dan nomor penerbangan TK269 dengan tujuan Istanbul-Chisinau.

Enam petugas Rudenim Denpasar mengawal dengan ketat dari Bali sampai mereka dideportasi. Selain dideportasi, khusus ketiga WNA dewasa tersebut juga dijatuhi Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Penangkalan dengan dimasukkan dalam daftar penangkalan ke Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf (a) dan (f) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimgrasian.