Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lewati Batas Izin Tinggal, Dua Pria Nigeria Dideportasi

I
DIPULANGKAN : Dua WN Nigeria dikawal petugas Imigrasi saat dideportasi melalui Bandara Ngurah Rai. Ist
DIPULANGKAN : Dua WN Nigeria dikawal petugas Imigrasi saat dideportasi melalui Bandara Ngurah Rai. Ist
BADUNG, BALI EXPRESS - Kantor Imigrasi Denpasar kembali mendeportasi warga asing yang melebihi izin tinggal (overstay). Pria asal Nigeria berinisial COO, 26, dan SMR, 33 ini dinilai melanggar Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Kepala Rudenim Denpasar Babay Baenullah dalam siaran persnya, Minggu (2/4) mengatakan, kedua warga asing tersebut sempat didetensi selama 11 hari di Rudenim. “Setelah administrasinya lengkap, maka COO dan SMR dideportasi melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali pada 31 Maret 2023 pukul 19.10 Wita, dengan tujuan akhir Bandar Udara Internasional Murtala Muhammed, Lagos, Nigeria,” jelas Babay Baenullah.

Keberangkatan kedua pelanggar UU Imigrasi itu dikawal ketat enam petugas Rudenim Denpasar hingga memasuki pesawat. “Keduanya dimasukkan dalam daftar penangkalan ke Direktorat Jenderal Imigrasi,”tegasnya.

Diketahui COO datang ke Indonesia lebih dulu pada awal Desember 2022. Sedangkan SMR pada akhir Desember 2022. Keduanya dijanjikan temannya untuk mendapatkan Izin Tinggal Terbatas dan berbisnis di Indonesia.

Keduanya ditangkap Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai bersama instansi lainnya dalam operasi gabungan di sebuah rumah kontrakan beralamat di Jalan Arjuna, Dalung, Denpasar Utara.

Penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat akan adanya kelompok WNA Nigeria yang tinggal di lokasi tersebut. Setelah diperiksa COO berada di Indonesia melebihi izin tinggalnya selama 37 hari sedangkan SMR telah melebihi 46 hari.

Namun karena proses pendeportasian belum dapat dilakukan dengan segera, maka Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai menyerahkan COO dan SMR ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar, salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Kanwil Kemenkumham Bali itu pada 20 Maret 2023, untuk didetensi sambil diupayakan pendeportasiannya lebih lanjut.

 

 

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer