Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Atasi Persoalan Lingkungan, Jokowi Serukan Langkah Ini di KTT APEC 2023

G
Penulis: Ganis Yubastian❯
JOKOWI: Presiden Jokowi serukan beberapa langkah untuk atasi persoalan lingkungan di KTT APEC 2023.
JOKOWI: Presiden Jokowi serukan beberapa langkah untuk atasi persoalan lingkungan di KTT APEC 2023.

BALI EXPRESS – Persoalan lingkungan masih menjadi ancaman bagi Indonesia. Salah satunya adalah permasalahan sampah.


Advertisement

Dilansir dari JawaPos.com, sampah menjadi salah satu pemicu berbagai krisis lingkungan.

Kondisi sampah berkontribusi terhadap krisis iklim, krisis air bersih dan banjir, serta polusi sebagai serangkaian dampak akibat darurat pengelolaan sampah di Indonesia.

Menurut pencatatan sepanjang tahun 2022 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa terdapat 7,2 juta ton sampah yang belum terkelola dengan baik di seluruh Tanah Air.

Advertisement

Ditambah lagi adanya kejadian 14 kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sepanjang bulan Juni hingga Oktober 2023.

Kebakaran terjadi di berbagai lokasi yang mengakibatkan terjadi hambatan alur pengelolaan sampah di masing-masing daerah.

Selain sampah, perubahan iklim berpengaruh pada kondisi kesehatan masyarakat. 

Advertisement

Hal ini membuat Badan Kesehatan Dunia PBB (WHO) menuntut penghentian penggunaan bahan bakar fosil dan mempercepat penggunaan energi terbarukan.

Berkaitan dengan isu lingkungan, dalam APEC Economic Leaders: Informal Dialogue and Working Lunch yang mengangkut tema ‘Sustainability, Climate, and Just Energy Transition, yang digelar di Moscone Convention Center, San Fransisco, Amerika Serikat, Kamis, (16/11), Presiden Jokowi menekankan, terdapat tiga hal penting yang harus dijadikan fokus kerja sama APEC dalam menghadapi isu perubahan iklim ini.

Fokus pertama adalah APEC harus bisa mewujudkan transisi energi yang berkeadilan, kolaborasi yang setara, saling menguntungkan, serta sejalan dengan Dokumen Bangkok tentang BCG Economy dan Prinsip Transisi Energi yang adil.

Menurutnya, Indonesia telah meluncurkan kolaborasi dalam pengembangan ekosistem EV (Electric Vehicle) antara pemerintah, BUMN, serta swasta. 

ASEAN pada tahun 2023 juga telah menyepakati komitmen pengembangan ekosistem EV regional.  

Fokus berikutnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa APEC harus memastikan akses setiap ekonomi pada teknologi hijau yang berkelanjutan, terjangkau, serta modern.

Hal tersebut dapat dilakukan melalui transfer teknologi, pembangunan, kapasitas, dan akses terhadap mineral kritis.

“APEC harus mendorong kerja sama yang menjamin kelancaran rantai pasok, termasuk investasi pengembangan mineral kritis," tutur Presiden Jokowi.

"Indonesia ingin jalin kerja sama investasi pengelolaan cadangan nikel untuk ekosistem baterai EV untuk memastikan energi bersih tersedia bagi semua sesuai prinsip no one left behind,” sambungnya.

Fokus terakhir yang diungkapkan Jokowi adalah APEC harus mendorong mekanisme pembiayaan inovatif melalui sinergi dan kemitraan yang juga melibatkan partisipasi swasta serta dukungan lembaga keuangan internasional.

Advertisement

Artikel Terkait

Jokowi Buka Suara soal Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo yang Seret Listyo

Jokowi Buka Suara soal Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo yang Seret Listyo

Kasus dugaan penyadapan  Presiden Prabowo Subianto turut memunculkan berbagai spekulasi dan menyeret sejumlah nama, termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi Dikabarkan Bakal Pimpin PSI, Bro Ron Buka Suara soal KDM dan Gibran

Jokowi Dikabarkan Bakal Pimpin PSI, Bro Ron Buka Suara soal KDM dan Gibran

Nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan setelah muncul kabar dirinya akan mendeklarasikan diri sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada awal November 2026. Nam

Kader PSI Bogor Desak Jokowi Masuk Pengurus DPP, Ini Alasannya

Kader PSI Bogor Desak Jokowi Masuk Pengurus DPP, Ini Alasannya

Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Bogor mendesak Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) masuk dalam struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI. Desakan tersebut muncul karena Jokowi belakangan k

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer