alexametrics
26.5 C
Denpasar
Wednesday, August 17, 2022

Komitmen Korea Selatan Dukung Percepatan Pembangunan IKN

Tanggal 18 Januari 2022, merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia dengan disahkannya RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU oleh DPR RI dan Pemerintah. Dengan demikian, Indonesia akan mempunyai IKN yang baru menggantikan Jakarta.

            Melihatrencanapanjang dan gerakcepat Jokowi untukmemindahkan IKN di atas, perludipahamiurgensipemindahan IKN. Pertama, menghadapitantangan masa depan. SesuaidenganVisi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju, ekonomi Indonesia akan masuk 5 besar dunia pada tahun 2045. Pada tahun itu diperkirakan PDB per kapita sebesar US$ 23.119. Tahun 2036, diperkirakan Indonesia akan keluar dari middle income trap. Oleh sebab itu dibutuhkan transformasi ekonomi untuk mencapai Visi Indonesia 2045. Transformasi ekonomi didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi yang dimulai dari tahun 2020-2024. Oleh sebab itu dibutuhkan IKN yang dapat mendukung dan mendorong transformasi ekonomi tersebut.

Kedua, IKN harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk di Kawasan Timur Indonesia. Selama ini, Jakarta dan sekitarnya terkenal dengan pusat segalanya (pemerintahan, politik, industri, perdagangan, investasi, teknologi, budaya dan lain-lain). Tidak mengherankan jika perputaran uang di Jakarta mencapai 70 persen yang luasnya hanya 664,01 km² atau 0.003 persen dari total luas daratan Indonesia 1.919.440 km². Sementara jumlah penduduknya 10,56 juta jiwa atau 3,9 persen dari jumlah penduduk Indonesia 270,20 juta jiwa (data tahun 2020).

Hal ini menyebabkan ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Pembangunan tersentralisasi di Jakarta dan pulau Jawa. Kondisi ini kurang baik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan sustainable, tidak termanfaatkannya potensi daerah secara optimal, kurang mendukung keadilan antara daerah, dan rentan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

Baca Juga :  Mendukung Penyelesaian Polemik UU KPK Lewat Jalur Konstitusi

Oleh sebab itu dibutuhkan IKN yang dapat menjawab tantangan tersebut yaitu kota yang berkelas dunia untuk semua rakyat Indonesia. IKN yang berlokasi di Kalimantan diharapkan “pusat gravitasi” ekonomi baru di Indonesia termasuk di kawasan tengah dan timur Indonesia. IKN baru diharapkan dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memaksimalkan potensi sumber daya daerah.

Ketiga, kondisi objektif Jakarta yang tidak cocok lagi sebagai IKN. Hal ini bisa dilihat dari “beban” yang harus ditanggung Jakarta antara lain 1) kepadatan penduduk 16.704 jiwa/km² sementara kepadatan penduduk Indonesia hanya 141 jiwa/km². 2) Kemacetan Jakarta yang  merupakan kota termacet nomor 10 di dunia tahun 2019 walau menurun menjadi nomor 31 dari 416 kota besar di 57 negara tahun 2020 (TomTom Traffic Index). 3) permasalahan lingkungan dan geologi yang telah akut antara lain banjir yang setiap tahun melanda Jakarta dan terjadinya penurunan tanah yang mengakibatkan sebagian wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut.

Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan pasti membawa pro dan kontra.  Namun sebagai negara demokrasi, ketikaPemerintah telah memutuskan memindahkan IKN dengan proses demokrasi melalui UU, sudahseharusnya seluruh komponen bangsa mendukungnya. Bangsa Indonesiaperlu meminimalisasi ekses pemindahan IKN. Tidak ada satu keputusan apapun yang memuaskan seluruh rakyat, namun keputusan yang memberikan manfaat lebih besar kepada bangsa Indonesia harus didukung sebagai wujud kecintaan dan bakti untuk NKRI.

Baca Juga :  Langkah Tepat Atasi Dampak Covid-19 Dengan Program Kartu Prakerja

Besarnya dana yang akandikucurkan pada pembangunaninimembuat Indonesia membukapeluangbagi negara lain untukturutsertadalambekerjasama, dukungandatangdariberbagai negara salah satunya Korea Selatan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkanbahwa Korea Selatan (Korsel) sepakatuntukmendukungpembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan total investasisebesar US$ 6,37 miliaratau Rp94,62 Triliun (asumsiKursRp14.862 per dolar AS). Investasi yang cukuptinggiitumencakuppembangunanSmart city. Dukungan Korea Selatan dalampembangunan di IKNjuga dilakukanmelaluipenandatanganan nota kesepahamanKerjasamainvestasiantara PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) bersama Kementerian Investasi Korea Selatan.

Korea Selatan (Korsel) bakalturutandil juga dalampembangunanimmersed tunnel alias tolbawahlaut di IKN Nusantara. Initerjadilewatkelanjutankesepakatan Indonesia denganKorselterkaitkerjasamadengan Indonesia. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan pembangunan tol bawah laut IKN masuk dalam daftar kerja sama yang ia tanda tangani bersama Wakil Menteri Agraria, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan Lee Won-Jae, di Sejong, Korea.

“Bentuk kerja sama yang akan dilakukan yaitu pertukaran informasi, berbagi pengalaman, pengetahuan dan teknologi, pengiriman tenaga ahli, peningkatan kapasitas, proyek percontohan, dan bentuk kerja sama teknis lainnya,” ujar Basuki dalam keterangan resminya Senin (1/8).

Pemerintah Korsel melalui Kementerian Agraria, Infrastruktur dan Transportasi, memberikan sejumlah dukungan untuk pembangunan IKN. Di antaranya dukungan teknis termasuk pengiriman 25 pegawai muda PUPR mengikuti pelatihan di Korsel.

 


Tanggal 18 Januari 2022, merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia dengan disahkannya RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU oleh DPR RI dan Pemerintah. Dengan demikian, Indonesia akan mempunyai IKN yang baru menggantikan Jakarta.

            Melihatrencanapanjang dan gerakcepat Jokowi untukmemindahkan IKN di atas, perludipahamiurgensipemindahan IKN. Pertama, menghadapitantangan masa depan. SesuaidenganVisi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju, ekonomi Indonesia akan masuk 5 besar dunia pada tahun 2045. Pada tahun itu diperkirakan PDB per kapita sebesar US$ 23.119. Tahun 2036, diperkirakan Indonesia akan keluar dari middle income trap. Oleh sebab itu dibutuhkan transformasi ekonomi untuk mencapai Visi Indonesia 2045. Transformasi ekonomi didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi yang dimulai dari tahun 2020-2024. Oleh sebab itu dibutuhkan IKN yang dapat mendukung dan mendorong transformasi ekonomi tersebut.

Kedua, IKN harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk di Kawasan Timur Indonesia. Selama ini, Jakarta dan sekitarnya terkenal dengan pusat segalanya (pemerintahan, politik, industri, perdagangan, investasi, teknologi, budaya dan lain-lain). Tidak mengherankan jika perputaran uang di Jakarta mencapai 70 persen yang luasnya hanya 664,01 km² atau 0.003 persen dari total luas daratan Indonesia 1.919.440 km². Sementara jumlah penduduknya 10,56 juta jiwa atau 3,9 persen dari jumlah penduduk Indonesia 270,20 juta jiwa (data tahun 2020).

Hal ini menyebabkan ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Pembangunan tersentralisasi di Jakarta dan pulau Jawa. Kondisi ini kurang baik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan sustainable, tidak termanfaatkannya potensi daerah secara optimal, kurang mendukung keadilan antara daerah, dan rentan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

Baca Juga :  Fungsi Analisis Pasar dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa

Oleh sebab itu dibutuhkan IKN yang dapat menjawab tantangan tersebut yaitu kota yang berkelas dunia untuk semua rakyat Indonesia. IKN yang berlokasi di Kalimantan diharapkan “pusat gravitasi” ekonomi baru di Indonesia termasuk di kawasan tengah dan timur Indonesia. IKN baru diharapkan dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memaksimalkan potensi sumber daya daerah.

Ketiga, kondisi objektif Jakarta yang tidak cocok lagi sebagai IKN. Hal ini bisa dilihat dari “beban” yang harus ditanggung Jakarta antara lain 1) kepadatan penduduk 16.704 jiwa/km² sementara kepadatan penduduk Indonesia hanya 141 jiwa/km². 2) Kemacetan Jakarta yang  merupakan kota termacet nomor 10 di dunia tahun 2019 walau menurun menjadi nomor 31 dari 416 kota besar di 57 negara tahun 2020 (TomTom Traffic Index). 3) permasalahan lingkungan dan geologi yang telah akut antara lain banjir yang setiap tahun melanda Jakarta dan terjadinya penurunan tanah yang mengakibatkan sebagian wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut.

Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan pasti membawa pro dan kontra.  Namun sebagai negara demokrasi, ketikaPemerintah telah memutuskan memindahkan IKN dengan proses demokrasi melalui UU, sudahseharusnya seluruh komponen bangsa mendukungnya. Bangsa Indonesiaperlu meminimalisasi ekses pemindahan IKN. Tidak ada satu keputusan apapun yang memuaskan seluruh rakyat, namun keputusan yang memberikan manfaat lebih besar kepada bangsa Indonesia harus didukung sebagai wujud kecintaan dan bakti untuk NKRI.

Baca Juga :  Manfaatkan Momentum IPU, RI Tawarkan Investasi IKN ke Parlemen Jepang

Besarnya dana yang akandikucurkan pada pembangunaninimembuat Indonesia membukapeluangbagi negara lain untukturutsertadalambekerjasama, dukungandatangdariberbagai negara salah satunya Korea Selatan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkanbahwa Korea Selatan (Korsel) sepakatuntukmendukungpembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan total investasisebesar US$ 6,37 miliaratau Rp94,62 Triliun (asumsiKursRp14.862 per dolar AS). Investasi yang cukuptinggiitumencakuppembangunanSmart city. Dukungan Korea Selatan dalampembangunan di IKNjuga dilakukanmelaluipenandatanganan nota kesepahamanKerjasamainvestasiantara PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) bersama Kementerian Investasi Korea Selatan.

Korea Selatan (Korsel) bakalturutandil juga dalampembangunanimmersed tunnel alias tolbawahlaut di IKN Nusantara. Initerjadilewatkelanjutankesepakatan Indonesia denganKorselterkaitkerjasamadengan Indonesia. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan pembangunan tol bawah laut IKN masuk dalam daftar kerja sama yang ia tanda tangani bersama Wakil Menteri Agraria, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan Lee Won-Jae, di Sejong, Korea.

“Bentuk kerja sama yang akan dilakukan yaitu pertukaran informasi, berbagi pengalaman, pengetahuan dan teknologi, pengiriman tenaga ahli, peningkatan kapasitas, proyek percontohan, dan bentuk kerja sama teknis lainnya,” ujar Basuki dalam keterangan resminya Senin (1/8).

Pemerintah Korsel melalui Kementerian Agraria, Infrastruktur dan Transportasi, memberikan sejumlah dukungan untuk pembangunan IKN. Di antaranya dukungan teknis termasuk pengiriman 25 pegawai muda PUPR mengikuti pelatihan di Korsel.

 


Most Read

Artikel Terbaru

/