Selasa, 26 Oct 2021
Bali Express
Home / Kolom
icon featured
Kolom

Pencairan Dana Hibah, Dewan Minta Pemprov Bali Jangan Pelit

08 Juni 2021, 21: 17: 14 WIB | editor : I Komang Gede Doktrinaya

Pencairan Dana Hibah, Dewan Minta Pemprov Bali Jangan Pelit

Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry. (Putu Agus Adegrantika/Bali Express)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS - Realisasi belanja pemerintah daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di berbagai daerah masih dinilai kecil. 

Dari 33 provinsi yang ada di Indonesia, Bali masuk menjadi salah satu daerah yang dinilai ‘pelit’ belanja anggaran. Untuk itu, Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry meminta Pemprov Bali mencermati data Kemendagri, sebab hibah akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat.

Data Kemendagri, hingga 25 Mei 2021 realisasi belanja pemerintah Provinsi Bali mencapai 14,05 persen atau setara Rp 843 Miliar dari total APBD Induk 2021 yang berjumlah Rp 6 Triliun. Hal tersebut membuat Bali berada di posisi keenam daerah yang dianggap ‘pelit’ belanja anggaran, yaitu sebesar 14,05 persen.

Baca juga: Alih Status Pegawai KPK Tidak Menyurutkan Pemberantasan Korupsi

Menanggapi hal itu, Sugawa Korry meminta Pemprov Bali mencermati data Kemendagri tersebut secara serius. “Saya berpandangan ini menjadi perhatian eksekutif, jadi karena percepatan proses pelaksanaan program-program dan pencairan anggaran ini adalah bagian penting dari gerakan ekonomi,”  jelasnya,  Selasa (8/6).

Dalam kesempatan tersebut, ia berpandangan realisasi belanja pemda merupakan salah satu pengeluaran pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Belanja pemerintah ini kan salah satu pengeluaran pemerintah yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena itu saya mengimbau eksekutif untuk mempercepat proses ini, sekarang sudah bulan Juni, sudah setengah tahun,”  sambungnya.

Ia menyebut jika pengeluaran pemerintah akan berkontribusi untuk meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB) potensial Bali. “Semua SKPD terkait untuk bekerja keras mempercepat proses pelaksanaan dari APBD ini, karena  sangat mempengaruhi government expenditure yang mempengaruhi pertumbuhan,” tegas dia.

Terlebih pencairan dana hibah bagi para anggota dewan yang saat ini belum kunjung dicairkan. Dana hibah itu akan menyentuh masyarakat bawah yang saat ini sedang kesusahan akibat pandemi. “Saat ini mungkin belum ada, termasuk itu juga, karena itu akan menyentuh masyarakat paling bawah,”  tandasnya.

(bx/ade/rin/JPR)

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2021 PT. JawaPos Group Multimedia