alexametrics
25.8 C
Denpasar
Saturday, May 28, 2022

Selama Belajar Daring, Dewan Harapkan Ada Kebijakan Soal SPP

DENPASAR, BALI EXPRESS – Dampak pandemi Covid-19 sangat berpengaruh pada pembelajaran siswa yang digelar secara daring (dalam jaringan). Selain itu, pendapatan para orang tua siswa tentunya mengalami hal yang sama pada pendapatan ekonominya yang menurun. 

Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, Wayan Rawan Atmaja, beharap agar adanya kebijakan untuk pembayaran SPP dilakukan tidak seperti pembelajaran saat situasi normal. 

Hal itu ia sampaikan lantaran telah menerima masukan dari orang tua siswa SMA di Denpasar. Orang tua mengeluhkan besarnya biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di akhir tahun yang harus dibayar oleh siswa yang menamatkan pendidikannya. Meski selama tahun ajaran 2020-2021 semua siswa kelas III sampai tamat, belajar via online, dan sama sekali tidak ada keringanan diberikan pihak sekolah di masa pandemi Covid-19. 

“Pengaduan ini datang dari orang tua siswa, seharusnya ada kebijakan dan diberikan  keringanan untuk pembayaran SPP,  apalagi masa pandemi tidak ada pembelajaran tatap muka,” harapnya, Jumat (16/7).

Dalam kesempatan tersebut, Rawan Atmaja yang juga anggota Komisi IV DPRD Bali yang membidangi Pendidikan dan Kesejahteraan ini, pengenaan biaya SPP memang merupakan kebijakan yang harus dijalankan oleh kepala sekolah. Tetapi satu hal yang harus diingat situasi pandemi Covid-19, siswa tdak belajar secara tatap muka melainkan via online. 

Ia menyampaikan seharusnya diambil kebijakan sekolah yang lebih bijaksana. Sehingga mampu memberikan keringanan kepada siswa dan orang tuanya tidak membayar biaya SPP secara penuh. “Kalau situasi normal tidak ada pandemi dan belajar di sekolah secara penuh, bagi kami tidak masalah. Kalau setahun tidak ada belajar tatap muka,  setidaknya ada keringanan,” tegasnya.

Dikatakannya, perlu ada kebijakan baik dari sekolah maupun Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Pada tahun ini menjadi pelajaran dan pada tahun ajaran 2021-2022 harus ada kebijakan untuk meringkankan beban  para orang tua siswa. 

Rawan Atmaja juga berjanji akan melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali. “Kita akan koordinasikan dalam rapat komisi, kalau perlu biaya SPP di tengah pandemi nilainya kita turunkan,” tandas dia. 


DENPASAR, BALI EXPRESS – Dampak pandemi Covid-19 sangat berpengaruh pada pembelajaran siswa yang digelar secara daring (dalam jaringan). Selain itu, pendapatan para orang tua siswa tentunya mengalami hal yang sama pada pendapatan ekonominya yang menurun. 

Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, Wayan Rawan Atmaja, beharap agar adanya kebijakan untuk pembayaran SPP dilakukan tidak seperti pembelajaran saat situasi normal. 

Hal itu ia sampaikan lantaran telah menerima masukan dari orang tua siswa SMA di Denpasar. Orang tua mengeluhkan besarnya biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di akhir tahun yang harus dibayar oleh siswa yang menamatkan pendidikannya. Meski selama tahun ajaran 2020-2021 semua siswa kelas III sampai tamat, belajar via online, dan sama sekali tidak ada keringanan diberikan pihak sekolah di masa pandemi Covid-19. 

“Pengaduan ini datang dari orang tua siswa, seharusnya ada kebijakan dan diberikan  keringanan untuk pembayaran SPP,  apalagi masa pandemi tidak ada pembelajaran tatap muka,” harapnya, Jumat (16/7).

Dalam kesempatan tersebut, Rawan Atmaja yang juga anggota Komisi IV DPRD Bali yang membidangi Pendidikan dan Kesejahteraan ini, pengenaan biaya SPP memang merupakan kebijakan yang harus dijalankan oleh kepala sekolah. Tetapi satu hal yang harus diingat situasi pandemi Covid-19, siswa tdak belajar secara tatap muka melainkan via online. 

Ia menyampaikan seharusnya diambil kebijakan sekolah yang lebih bijaksana. Sehingga mampu memberikan keringanan kepada siswa dan orang tuanya tidak membayar biaya SPP secara penuh. “Kalau situasi normal tidak ada pandemi dan belajar di sekolah secara penuh, bagi kami tidak masalah. Kalau setahun tidak ada belajar tatap muka,  setidaknya ada keringanan,” tegasnya.

Dikatakannya, perlu ada kebijakan baik dari sekolah maupun Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Pada tahun ini menjadi pelajaran dan pada tahun ajaran 2021-2022 harus ada kebijakan untuk meringkankan beban  para orang tua siswa. 

Rawan Atmaja juga berjanji akan melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali. “Kita akan koordinasikan dalam rapat komisi, kalau perlu biaya SPP di tengah pandemi nilainya kita turunkan,” tandas dia. 


Most Read

Artikel Terbaru

/