26.5 C
Denpasar
Friday, February 3, 2023

Oleh: Rebecca Marian*

Lukas Enembe Bukan Kepala Suku Besar di Papua

Lukas Enembeternyatabukanlahkepala suku besar di Papua sebagaimana klaim sepihak dari kuasa hukumnya. Hal tersebut dengan tegas dinyatakan oleh Tokoh Pemuda Papua sendiri, karena memang di sana ternyata ada banyak suku dan telah memiliki struktur kepemimpinan masing-masing serta sama sekali tidak memungkinkan adanya satu kepala suku yang membawahi semuanya.

Pemanggilan Gubernur Papua, Lukas Enembeuntuksegeramenjalankan pemeriksaan sebagai tersangka dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata masih belum membuahkan hasil. Pasalnya dari pihakkuasahukumEnembeterusmengajukanbeberapa permintaan mengenai proses pemeriksaan tersebut.

Padahallembagaantirasuahitusendirisejatinya sudah melakukan panggilan kepada pria kelahiran tahun 1967 tersebut sebanyak dua kali, yang mana pada panggilan pertama dilakukan sejak tanggal 12 September 2022 lalu dan dirinya mengaku tidak bisa hadir akibat alasan masalah kondisi kesehatan yang belum memungkinkan.

Setelah itu, KPK melakukan pemanggilan untuk kedua kalinya, yakni pada 25 September 2022 dan masih saja Gubernur Papua itu melalui kuasa hukumnya mengaku bahwa masih sedang sakit sehingga sama sekali tidak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut.

Bukan hanya itu, melaluikuasahukumnya, Lukas Enembemengajukanpermintaansupaya bisa diberikan ijin untuk melakukan pengobatan hingga ke luar negeri. Namun, KPK langsung menghubungi Direktorat Jenderal Imigrasi agar supaya melakukanpencegahan dan Enembetidakbisabepergian ke luar negeri.

Takkunjungmenghadiri panggilan KPK agar segalapenanganan dan pengusustankasusdugaankorupsi ini bisa diselesaikan, justru salah satu kuasa hukum dari Kader Partai Demokratitu, Aloysius Renwarinkembalimengajukanpermintaan agar pemeriksaan kepada kliennya bisa dilakukan di lapangan saja.

Baca Juga :  Stop Buat Polemik, Saatnya Mendukung Pemerintah Menangani Covid-19

Bukan tanpa alasan, melainkan menurutnya hal tersebut sudah menjadi bagian dari permintaan masyarakat adat Papua karena dirinya mengklaimbahwa Lukas Enembesejaktanggal 8 Oktober 2022 lalu telah resmi dinobatkan menjadi kepada suku besar oleh dewan adat Papua yang terdiri dari 7 suku.

Maka dariitu, karenaEnembediklaimsudahmenjadikepalasukubesar, makadirinyaharusdiproses secara adat saja dengan menerapkan hukum adat yang berlaku di Tanah Papua. Tidak sampai di sana, Aloysius juga menambahkanbahwa pemeriksaan KPK kepada istri dan anakEnembe pun harusdilakukan di Papua sesuai dengan budaya mereka.

Mengetahui klaim yang diucapkan oleh kuasa hukum Gubernur Papua tersebut, Ketua Gerakan Pemuda Jayapura, Jack Purarojustrumenegaskanhal yang sebaliknya. Dirinya dengan sangat tegas menyatakanbahwa Lukas Enembebukanlahkepalasuku besar di Papua seperti klaim itu.

Menurut Jack, Papua sendiri bukan hanya milik satu suku semata, melainkan di Tanah Papua ada banyak sekali suku. Bahkan dari setiap suku tersebut memilikiperangkatadat yang terstrukturdalamsistemkepemimpinan secara tradisional masing-masing. Beberapadiantaranyayang dikemukakanolehnyayakni, adaorang yang dinobatkansebagaiOndofi, ada pula posisikepalasuku, kepalakerephinggapesuruh-pesuruh yang semuanya sudah ada strukturnya.

Ia menjelaskan bahwa Dewan Adat di tanah Tabi, yang wilayahnyameliputi Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, KabupatenKeerom, dan KabupatenSarmi, tidak pernah memberikan legitimasikepada Lukas Enembesebagaikepalasuku di Papua, ataumengangkat Lukas Enembesebagaikepalasuku.

Lebih lanjut, misalnya memangadasukulain, seperti di wilayah Lapago dan Meepago yang mengangkat Lukas Enembesebagaikepalasukumereka, itumemangmurnikewenangan dari masyarakat adat sana masing-masing dan sama sekali tidak berkaitan satu sama lain. Maka dari itu jika dikatakan seolah Mantan Bupati Puncak Jaya periode 2007-2012 itu membawahi seluruh tanah Papua, maka justru menurut Jack orang yang mengklaim tersebut harus segera memberikan klarifikasi.

Baca Juga :  Vaksinasi Booster Covid-19 Diberikan Secara Gratis

Ketua Gerakan Pemuda Jayapura itu kembali mengimbau kepada seluruh pihak agar tidak mudah percaya dengan klaim satupihakdarioragtertentukarenabisa jadi tujuannya adalah menggiring opini seolah-olah memang Papua sendiri memiliki satu kepala suku besar. Dirinya memiliki argumen bahwa bisa saja opini tersebut dengan sengajadibangun agar masyarakat Papua dijadikantamenguntukmembentengipenegakanhukumkasuskorupsiEnembe oleh KPK.

Jack juga menjelaskan bahwa masyarakat yang selama ini berjaga-jaga di sekitarkediamanEnembeadalahkarenamereka masih memiliki hubungan emosional. Dirinya pun mengimbau supaya tidak ada lagi pihak yang menghalangi tugas KPK untuk segera bisa melakukan pemeriksaan, termasuk menghentikan klaim sepihak tersebut karena akan mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat yang mendiami wilayah tanahadat Tabi.

Terlihat terdapat dua pernyataan yang salingbertentangan, antaraklaimkuasahukumEnembe, yang mengaku bahwa kliennya merupakan kepala adat besar di Papua, denganpendapatTokoh Pemuda Papua sendiriyang membantahnya dan menyatakanbahwa Gubernur Papua itu bukanlah kepala suku besar karena memang di Bumi Cenderawasih sendiri terdiri dari banyak suku dan sudah memiliki struktur masing-masing.

 

 

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta


Lukas Enembeternyatabukanlahkepala suku besar di Papua sebagaimana klaim sepihak dari kuasa hukumnya. Hal tersebut dengan tegas dinyatakan oleh Tokoh Pemuda Papua sendiri, karena memang di sana ternyata ada banyak suku dan telah memiliki struktur kepemimpinan masing-masing serta sama sekali tidak memungkinkan adanya satu kepala suku yang membawahi semuanya.

Pemanggilan Gubernur Papua, Lukas Enembeuntuksegeramenjalankan pemeriksaan sebagai tersangka dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata masih belum membuahkan hasil. Pasalnya dari pihakkuasahukumEnembeterusmengajukanbeberapa permintaan mengenai proses pemeriksaan tersebut.

Padahallembagaantirasuahitusendirisejatinya sudah melakukan panggilan kepada pria kelahiran tahun 1967 tersebut sebanyak dua kali, yang mana pada panggilan pertama dilakukan sejak tanggal 12 September 2022 lalu dan dirinya mengaku tidak bisa hadir akibat alasan masalah kondisi kesehatan yang belum memungkinkan.

Setelah itu, KPK melakukan pemanggilan untuk kedua kalinya, yakni pada 25 September 2022 dan masih saja Gubernur Papua itu melalui kuasa hukumnya mengaku bahwa masih sedang sakit sehingga sama sekali tidak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut.

Bukan hanya itu, melaluikuasahukumnya, Lukas Enembemengajukanpermintaansupaya bisa diberikan ijin untuk melakukan pengobatan hingga ke luar negeri. Namun, KPK langsung menghubungi Direktorat Jenderal Imigrasi agar supaya melakukanpencegahan dan Enembetidakbisabepergian ke luar negeri.

Takkunjungmenghadiri panggilan KPK agar segalapenanganan dan pengusustankasusdugaankorupsi ini bisa diselesaikan, justru salah satu kuasa hukum dari Kader Partai Demokratitu, Aloysius Renwarinkembalimengajukanpermintaan agar pemeriksaan kepada kliennya bisa dilakukan di lapangan saja.

Baca Juga :  Masyarakat Perlu Hormati Proses Hukum Terhadap Lukas Enembe

Bukan tanpa alasan, melainkan menurutnya hal tersebut sudah menjadi bagian dari permintaan masyarakat adat Papua karena dirinya mengklaimbahwa Lukas Enembesejaktanggal 8 Oktober 2022 lalu telah resmi dinobatkan menjadi kepada suku besar oleh dewan adat Papua yang terdiri dari 7 suku.

Maka dariitu, karenaEnembediklaimsudahmenjadikepalasukubesar, makadirinyaharusdiproses secara adat saja dengan menerapkan hukum adat yang berlaku di Tanah Papua. Tidak sampai di sana, Aloysius juga menambahkanbahwa pemeriksaan KPK kepada istri dan anakEnembe pun harusdilakukan di Papua sesuai dengan budaya mereka.

Mengetahui klaim yang diucapkan oleh kuasa hukum Gubernur Papua tersebut, Ketua Gerakan Pemuda Jayapura, Jack Purarojustrumenegaskanhal yang sebaliknya. Dirinya dengan sangat tegas menyatakanbahwa Lukas Enembebukanlahkepalasuku besar di Papua seperti klaim itu.

Menurut Jack, Papua sendiri bukan hanya milik satu suku semata, melainkan di Tanah Papua ada banyak sekali suku. Bahkan dari setiap suku tersebut memilikiperangkatadat yang terstrukturdalamsistemkepemimpinan secara tradisional masing-masing. Beberapadiantaranyayang dikemukakanolehnyayakni, adaorang yang dinobatkansebagaiOndofi, ada pula posisikepalasuku, kepalakerephinggapesuruh-pesuruh yang semuanya sudah ada strukturnya.

Ia menjelaskan bahwa Dewan Adat di tanah Tabi, yang wilayahnyameliputi Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, KabupatenKeerom, dan KabupatenSarmi, tidak pernah memberikan legitimasikepada Lukas Enembesebagaikepalasuku di Papua, ataumengangkat Lukas Enembesebagaikepalasuku.

Lebih lanjut, misalnya memangadasukulain, seperti di wilayah Lapago dan Meepago yang mengangkat Lukas Enembesebagaikepalasukumereka, itumemangmurnikewenangan dari masyarakat adat sana masing-masing dan sama sekali tidak berkaitan satu sama lain. Maka dari itu jika dikatakan seolah Mantan Bupati Puncak Jaya periode 2007-2012 itu membawahi seluruh tanah Papua, maka justru menurut Jack orang yang mengklaim tersebut harus segera memberikan klarifikasi.

Baca Juga :  Manfaatkan Media Sosial Untuk Wujudkan Pemilu Damai

Ketua Gerakan Pemuda Jayapura itu kembali mengimbau kepada seluruh pihak agar tidak mudah percaya dengan klaim satupihakdarioragtertentukarenabisa jadi tujuannya adalah menggiring opini seolah-olah memang Papua sendiri memiliki satu kepala suku besar. Dirinya memiliki argumen bahwa bisa saja opini tersebut dengan sengajadibangun agar masyarakat Papua dijadikantamenguntukmembentengipenegakanhukumkasuskorupsiEnembe oleh KPK.

Jack juga menjelaskan bahwa masyarakat yang selama ini berjaga-jaga di sekitarkediamanEnembeadalahkarenamereka masih memiliki hubungan emosional. Dirinya pun mengimbau supaya tidak ada lagi pihak yang menghalangi tugas KPK untuk segera bisa melakukan pemeriksaan, termasuk menghentikan klaim sepihak tersebut karena akan mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat yang mendiami wilayah tanahadat Tabi.

Terlihat terdapat dua pernyataan yang salingbertentangan, antaraklaimkuasahukumEnembe, yang mengaku bahwa kliennya merupakan kepala adat besar di Papua, denganpendapatTokoh Pemuda Papua sendiriyang membantahnya dan menyatakanbahwa Gubernur Papua itu bukanlah kepala suku besar karena memang di Bumi Cenderawasih sendiri terdiri dari banyak suku dan sudah memiliki struktur masing-masing.

 

 

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta


Most Read

Artikel Terbaru