
BALI EXPRESS, DENPASAR - Diklat Politik Pancasila diselenggarakan oleh Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Bali. Kegiatan bertempat di gedung Widya Sabha tersebut di buka Wakil Gubernur Bali Drs I Ketut Sudikerta, Kamis kemarin (21/9). Dalam kesempatan itu pula dilaksanakan deklarasi Pilkada Damai. Terkait dengan Pilkada Provinsi Bali, Gianyar, dan Klungkung agar terselnggara dengan aman.
Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat, Wisnu Bawa Tenaya didampingi Ketua PHDI dan MUDP Bali juga menghadiri acara tersebut. Dikarenakan terkait politik, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari beberapa Kabupaten juga hadir. Termasuk pengurus partai dan organisasi kepemudaan di Bali.
“Ketika terjun ke dunia politik, masyarakat maupun tokoh masyarakat agar mengedepankan santun dan etika,” terang Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta. Kegiatan tersebut juga sebagai momentum pemahaman berpolitik kepada masyarakat. Pada khusunya dengan generasi muda yang ada di KMHDI dan elemen kepemudaan lainnya.
“Kegiatan ini juga sebagai edukasi, agar mengutamakan calon yang mengedepankan program untuk masyarakat,” imbuh mantan Wakil Bupati Badung tersebut. Berpolitik merupakan profesi yang sangat mulia, sebab segala kebijakan dan keputusan berimbas dengan masyarakat. Diantaranya kebijakan anggaran, peraturan, beserta pemerdayaan sumber daya manusianya.
Ketua KMHDI Bali, I Ketut Putra menjelaskan berpolitik merupakan pengabdian untuk masyarakat. Tentunya dilakukan dengan ketulusan hati. “Sebelum memilih, masyarakat agar melek dengan pilkada. Dengan melihat program dan kualitasnya,” jelas pria yang menyandang sarjana sastra tersebut. Dalam pesta demokrasi 2018 dan 2019 mendatang, dianjurkan dengan berpolitik yang santun, beretika, dan professional.
“Dalam memilih nantinya, harus sesuai hati dan jangan sekedar memilih,” imbuh Putra panggilan akrabnya. (ade/yes)



