Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menjaga Mahkota Pengawas dalam Pilkada Serentak 2018

I
Penulis: I Putu Suyatra❯
Menjaga Mahkota Pengawas dalam Pilkada Serentak 2018
Menjaga Mahkota Pengawas dalam Pilkada Serentak 2018

PILKADA Serentak Gelombang III Tahun 2018 sudah dimulai.  Peluncuran jadwal resmi Pilkada Serentak 2018 telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (14/6/2017), lalu. KPU juga sudah menetapkan jadwal Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang lebih dikenal dengan hari pencoblosan yakni, Rabu 27 Juni  2018.  Dalam Pilkada Serentak 2018, ada 171 daerah yang akan berpesta demokrasi di daerahnya masing-masing.  Rincianya, 17 Provinsi melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 39 Kotamadya melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dan 115 Kabupaten melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Di Bali, dalam Pilkada Serentak 2018, ada tiga pemilihan kepala daerah yakni, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung. Berbagai persiapan sudah di lakukan bagi daerah yang akan menggelar Pilkada Serentak 2018, termasuk penyelenggara di Bali, KPU Provinsi Bali dan Bawaslu Provinsi Bali.


Bawaslu Provinsi  Bali sendiri, dalam Pilkada Serentak 2018 ini, telah melakukan berbagai persiapan pengawasan penyelenggaraan pemilihan. Salah satunya, pembentukan badan ad hoc di tingkat kabupaten/kota se-Bali yaitu Panitia Pengawas Kabupaten/Kota se-Bali. Mereka akan bertugas mengawasi pengawasan pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2018 di tingkat kabupaten/kota. Pembentukan badan ad hoc ini telah selesai dengan dilantikanya 27 anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Bali, pada tanggal 28 Agustus 2017, oleh Ketua Bawaslu Provinsi Bali, I Ketut Rudia. Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota dalam Pilkada Serentak 2018 terasa sangat istimewa.  Pasalnya, selain akan melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pilkada Serentak 2018, mereka juga akan diberikan delegasi melakukan pengawasan tahapan Pemilu Legeslatif dan Presiden/Wakil Presiden Tahun 2019. Tujuh Panwas Kabupaten/Kota, akan mengawasi tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Legeslatif dan Presiden/Wakil Presiden Tahun 2019. Panwas  Kabupaten/Kota tersebut masing-masing, Panwas Kota Denpasar, Panwas Kabupaten Tabanan, Badung, Jembrana, Buleleng, Karangasem, dan Bangli. Sedangkan dua Panwas Kabupaten yakni Panwas Kabupaten Gianyar dan Panwas Kabupaten Klungkung, akan melakukan pengawasan terhadap tiga tahapan pemilihan yakni, Pemilihan Guberur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Umum Legeslatif dan Presiden/Wakil Presiden Tahun 2019. 


Landasan hukum bagi Panwas Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan pemilihan tersebut yaitu Undang No 10 Tahu 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang  Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.


Seiring penguatan kewenangan pengawas yang diatur dalam undang baik undang undang tentang pilkada serentak maupun undang undang Pemilu, keberhasilan proses pengawasan   tidak diukur pada berapa banyak jumlah pelanggaran yang bisa ditemukan dalam setiap tahapan. Para pengawas justru diminta untuk lebih fokus pada pelaksanaan tugas utama pengawas, yakni mencegah terjadinya pelanggaran.  Pengawas memiliki kewenangan melakukan pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan yang dilakukan oleh KPU. Dalam konteks ini, pengawasan tahapan penyelenggaraan tidak hanya kepada KPU  dan jajaranya sebagai pelaksana teknis, tapi di luar itu yang juga menjadi sasaran pengawasan yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses pemilihan, serta warga masyarakat untuk menjamin terwujudnya Pemilu yang demokratis.


Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan dua hal yakini Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu, sebagaimana diatur  dalam pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 


Penyelesaian sengketa merupakan mahkotanya Bawaslu dalam rangka pengawasan pemilihan kepala daerah. Yang namanya mahkota tentu letak keberadaannya di atas. Kewenangan baru bagi pengawas ini sangat strategis. Karena pengawas  dapat mendiskualifikasi pasangan calon (Paslon) yang terbukti melakukan praktik politik uang secara terstruktur, sistematis, dan massif TSM). Kewenangan ini berikan kepada Bawaslu Provinsi. Penyelesaian sengketa ini tidak bisa dinomor duakan. Namanya mahkota tentu cara menjaganya juga harus penuh dengan kehati-hatian. Cara menjaganya harus memedomani asas-asas penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu. Mahkota ini akan mampu dijaga dengan baik, jika para pengawas dalam melaksanakan tugas-tugasya mampu bekerja secara professional, memiliki integritas yang tinggi yang berpedoman pada asas-asas penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu. Selain bisa mendiskualifikasi Paslon yang terbukti melakukan pelanggaran TSM,  pengawas bisa saja menghidupkan pasangan calon (Paslon) yang sudah mati (dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU atau sebaliknya). Sebagai ilsutrasi, pada tahapan pencalonan, jika ada Paslon  yang dinyatakan tidak memenuhi syarat  sebagai calon, Paslon tersebut bisa saja mengajukan Sengketa Proses ke pengawas dalam hal ini bisa diajukan ke Pengawas Kabupaten/Kota untuk pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten/kota dan ke Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Jika dalam pemeriksaan ternyata Pengawas menemukan kesalahan atas keputusan KPU berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, Pengawas bisa menghidupkan paslon tersebut dengan membuat putusan menyatakan paslon tersebut memenuhi syarat diikutsertakan sebagai peserta pemilihan. Demikian juga sebaliknya. Atau bisa saja putusan yang diambil pengawas sejalan dengan putusan KPU karena memang benar Paslon bersangkutan tidak memenuhi syarat. Inilah Mahkota Pengawas yang harus betul-betul jaga oleh jajaran pengawas dengan penuh tanggungjawab. Semoga Bawaslu mampu menjaga jargon yang sudah digaungkan yaitu “Bersama Rakyat Awas Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”. semoga (*)


 


 



*) Ketua Bawaslu Bali


Advertisement
Advertisement
Editor : I Putu Suyatra

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer