
PEMILU sepanjang sejarah indonesia berdiri sudah dilaksanakan selama 11 kali (1955-2014) dengan segala dinamika yang menyertainya. Ironisnya pemilu sampai hari ini yang sudah diikuti ratusan bahkan mungkin ribuan peserta pemilu belum bisa menghasilkan perubahan yang berarti buat perbaikan dan kemajuan bangsa dan Negara dan justru pemilu bisa dikatakan mengalami kemunduran kualitas. Banyak pihak mengatakan pemilu paling idial yang pernah ada sepanjang ripublik ini berdiri adalah pemilu pertama tahun 1955. Indikator yang digunakan untuk menilai idial adalah pada saat itu belum dikenal istilah pengawasan pemilu tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan. Hal ini disebabkan terbangunnya rasa saling percaya di antara peserta pemilu dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.
Tugas KPU, BAWASLU, dan DKPP
Ketiga komponen penyelenggara pemilu sesuai UU No.07 tahun 2017 tentang pemilihan umum yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mempunyai tugas yang besar.
KPU bertugas merencanakan program dan anggaran, menetapkan jadwal untuk selanjutnya mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan serta melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
BAWASLU bertugas menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawasan pemilu di setiap tingkatan, melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses pemilu, mengawasi persiapan penyelenggara pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, mencegah terjadinya politik uang, mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan POLRI. Bawaslu juga bertugas mengawasi pelaksanaan putusan DKPP, pengadilan, Bawaslu, KPU dan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas ASN, TNI dan POLRI. Selanjutnya Bawaslu juga bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan KPU, menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP, menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) dan mengevaluasi pengawasan pemilu.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bertugas menyelesaikan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Pengaduan dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di ajukan secara tertulis oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye dan masyarakat. Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi bagi yang tidak terbukti bersalah. Sanksi dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk penyelenggara pemilu, sanksi bersifat final dan mengikat dan harus dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu.
Pelanggaran Administratif Pemilu
UU No.07 tahun 2017 juga mengatur pelanggaran administrasi pemilu Meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggara pemilu. Pelanggaran administratif pemilu tersebut tidak termasuk tindak pidana pemilu dan juga tidak termasuk pelanggaran kode etik. Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif pemilu. KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/kota wajib menindaklanjuti keputusan Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan. Sementara keputusan KPU dapat berupa sanksi adminitratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
Sengketa Proses & Perselisihan Hasil Pemilu
Pasal 466 UU pemilu terbaru yang akan dipakai pada pemilu serentak 2019 menjelaskan bahwa sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa antar Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU di berbagai tingkatan. Pengajuan penyelesaian sengketa proses Pemilu tersebut diajukan oleh calon peserta pemilu atau peserta pemilu dan di ajukan kepada Bawaslu di berbagai tingkatan pula. Jika keputusan Bawaslu soal sengketa proses pemilu tidak diterima para pihak maka para pihak tersebut dapat melakukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.
Perselisihan hasil pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional yang akan mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu (untuk pemilu anggota DPR,DPD, dan DPRD) dan perselisihan penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional yang dapat mempengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Sekolah Pemilu
Melihat berbagai uraian di atas soal prosedur tata laksana dan tata kelola kepemiluan di Negara kita yang dari pemilu ke pemilu berikutnya pemerintah dan DPR terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan terutama pada sisi kelengkapan penyelenggara dan perangkat UU pemilu yang mendukungnya. Pada kedua hal ini kita patut mengapresiasi niat baik para penyelenggara Negara minimal UU pemilu yang selalu dikonsep menjelang pemilu telah berhasil mensukseskan pelaksanaan pemilu dalam konteks prosedural dan penulis sekali lagi berpendapat berulang kali pemilu selama ini masih belum berhasil dalam konteks substansial.
Melihat hasil pemilu selama ini yang masih jauh dari keberhasilan substansial dan secara proseduralpun masih belum idial yang dibuktikan masih terdapat banyak pelanggaran yang berujung perselisihan. Ditambah lagi beban kerja kepemiluan di atas yaitu tugas penyelenggara pemilu yang luar biasa besar agar kedepan penyelenggara pemilu bisa menghadirkan pemilu yang berkualitas maka menjadi kebutuhan untuk menciptakan atau mendirikan sekolah-sekolah kejuruan, kampus atau fakultas yang khusus kepemiluan. Di indonesia saat ini baru terdapat beberapa kampus (Universitas Indonesia,Universitas Pajajaran, Universitas Gajahmada dan Universitas Airlangga) yang mengajarkan ilmu kepemiluan dan itupun di level S2 yaitu tata kelola kepemiluan yang berada di dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP). Hal ini membuktikan bahwa ilmu kepemiluan kurang mendapat perhatian yang serius dari Negara dan para pendidik padahal seharusnya mendapatkan perhatian utama mengingat pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Pendidikan pemilu di sekolah atau dikampus sangat penting karena dalam praktek penyelenggaraan pemilu memerlukan banyak disiplin ilmu formal maupun informal. Ilmu formal yaitu ilmu management, administrasi, pemerintahan, hukum, akuntansi, komunikasi, statistik,public relation dsb. Praktik ketrampilan dan pengalaman lain juga sangat penting dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu yaitu management komunikasi antar lembaga formal dan informal, jejaring sosial, resolusi konflik, pemanfaatan media sosial secara tepat dsb. Yang jauh terpenting lagi adalah lembaga pendidikan pemilu tidak hanya mendidik siswanya teknis penyelenggaraan pemilu akan tetapi harus mampu membentuk kesadaran, mental dan karakter serta moral etik yang tinggi bagi para penyelenggara pemilu agar setelah selesai dari pendidikan tersebut mereka benar-benar menjadi manusia paripurna dalam arti tahan godaan, hanya bekerja dengan prinsip kebenaran, anti suap, anti korupsi, anti manipulatif serta prinsip-prinsip kebenaran universal lainnya. Kedepan perlu di buat aturan dalam UU pemilu yaitu peserta pemilu dan para pemilih wajib mengikuti pendidikan kepemiluan tersebut walau porsinya agak berbeda untuk bersama-sama belajar dan mencari kesadaran bersama soal pentingnya memaknai pemilu tidak hanya sebagai alat mencari kekuasaan pribadi atau kelompok akan tetapi jauh di atas itu adalah kesadaran bahwa pemilu adalah sarana demokrasi yang bisa kita gunakan bersama untuk memperbaiki kondisi bangsa agar maju dengan menghadirkan para pemimpin terbaik yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Dan tujuan itu hanya bisa dicapai dengan pemilu yang berkualitas yang dihasilkan dari penyelenggara, peserta dan pemilih yang cerdas, berkualitas dan berintegritas. Yang dihasilkan dari lembaga pendidikan kepemiluan yang sarat nilai dan berkualitas pula yang berbeda dari pola-pola pelatihan perangkat tambahan pemilu di luar penyelenggara pemilu seperti saksi dari peserta pemilu dan lainnya. (*)
*) Ketua MD KAHMI Denpasar
