
Bangsa yang maju ditandai dengan keberhasilannya dalam pembangunan dalam berbagai sektor. Salah satunya yang sangat penting adalah pembangunan sumber daya manusianya. Kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui jalur pendidikan, baik formal, informal, maupun non formal. Oleh karena itu, setiap negara yang ingin maju tentu sektor pendidikan menjadi salah satu bidang pembangunan yang diprioritaskan.
Melakukan pembangunan dalam bidang pendidikan bukan saja tugas pemerintah. Sejak lama telah didengungkan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Dengan demikian keberhasilan pendidikan ditentukan oleh kerjasama ketiga unsur tersebut. Dalam membangun, setiap unsur memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Kalau semuanya dapat disinergikan maka capaiannya juga dapat lebih dioptimalkan.
Pemerintah telah berinisiatif menyiapkan lembaga pendidikan formal dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Perguruan Tinggi (PT). Seiring dengan itu juga dilakukan pengangkatan guru dan tenaga kependidikan, serta menyiapkan berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan. Demikian pula peran masyarakat (publik) dalam bidang pendidikan telah ditunjukkan dengan partisipasinya membuka pendidikan non formal seperti kursus-kursus, pelatihan, dan sejenisnya. Selain itu, dukungan juga diberikan oleh pihak swasta dengan mensponsori beberapa kegiatan dalam bidang pendidikan. Apalagi saat ini ada kewajiban bagi perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kegiatan sosial (bentuk CSR perusahaan), yang juga dapat diarahkan untuk bidang pendidikan. Pertanyaan yang muncul saat ini, “Manakah peran langsung dari orang tua siswa?”
Sejak munculnya kebijakan pemerintah yang melarang sekolah untuk melakukan pungutan terhadap siswa, intensitas komunikasi sekolah dengan orang tua siswa boleh dikatakan mulai berkurang. Bahkan, tidak sedikit orang tua siswa beranggapan tanggung jawabnya dalam mendidik putra-putrinya sepenuhnya telah diserahkan ke sekolah. Dengan kata lain, sebagian orang tua siswa merasa tidak perlu lagi berparisipasi aktif dalam pendidikan anak-anaknya karena sudah ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Mirisnya lagi, ada orang tua siswa yang bertanya ke sekolah tentang dana BOS serta meminta jatah untuk anaknya.
Kondisi demikian menunjukkan bahwa sampai saat ini belum semua warga masyarakat memahami tentang pentingnya kerjasama orang tua siswa dengan sekolah dalam rangka keberhasilan putra-putrinya. Sebagian dari mereka memiliki pemahaman yang keliru tentang peran orang tua siswa dalam pendidikan putra-putrinya. Kelompok seperti itu menganggap bahwa tanggung jawabnya hanya sebatas menyiapkan biaya yang diperlukan untuk bersekolah – kalau dulu dinamakan Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP) terus berubah menjadi iuran komite. Itu berarti, ketika biaya sekolah telah ditopang dengan dana BOS oleh pemerintah serta tidak boleh memungut dana lagi, orang tua siswa merasa lepas dari tanggung jawabnya. Hal ini tentu keliru karena tanggung jawab orang tua bukan semata-mata masalah biaya, justru tanggung jawab yang tidak kalah pentingnya adalah memberi dukungan motivasi agar putra-putrinya semangat untuk bersekolah. Orang tua harus dapat menjamin bahwa anak-anaknya semasa bersekolah memprioritaskan pelajaran sekolah daripada kegiatan lainnya.
Beberapa kasus menunjukkan, saat ini orang tua siswa dengan seenaknya meminta izin tidak masuk bagi putra-putrinya tanpa alasan yang rasional. Jika tidak hadir ke sekolah dengan alasan sakit tentu dapat diterima dengan akal sehat. Yang memperihatinkan, orang tua memintakan izin tidak masuk untuk anaknya dengan alasan mengikuti kegiatan tertentu, padahal kegiatan tersebut secara nyata tidak melibatkan anaknya. Sebagai contoh, orang tua siswa (SMP) memintakan izin tidak masuk beberapa hari untuk anaknya dengan alasan tidak tega meninggalkan anaknya karena orang tuanya sendiri ada keperluan di luar kota. Setelah ditelusuri ternyata masih ada paman dan bibinya yang tinggal bersama di rumah tersebut. Ilustrasi ini menggambarkan betapa orang tua tersebut tidak menghargai waktu belajar di sekolah. Ini membuktikan bahwa mereka tidak mengkhawatirkan tentang anaknya yang akan ketinggalan pelajaran. Selain itu, kebiasaan meminta izin akan berpengaruh terhadap psikologis anak. Anak menjadi tidak menghargai waktu belajar. Kebiasaan ini tidak jarang berpengaruh negatif dimana anak terbiasa tidak hadir ke sekolah, yang selanjutnya ia menjadi malas ke sekolah atau cenderung ingin membolos. Jika hal itu terjadi yang rugi bukan hanya pihak sekolah, tetapi justru anak dan orang tuanya yang menanggung kerugian lebih besar karena akan berdampak kepada masa depan anak.
Bertolak dari fenomena itu, dipandang perlu mengkaji lebih dalam peran orang tua siswa dalam pendidikan anak di sekolah. Menurut Salwinsah, peran orang tua dalam hal pendidikan anak seharusnya berada pada urutan pertama. Apalagi anak pada masa peralihan, ia lebih membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Untuk itu, orang tua tidak dapat menyerahkan tanggung jawab mendidik itu sepenuhnya kepada sekolah (https://salwintt.wordpress.com).
Untuk meningkatkan peran orang tua siswa di sekolah perlu dirancang suatu jalinan kerjasama yang harmonis. Jalinan kerjasama tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung harus dilakukan secara terprogram dan berkesinambungan. Secara regulasi, kerjasama antara sekolah dan orang tua siswa telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah. Selain itu, peran orang tua siswa dalam membantu sekolah terutama berkaitan dengan pembiasaan bersikap dan berperilaku positif juga ditekankan dalam Peranturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2015. Hanya saja dalam tataran implementasinya di lapangan secara umum belum optimal. (*)



