
SETIDAKNYA terdapat 3 jenis calon legislatif (caleg) perempuan yang bakal bertarung pada Pileg 2019. Pertama, caleg perempuan yang memang politisi, yang ikut jatuh-bangun, meguyang-nyungkling, dalam mengurus sebuah partai politik. Perempuan yang dalam darahnya memang mengalir darah politik, yang dalam tubuhnya mengandung jiwa korsa politik.
Kedua, caleg perempuan yang suaminya, atau ayahnya, atau pamannya, atau kerabat dekatnya, memang pengurus penting dalam sebuah partai, atau laki-laki yang sedang berkuasa dalam arus dan pusaran politik pada periode paling mutakhir. Perempuan jenis ini biasanya jadi caleg karena dirayu suami, diajak ayah, atau diminta paman dan kerabatnya.
Ketiga, caleg perempuan yang berasal dari wilayah domestik yang berjarak cukup jauh dengan wilayah politik praktis, semisal pedagang sayur, loper koran, wanita tani, ibu rumah tangga, bahkan mahasiswi. Perempuan-perempuan ini biasanya dirayu jadi caleg oleh pengurus partai, biasanya dari partai baru, atau partai lama yang begitu terengah-engah pola pengkaderannya karena mungkin dilakukan saban lima tahun sekali saat jelang pileg.
Caleg perempuan jenis yang ketiga ini saya sebut perempuan mendadak caleg. Mereka dibutuhkan, dirayu, dinaikkan ego keperempuannya dan dipuji-puji sebagai simbol keseimbangan dunia, hanya untuk memenuhi kuota 30 persen perempuan dalam susunan daftar caleg yang hendak disetor pengurus partai ke KPU. Pengurus dan kader partai pun biasanya memasang muka manis di depan perempuan yang dibidik jadi caleg, sembari sebisanya berorasi, bahwa politik penting bagi perempuan dan perempuan penting ada di dunia politik, dan perempuan punya kedudukan yang sama dalam demokrasi.
Yang kemudian agak menggelisahkan, kuota 30 persen perempuan di daftar caleg sepertinya hanya berhenti sebagai sebuah syarat politik, tanpa disii cita-cita bersama yang diperjuangkan secara bersama-sama. Partai seakan-akan mengantarkan perempuan dengan sikap yang gegap-gempita hanya untuk masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) hingga sah masuk Daftar Calon Tetap (DCT). Pada saat nama perempuan itu masuk dalam DCS, para laki-laki pengurus partai menjaga perempuan itu dengan amat baik, seperti laki-laki muda yang tak mau kehilangan pacar, seperti kumbang yang tak mau kehilangan harum bunga.
Namun, setelah DPT disahkan KPU, lalu gong kampanye ditabuh, perempuan yang mendadak caleg itu langsung diperlakukan sama dengan laki-laki. Mereka langsung dianggap pesaing dalam merebut kursi, oleh kawan satu partai maupun lawan dari partai lain, bahkan dianggap saingan oleh caleg yang dulu merayunya jadi caleg dengan rayuan indah pulau kelapa. Jika begitu, saat kampanye, hukum rimba politik pun berlaku murni tanpa memandang jenis kelamin. Perempuan itu sah dikalahkan, disingkirkan, bila perlu semua wilayah ditutup agar si perempuan tak bisa melakukan kampanye.
Syahdan, di sebuah daerah pemilihan (dapil) di sebuah kampung di Bali, ada cerita seorang caleg laki-laki marah karena seorang caleg perempuan memfasilitasi penyaluran bansos di sebuah desa. Si laki-laki menganggap hanya dia yang boleh masuk dan bermain politik di desa itu, selain karena desa itu desa kelahiran si caleg laki-laki juga karena orang-orang di desa itu sudah dianggap sebagai konstituen yang sudah dibinanya sejak bertahun-tahun. Padahal perempuan itu masih satu partai dengan si caleg laki-laki, tapi perempuan itu tak boleh masuk membawa misi politik ke desa itu, dan dipersilakan mencari desa lain sebagai lahan kampanye. Dan di desa lain, hal serupa terjadi lagi, sejumlah wilayah sudah “dikuasai” caleg laki-laki yang lain, bahkan caleg teman dari satu partai.
Lalu, jika demikian adanya, untuk apa perempuan itu dibiarkan sejak awal jadi caleg? Harusnya sejak penjaringan caleg perempuan itu disingkirkan, tak diberi nomor, tak dimasukkan dalam daftar? Kenapa tetap masuk daftar? Jawabannya, tentu saja, agar kuota 30 persen terpenuhi. Itu tentu jawaban bikin gerimutan.
Tapi, marilah saya sampaikan cerita lain yang cukup lucu. Di sebuah daerah pemilihan pada Pileg 2014 terdapat nama seorang perempuan di DCT sebuah partai. Perempuan itu sebelumnya tak punya kehendak jadi caleg, namun karena dirayu oleh seorang caleg laki-laki agar kuota 30 persen terpenuhi, maka masuklah ia jadi caleg. Seperti simsalabim, caleg perempuan itu terpilih, sebaliknya caleg laki-laki yang merayunya tersingkir. Kini perempuan itu jadi anggota Dewan, dan konon ia “dimusuhi” oleh laki-laki yang dulu merayunya jadi caleg.
Jadi, suksman dari cerita itu, perempuan tak bisa dianggap lemah untuk urusan politik. Perempuan tak bisa dianggap hadir dalam politik hanya untuk memenuhi kuota 30 persen. Dalam politik, mereka punya kesaktian khusus yang belum diterapkan dengan jitu karena mereka masih memiliki tenggang-rasa, bukan tega-rasa. Padahal, jika tega-rasa diterapkan, kemungkinan laki-laki akan bertekuk lutut jauh-jauh hari sebelum masa kampanye.
Coba bayangkan jika pada hari-hari menjelang penetapan DCT, para perempuan yang mendadak jadi caleg itu mundur beramai-ramai. Atau, satu orang saja mundur, para caleg lain akan kelimpungan. Karena jika perempuan itu mundur pada detik-detik menjelang penetapan DCT, partai akan kesulitan dan tak punya waktu cari pengganti. Jika tak ada pengganti, maka semua caleg di daftar partai itu akan dicoret karena tak memenuhi kuota 30 persen perempuan.
Namun caleg perempuan itu tak menggunakan kesaktiannya dalam kesempatan yang sempit itu. Mereka masih tenggang-rasa, bukan tega-rasa. Padahal pada kesempatan yang sempit itulah kesaktian caleg perempuan akan menyala. Posisi tawarnya melangit tinggi. Saat tampak tanda dan gelagat mundur, caleg lain mungkin akan menyembah-nyembah.
“Jangan mundur, selamatkan demokrasi, selamatkan partai kami” -- Mungkin kalimat semacam itu akan terujar berkali-kali, berkali-kali.
