
BALI EXPRESS, SINGARAJA - Sebelum diwacanakan secara terbuka oleh Gubernur Wayan Koster di media massa, balian sesungguhnya sudah sejak lama malang-melintang dalam dunia perpolitikan di Bali. Banyak politisi, baik ketika jadi calon maupun setelah jadi pejabat, punya balian. Menariknya, balian yang bekerja atau menjadi bagian dari perpolitikan ini biasanya tidak disebut balian, melainkan penasehat spiritual.
Jadi, balian di Bali bisa dipecah dua. Balian yang bekerja untuk rakyat tetap disebut balian, dan yang bekerja untuk politisi disebut sebagai penasehat spiritual atau konsultan spiritual atau bisa juga disebut guru spiritual. Kedua istilah itu – balian dan penasehat spititual -- beda, meski orangnya bisa saja sama. Keduanya bisa dianggap sebagai “penyembuh”, namun yang disebut belakangan sepertinya lebih cenderung pada penyembuhan batin atau kejiwaaan, dihubungkan dengan masalah-masalah agama, kepercayaan dan keyakinan, serta tentu saja berkaitan dengan Sang Pencipta.
Balian disebut penasehat spiritual tentu bisa dan sah. Apalagi memang banyak balian punya kemampuan untuk hal keduanya. Apalagi, belum ada sertifikasi juga, dan belum ada larangan resmi tentang istilah-istilah tertentu di dunia perbalianan. Apalagi, dalam politik, istilah bisa diciptakan sesuai kebutuhan akan citra politik. Jadi, jika seorang balian spesialis pijat tulang menasehati seorang politisi agar si politisi punya kepercayaan diri untuk menang, dan si politisi memang akhirnya menang, ya, jangan protes jika balian itu lalu dianggap sebagai konsultan spiritual, yang mungkin didudukkan sama tinggi dengan konsultan politik lulusan fakultas politik dari universitas paling terkenal di Indonesia.
Hubungan perpolitikan dan balian berkelindan seperti micin dalam kuah balung, tak tampak tapi terasa. Ia bisa diketahui dari bisik-bisik atau obrolan setengah resmi warung kopi. Saya beberapa kali terlibat obrolan tentang balian sakti, baik dengan sopir politisi, ajudan politisi, atau politisi itu sendiri. Dari beberapa obrolan kerap tersebut-sebut bahkan ada politisi punya balian atau penasehat spiritual di Tanah Jawa, dan politisi itu rela bolak-balik menyeberang lautan Selat Bali, terutama menjelang perhelatan Pileg atau Pilkada, hanya untuk bertemu sang konsultan spiritual. Mimih.
Saya punya teman, seorang balian muda, menjelang Pileg ini sudah didatangi tiga politisi. Bahasa sahajanya: mohon doa restu, minta petunjuk akan nasib dan keberuntungan, atau hanya nunas tirta suci. Sekalian, secara tersirat dan malu-malu, tentu minta dukungan secara sekala, misalnya turut memperkenalkan politisi itu pada pasien-pasien. Seorang teman lain yang akrab dengan dunia digital bahkan mengaku bisa menelusuri jejak-jejak digital tentang hubungan politisi dan balian dalam dunia politik. Tampaknya foto dan kegiataan beberapa politisi ada yang sengaja di-upload di sosmed sebagai bagian dari proses “marketing” atau strategi kampanye.
Bagi balian sendiri, dunia perpolitikan juga bisa jadi bagian dari proses “marketing”, sekadar untuk menggapai popularitas atau untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kawisesan sang balian. Balian yang jadi penasehat spiritual bupati misalnya, akan melejit namanya dengan cepat di kalangan politisi lain dan jadi semacam cerita legenda di kalangan rakyat biasa. Dulu, pada musim-musim pilkada, banyak balian masuk koran karena berani meramal siapa calon kepala daerah yang bakal menang. Meski misalnya antara balian satu dengan balian lain punya ramalan berbeda-beda.
Kini, seiiring kemajuan demokrasi dan politik, bahkan balian tak cukup mau jadi penasehat semata, tapi sejumlah balian ikut maju jadi calon legislatif. Atau, ada bupati yang sekalian langsung jadi balian. Sekali tepuk, sekali tiup, fiuuuuh, langsung sembuh.
Ini kesimpulannya: balian itu punya eksistensi, keberadaannya diakui, bukan hanya diakui rakyat biasa, namun juga politisi dan pejabat. Entah sebutannya tetap balian, penasehat spiritual, konsultan spiritual, penyembuh tradisional, atau penyehat tradisional. Namun secara politik, ia jarang mendapatkan perhatian secara resmi, terbuka, dan terang-terangan. Balian ada dalam perpolitikan, namun tak pernah mendapatkan keputusan resmi secara politik tentang keberadaan mereka. Ia dianggap seperti micin di kuah balung, kadang dianggap tak sehat, namun diam-diam selalu digunakan untuk menyembunyikan ketidakmampuan dalam masak-memasak.
Mungkin fenomena semacam itulah membuat Gubernur Wayan Koster meresmikan keterlibatan balian (atau kemudian disebut sebagai penyehat tradisional) dalam dunia penyembuhan di Bali, secara terbuka dan terang-terangan. Ia digunakan secara terang-terangan agar juga bisa diawasi secara terang-terangan dan dipelajari secara terang-terangan.
Dengan begitu, jika terdapat seorang politisi yang sakit, baik masih menjadi calon atau sudah jadi pejabat, ia tak akan malu-malu lagi mencari balian atau penasehat spiritual. Apalagi, pada musim pileg -- terutama setelah jelas siapa yang dapat kursi dan siapa yang dapat apes -- diperkirakan akan banyak politisi sakit non medis, yang mungkin hanya bisa disembuhkan oleh balian. Bukan hanya caleg yang dapat apes, caleg yang sudah duduk di kursi Dewan pun mungkin akan tetap perlu balian.
Ngomong-ngomong, ada cerita menarik dari sebuah kabupaten. Seorang anggota Dewan punya sakit aneh. Ia selalu mengaku sakit jika mendapat giliran membaca pemandangan umum fraksi, atau giliran menyampaikan sesuatu di depan sidang. Penyakitnya mungkin sederhana saja, hanya demam, tapi demam panggung, atau hanya gugup, tapi gugupnya berlebihan hingga kakinya gemetar dan kepalanya pusing tak karuan.
Nah, penyakit sederhana semacam itu mungkin tak perlu dokter, tapi perlu balian atau penasehat spiritual agar ia bisa sembuh dari demam dan gugup, dan akhirnya bisa terbiasa menjadi anggota Dewan. Siapa tahu pada Pileg 2019 ia terpilih lagi. (*)
