
ADA satu pertanyaan yang tabu dilontarkan kepada siapa pun saat terjadi bencana alam. Yakni pertanyaan soal politik, misalnya “Siapa calon presiden dan caleg yang akan dipilih pada Pemilu 2019 ini?”
Karena jika pertanyaan itu ngotot dilesakkan kepada seseorang, apalagi orang itu sedang sibuk menuntun sepeda motor di tengah jalanan yang banjir selayak sungai, bisa-bisa kita dilempar helm, atau lebih sial dilempar gumpalan nyanyad bercampur pasir yang mengendap di sisi trotoar, sembari berkata, “Itu pilihan rasa nyanyad!”
Lha, tentu saja orang itu marah. Orang sedang berjuang melewati banjir hingga motor dituntun dengan napas ngos-ngosan dan rematik kumat karena kaki dingin terendam lumpur, kok ditanya soal pilihan dalam Pemilu. Itu namanya kurang kerjaan.
Di Bali, politik dan bencana alam tak punya hubungan pertemanan, hubungan kekerabatan, apalagi hubungan keluarga. Maka dua hal itu seakan susah dihubung-hubungkan meski sekadar dalam diskusi paling guyon sekalipun. Bencana seperti sebuah kepasrahan, menjadi urusan nasib sendiri-sendiri, tak ada hubungannya dengan Pemilu Legislatif, Pilpres atau Pilkada.
Seseorang yang nasibnya buruk, rumahnya bisa tiba-tiba diterjang banjir, siapa pun caleg yang dia pilih. Atau ketika lewat di satu jalur pada saat hujan lebat dan angin kencang, bisa tertimpa pohon yang tiba-tiba tumbang di jalanan, siapa pun yang dia pilih pada Pemilu lalu, atau siapa pun yang akan dia pilih pada Pemilu mendatang.
Ajaib jika pohon itu tiba-tiba membatalkan niatnya untuk tumbang hanya gara-gara orang yang lewat sudah menentukan pilihannya kepada caleg kondang dari partai kondang, sebut saja namanya I Putu Ngurah Gede Gati Bagus Mecedur, dalam Pemilu lalu atau Pemilu yang bakal menjelang.
Mungkin karena kepasrahan akan nasib semacam itu, di Bali, jarang sekali terdengar upaya-upaya penanggulangan bencana atau mitigasi bencana masuk sebagai olahan kampanye, atau dikelola dalam fokus visi misi, atau menjadi bahan dalam debat calon kepala daerah. Mungkin isu itu tertulis secara simbolik dalam visi-misi, tapi gaungnya terdengar seperti bisikan halus. Tentu karena tak terlalu seksi sebagai jualan politik. Maka yang bergaung dengan gema yang meluas kemudian tetap saja janji-janji peningkatan ekonomi, pembangunan pariwisata, dan hal-hal klasik semacam program gratis bin cuma-cuma.
Saya pernah dapat cerita miris dari seorang caleg yang bercerita dengan penuh humor. Ia mencoba bicara soal program penanggulangan bencana dalam kampanye di sebuah wilayah rawan bencana, tapi warga sebagai calon pemilih sepertinya tak begitu antusias mendengarnya, justru malah berteriak seperti penyanyi dangdut, “Halo, bansooooos, mana suaranyaaaaa?”
Jika begitu masalahnya, siapa yang salah? Politik seakan dituntut bicara hal-hal besar, misalnya program pembangunan ekonomi, tapi penjabarannya disampaikan dengan janji lantang sehingga terdengar seperti program kilat: mempercepat orang menjadi kaya. Sehingga yang terjadi kemudian adalah anggapan bahwa menjadi sejahtera adalah dengan menambah kekayaan sebanyak-banyaknya. Padahal, sejahtera adalah hidup yang lebih baik, termasuk terhindar dari bencana, apalagi bencana yang berulang-ulang terjadi di suatu tempat yang sama.
Di Jakarta, pada setiap hajatan politik semacam pilkada, banjir selalu dikelola menjadi isu sentral, diolah dalam visi-misi calon, diperdebatkan dalam berbagai acara diskusi, dan digeber dalam berbagai berita dan polemik di media massa. Seolah-olah masalah Jakarta adalah melulu masalah banjir, sehingga siapa pun yang bisa menanggulangi banjir, maka dia yang layak jadi pemimpin. Ini tak keliru, karena banjir sudah seperti hantu. Seperti dongeng, siapa yang bisa mengusir hantu, dia yang diangkat menjadi raja dan menikah dengan putri raja.
Semua tahu, soal penanganan banjir di Jakarta memang selalu menjadi wacana dan materi debat dalam Pilkada. Tentu karena ibukota itu memiliki titik-titik rawan yang selalu dilanda banjir. Karena wacana-wacana semacam itulah muncul perdebatan sengit tentang normalisasi aliran sungai, pembangunan waduk, atau pembuatan sodetan.
Dari debat itu pun muncul kosa kata yang tak asing lagi selama masa kampanye dan masa debat, seperti penggusuran, rumah susun, digeser bukan digusur, rumah terapung, dan membangun tanpa menggusur. Semua kosa kata itu muncul karena para calon kepala daerah memang serius menjabarkan program penanganan banjir. Dari semua itu, warga pemilih bukan hanya dengan mudah bisa menentukan pilihan, tapi juga mendapatkan pelajaran tentang banyak hal.
Di sejumlah tempat di Bali sesungguhnya bencana juga sudah bisa dianggap sebagai hantu. Ia datang pada hari-hari tertentu. Pada musim hujan misalnya, banjir selalu terjadi di tempat-tempat yang sama, tempat yang punya riwayat diterjang banjir pada tahun-tahun sebelumnya. Tanah longsor terjadi di sejumlah jalur yang sama setiap tahunnya, semisal di jalur Singaraja-Denpasar via Bedugul, atau di jalur Buleleng-Denpasar via Kintamani, bahkan beberapa kali menelan korban jiwa. Pada akhir tahun atau awal tahun, hampir selalu terjadi angin kencang dan gelombang pasang di pesisir yang memporak-porandakan perahu dan rumah nelayan. Nelayan pun tak bisa melaut.
Tapi wacana mitigasi bencana biasanya hanya muncul setelah bencana. Seperti rumah yang diketahui bocor setelah terjadi hujan. Jika tak hujan, rumah tak dianggap bocor. Setelah bencana mereda, pembicaraan kembali kepada wacana yang bikin mabuk: ekonomi dan pariwisata. Pada situasi aman, wacana mitigasi bencana jarang muncul, apalagi dalam perdebatan-perdebatan politik, padahal, meski kemungkinan tak jitu dalam menjaring suara pemilih, setidaknya perdebatan itu bisa menjadi bahan pelajaran.
Oh, ya, pada saat terjadi hujan lebat disertai angin kencang pada akhir Januari ini, konon banyak caleg yang jadi korban. Bahkan konon ada yang mencak-mencak karena terus keluar uang untuk bikin baliho. Apa pasal?
Ternyata baliho-baliho mereka yang dipasang dengan sangga bambu dan mungkin dengan upah buruh di bawah UMR itu habis disapu angin ngelinus. Mudah-mudahan dengan kejadian itu, mitigasi bencana bisa masuk secara lebih serius dalam visi misi caleg atau visi misi partai pendukungnya. Ya, mudah-mudahan.



