Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Seandainya Tak Ada KPPS, Caleg Bisa Jaga TPS dan Rekap Sendiri

I
Penulis: I Putu Suyatra❯
Seandainya Tak Ada KPPS, Caleg Bisa Jaga TPS dan Rekap Sendiri
Seandainya Tak Ada KPPS, Caleg Bisa Jaga TPS dan Rekap Sendiri


BERITA terakhir menyebut sebanyak 225 orang anggota KKPS di Indonesia meninggal dan 1.470 sakit usai Pemilu 2019 yang hingga kini suasananya terasa masih hingar dan bingar. Turut berduka cita. Lalu, dengan banyaknya anggota KPPS yang sakit dan meninggal, apakah ada kemungkinan pada pemilu berikutnya orang-orang akan takut menjadi anggota KPPS?


Misalnya mereka ingin loncat pagar menjadi saksi parpol? Karena mungkin saja menganggap jadi saksi parpol itu lebih mudah. Duduk-duduk, ngopi, ngobrol bersama sesama saksi, sementara KPPS sibuk menyelenggarakan pemilihan. Jika KPPS salah, saksi bisa mengoreksi. Jika saksi salah, misalnya tak konsentrasi akibat ada pemilih perempuan berpakaian seksi, KPPS tak punya kuasa untuk menegurnya.


Usai pencoblosan, KPPS menghitung surat suara, satu persatu, mencatatnya, memindahkan dari satu form ke form lain, yang nama dan nomor form-nya saja kadang susah diingat. Sementara saksi parpol alias saksi caleg cukup mencatat perolehan suara, terutama perolehan suara parpol yang menugasinya menjadi saksi.


Jika KPPS salah input, ia bisa dimarahi seluruh warga, mungkin seluruh warga Indonesia jika itu menyangkut pemilihan presiden. Karena kesalahan yang dilakukan KKPS bisa berpengaruh pada pelaksanaan Pemilu secara keseluruhan, apalagi kemudian diberitakan secara besar-besaran di media massa dan bisa dikomentari dengan kata-kata tak enak di media sosial. Tapi, jika saksi parpol salah catat, pengaruhnya mungkin hanya berimbas pada data sementara di pusat penghitungan internal parpol.


Honornya mirip-miriplah. KPPS honornya sekitar Rp 600. Saksi parpol honnornya mulai dari Rp 300 hingga Rp 600 ribu. Mungkin lebih, sesuai dengan jenjang penugasan, di TPS, PPS, PPK atau di jenjang yang lebih tinggi. Jika parpolnya menang dan meloloskan banyak caleg ke Gedung Dewan mungkin bisa saja dapat bonus tambahan, misalnya biaya otonan anak, atau dapat uang muka untuk mencicil sepeda motor.   


Di tingkat desa, Pemilu memang selalu memberi pekerjaan istimewa bagi orang-orang desa. Tinggal pilih, mau jadi KPPS atau panitia pengawas pemilu tingkat desa, atau menjadi saksi parpol, atau sekalian menjadi tim sukses parpol atau tim khusus caleg di tingkat desa. Semua pekerjaan itu unik dan istimewa. Tak ada yang sesungguhnya lebih gampang, dan tak ada yang lebih menguntungkan. Tak semua orang bisa dan mau menjadi KPPS, dan tak semua orang juga mau menjadi saksi parpol.


Semua pekerjaan dadakan yang berkaitan dengan Pemilu itu istimewa. Disebut istimewa, karena pekerjaan itu bukanlah pekerjaan yang laris semacam jadi PNS, polisi atau pegawai bank. Tak banyak orang bisa dan mau melakukannya. Yang jadi KPPS mungkin tak bakal bisa menjadi saksi parpol. Keduanya memiliki tantangan dan membutuhkan mental khusus yang berbeda-beda. Karena sesungguhnya apa yang mereka kerjakan pada saat Pemilu bukanlah semata-mata pekerjaan, melainkan pengabdian untuk negara. Jika tak ada mereka, Pemilu bisa dianggap tak sukses dan tak sempurna. Bayangkan jika tak ada yang mau jadi KPPS? Atau parpol tak bisa mendapatkan saksi satu orang pun? Pemilu bisa ditunda.  


Di sejumlah desa kerap ditemukan anggota KPPS yang itu-itu saja. Saat Pilkada dia KPPS-nya, begitu juga saat Pilgub dan saat Pemilu. Demikian juga kerap ditemukan saksi parpol orangnya itu-itu saja. Kadang tahun ini jadi saksi untuk parpol A, beberapa tahun lagi saat Pilkada atau Pemilu, dia menjadi saksi di parpol B.


Ada yang bergosip bahwa orang itu memang tak punya kerjaan lain. Berkali ngelamar jadi PNS tak diterima, mau jadi polisi tak memenuhi syarat, mau jadi pengusaha tak punya modal. Mereka hanya petani  dan selalu mencari honor dan penghasilan pada berbagai kesempatan dan acara-acara khusus di desa. “Semua pekerjaan dadakan di desa yang ada honornya selalu diambil oleh dia,” kata si tukang gosip.


Saya yakin, jika si penggosip diminta untuk jadi KPPS atau jadi saksi parpol, belum tentu juga mau. Paling-paling dia berdalih ada pekerjaan lain yang lebih penting. Padahal, meski tak lolos PNS, tak bisa jdi polisi, tak punya modal jadi pengusaha dan hanya mejadi petani di desa, namun sebagai petani banyak orang-orang desa yang jadi KPPS dan saksi parpol harus mengabaikan pekerjaan sehari-harinya semisal memetik sayur atau ngarit rumput untuk makanan sapi. Bahkan kesehatannya sendiri diabaikan. Apalagi di saat tertentu, jika salah sedikit, KPPS bisa saja dimarahi KPU atau kadang dibentak-bentak caleg, atau minimal dibentak saksi parpol. Atau jika saksi parpol salah, ia bisa dibentak-bentak ketua parpol atau juga dijewer sang caleg.


Tapi, meski ada berita banyak KPPS meninggal akibat kelelahan, saya yakin mereka tidak bakal terpengaruh dan takut jadi KPPS. Karena bekerja menjadi KPPS adalah bekerja untuk negara, meski misalnya honor yang diterima dianggap tak seberapa jika dibanding rentetan pekerjaan yang harus mereka lakukan. Di sisi lain, akan selalu saja ada orang yang juga dengan gegap-gempita mau menjadi saksi parpol atau selalu bersemangat menjadi saksi caleg, bahkan mungkin lebih semangat dari calegnya sendiri. Mereka adalah instrumen kecil dari Pemilu yang diingat sebentar lalu dilupakan, dan diingat kembali pada Pemilu berikutnya.   


Jika setiap lima tahun selalu saja ada ribuan orang di sebuah pulau berebutan jadi caleg dengan alasan ingin mengabdikan hidupnya kepada rakyat dan negara, maka Tuhan akan selalu menciptakan orang-orang mulia yang bersedia menjadi KPPS yang benar-benar mengabdikan hidupnya bagi rakyat dan negara, dan tentu saja menciptakan saksi parpol yang membuat Pemilu menjadi seimbang dan sempurna.


Mari berandai-andai. Jika misalnya tak ada lagi yang mau jadi KPPS, tak mau jadi saksi, tak sudi jadi panwas desa, dan Pemilu isinya caleg melulu, mungkin akan jadi lucu. Atau misalnya anggaran Pemilu dipangkas, agar biaya irit, mungkin caleg sendiri bisa merangkap jadi KPPS, bawa kotak suara ke TPS, lalu jaga TPS, memanggil pemilih, lalu hitung suara sendiri, rekap sendiri. Lalu deklarasikan kemenangan sendiri. Mungkin saja.  (*)


Advertisement
Advertisement
Editor : I Putu Suyatra

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer