Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Warga Papua dan Papua Barat Menolak HUT OPM

I
Penulis: I Putu Suyatra❯
Warga Papua dan Papua Barat Menolak HUT OPM
Warga Papua dan Papua Barat Menolak HUT OPM


MASYARAKAT Papua dan Papua Barat menolak tegas perayaan HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang akan dihelat 1 Desember mendatang. Selain mengotori perayaan jelang Natal,  OPM juga dianggap sebagai kelompok separatis yang sering melakukan aksi-aksi sadis kepada warga sipil maupun TNI/Polri.


Isu Pelaksanaan HUT OPM ini makin menuai penolakan. Tak hanya memicu keresahan, juga dikhawatirkan menimbulkan insiden yang tidak diinginkan. Terlebih kabar dibekuknya Iris Murib, petinggi KKB saat mencari pasokan  senjata beberapa hari lalu. Senjata ini indikasinya akan digunakan untuk melakukan aksi kekerasan bertepatan dengan momentum 1 Desember tersebut. Iris dinyatakan sempat melawan sehingga aparat keamanan terpaksa mengedor Iris agar tak bisa melarikan diri.


Disebutkan, Pemerintah Kota Jayapura menegaskan tidak memperkenankan adanya kegiatan yang bersifat mengganggu kedaulatan Republik Indonesia, khususnya menjelang HUT OPM pada 1 Desember mendatang. Hal ini turut diperjelas oleh Walikota Jayapura, Benhur Tommy Mano. Dirinya tak akan mentolerir segala aktivitas yang bersilangan dengan kepentingan negara. Tak hanya pemerintahan saja, tokoh agama di Papua juga mengimbau agar masyarakat tidak ikut untuk merayakan kegiatan yang melawan kedaulatan Republik Indonesia tersebut.


Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (NU) Kota Jayapura KH Abdul Kahar Yelipele juga urun pendapat guna  mengajak segenap warga di Provinsi Papua dan Kota Jayapura menjaga kedamaian beserta kerukunan hidup. Ia mengharap warga dan umat beragama jangan terhasut maupun terprovokasi dengan ajakan yang tidak bertanggung jawab karena akan merusak persaudaraan dan juga kedamaian. Pun dengan para pemuka agama Kristen dan Katolik yang memiliki pemikiran yang sama. Yakni, menggandeng masyarakat  untuk tidak ikut dalam kegiatan yang dapat memicu perpecahan masyarakat.


Selain itu, bulan Desember merupakan momen penting bagi umat Kristiani untuk  mempersiapkan Hari Natal. Maka, ada baiknya tetap fokus beribadah saja, daripada melakukan demonstrasi yang tak bermanfaat seperti perayaan HUT OPM tersebut. Sehingga semua umat  beragama wajib mendukung agar perayaan Natal dapat  berlangsung dengan aman dan nyaman, serta penuh kehikmatan.


Apalagi, masyarakat umum juga menolak perayaan ini. Jika dihitung, sebetulnya hanya terdapat segelintir orang saja masyarakat di Papua yang mendukung OPM. Sebab, faktanya mayoritas warga Bumi Cendrawasih ini menentang organisasi separatis tersebut. kelompok ini diklaim sering akali menyengsarakan penduduk, termasuk menghambat pembangunan.


Terlebih banyak yang menilai Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebetulnya tidak berjuang atas nama Papua. Mereka di nilai hanya segelintir orang yang mengaku Papua, yang dimanfaatkan oleh orang lain atau pihak yang berkepentingan asing, serta menuntut disintegrasi dari wilayah NKRI.


Sementara itu,  Tim intelijen Polri masih melakukan kajian perihal kerawanan gangguan keamanan di wilayah Papua. Yakni, menjelang hari lahirnya Organisasi Papua Merdeka pada 1 Desember 2019. Kajian tersebut meliputi; seperti apa kerawanannya, daerah mana saja, kapan kerawanan dan yang lainnya. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono menjelaskan terkait penambahan personel, Argo menerangkan bahwa hal tersebut merupakan keputusan Kapolda Papua.


Jika dalam pelaksanaannya personel  dirasa kurang, Maka Polda Papua akan meminta bantuan serta mengirim surat kepada Mabes Polri. Namun, tidak menutup kemungkinan juga pengerahan personel hanya berasal dari polda sekitar, apabila jumlahnya sudah mencukupi. Jadi semuanya akan bersifat situasional. Selain melakukan sejumlah analisis dan menyiapkan personel, Polri juga melakukan tindakan preventif di wilayah  Bumi Cendrawasih.


Salah satunya yakni, dengan membangun komunikasi bersama tokoh masyarakat, termasuk warga sekitar. Polri berupaya meyakinkan warga bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia, NKRI hingga kapanpun jua. Sehingga tak akan ada yang bisa mengintervensi hal ini.


Akhirnya, HUT OPM ini memang tidak memiliki esensi apapun. Toh, para pelopornya dinilai hanya mampu memberikan keresahan semata, bukan kedamaian seperti yang mereka gembar-gemborkan. Apalagi, dengan diringkusnya Iris Murib saat mencari pasokan senjata. Sehingga, dapat disimpulkan acara ini memang sarat dengan provokasi dan kemungkinan akan mengandung kekerasan. Mengingat OPM tak segan-segan melancarkan penganiayaan jika warga masyarakat tak mendukung pergerakkan organisasi separatis tersebut. Maka dari itu semua pihak terus diwanti-wanti agar menghindari segala bentuk ajakan maupun provokasi terkait perayaan HUT ini. Mari perkokoh persatuan dan kesatuan hingga Indonesia (termasuk Papua) lebih kuat lagi, melawan segala kemungkinan yang terjadi. (*)


 


*) Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta


 


 


 


 


Advertisement
Advertisement
Editor : I Putu Suyatra

Artikel Terkait

Kontak Tembak di Nduga, TNI Laporkan Dua Anggota OPM Tewas dan Amankan Uang Rp 88 Juta

Kontak Tembak di Nduga, TNI Laporkan Dua Anggota OPM Tewas dan Amankan Uang Rp 88 Juta

Kontak tembak TNI dan kelompok bersenjata yang disebut OPM terjadi di Nduga, Papua Pegunungan. Dua orang dilaporkan tewas, sejumlah barang dan uang Rp 88 juta diamankan.

Kontak Tembak di Maybrat, Tiga Anggota OPM Tewas, Danops Manfret Fatem Teridentifikasi

Kontak Tembak di Maybrat, Tiga Anggota OPM Tewas, Danops Manfret Fatem Teridentifikasi

Kontak tembak antara kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan tim gabungan TNI di Kampung Kamat, Distrik Aifat Timur, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, menewaskan tiga anggota OPM. Salah satu korban teri

AHY Tekankan Keamanan Papua Jadi Kunci Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

AHY Tekankan Keamanan Papua Jadi Kunci Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

Pemerintah terus memperkuat stabilitas keamanan di Tanah Papua untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan aman dan berkelanjutan. Kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, serta tokoh masyarakat

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer