Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Desa Adat Bagi – Bagi Uang, Mungkin Saja

I
Penulis: I Putu Suyatra❯
Desa Adat Bagi – Bagi Uang, Mungkin Saja
Desa Adat Bagi – Bagi Uang, Mungkin Saja

INI pertama dalam sejarah, desa adat di Bali mendapat gelontoran dana APBD Semesta Berencana tahun 2020 dari Pemprov Bali dengan jumlah yang wow, Rp 300 juta per desa adat. Dan, mungkin untuk pertama kali juga dalam sejarah, prajuru desa adat di Bali kompak memelototi laptop, mungkin saban siang saban malam. Pada bulan-bulan terakhir di tahun 2019 ini para prajuru adat harus menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des), sebuah kerja administratif yang amat formal, serius, dan menegangkan.


Bagi sejumlah prajuru adat, kerja hitung-menghitung uang tanpa ada uangnya itu bisa saja bikin gagap dan gugup, mungkin sama gugupnya saat menghadapi pelajaran matematika di dalam kelas waktu SD. Karena biasanya, dulu, mereka pegang uang dulu, baru kemudian hitung-menghitung, beli-membeli dan susun-menyusun laporan. Kini, mereka seperti anggota Dewan di ruang sidang. Duduk serius, lalu menghitung uang dalam wujud angka-angka di laptop, lalu membayangkan gepok uang jutaan rupiah menyembul dari dalam kompek, atau dari tas kulit buaya, untuk digunakan sebagai biaya kerja yang juga masih ada dalam bayangan.


Dengan sok pintar saya menduga-duga, sebagian besar prajuru desa adat bakal pusing tujuh keliling, stress dan mungkin tiba-tiba mundur dari kursi prajuru, lalu tak ada lagi yang sudi jadi prajuru adat. Namun, dugaan saya sungguh berlebihan. Sejumlah prajuru yang sempat saya tanyai soal APB-Des itu ternyata tenang-tenang saja. “Aman, CGT, cenik gae to,” kata seorang prajuru tertawa lebar.


Saudara saya baru beberapa bulan ini dijudi jadi sekretaris desa adat di desa tempat ia mukim, dan ia langsung berhadapan dengan angka-angka APB-Des. Kata dia, awalnya memang sulit. Namun setelah dikerjakan, penyusunan itu tak serumit yang dipikirkan. Ia pun bercerita dengan amat cespleng soal susun-menyusun APB-Des. Kata dia, desa adatnya memiliki dana anggaran sekitar 380 juta, terdiri dari APBD Semesta Berencana 300 juta plus pendapatan asli desa serta iuran warga sekitar 80 juta. Dari jumlah itu, hampir 65 persen untuk kapling parahyangan, seperti pujawali di Pura, mecaru Hari Nyepi dan lain sebagainya. Sekitar 20 persen untuk kapling palemahan, dan hanya sekitar 15 persen kaplingnya untuk pawongan alias untuk urusan warga manusia,   


Jika anggaran dominan dikapling urusan parahyangan, maklumlah saya bahwa menyusun APB-Des tidaklah bikin kepala prajuru seperti sauadara saya itu sampai nyut-nyutan. Bagi kebanyakan prajuru dan warga desa adat, urusan pujawali, upacara mecaru, ngenteg linggih, dan sejenis-jenisnya, adalah program rutin yang jadwal, sarana-prasarananya, dan biaya-biayanya, bisa dihapal di luar kepala. Bukankah sejak dulu sepertinya desa adat lebih banyak mengurus soal upacara adat? Apalagi kemudian ada gelontoran dana besar, gampanglah membagi-bagi; mana untuk banten, mana untuk beli babi, ayam caru, bebek, dan jenis wewalungan lain, mana untuk lawar, kuah komoh dan jenis konsumsi lain-lain, dan  mana untuk jenis-jenis perlengkapan.


Kalau pun ada yang rumit mungkin soal NPWP dan urusan pajak. Karena tentu tak banyak tukang banten punya NPWP, tak banyak penjual ayam caru punya NPWP, apalagi penjual janur, ron, dan bunga. Pajak, untuk urusan apa pun memang selalu terasa rumit. Apalagi untuk urusan upacara adat, karena bahan-bahannya tak melulu bisa dibeli di toko besar. Ujung-ujungnya, karena tak mau rumit, banyak desa adat menghindar berurusan dengan NPWP dan dengan iklas membayar pajak lebih besar.


Coba pikir. Mungkin penyusunan APB-Des akan jauh lebih rumit jika kaplingnya dominan untuk urusan pawongan, misalnya untuk program-program perbaikan manusia dengan segala hidupnya yang komplek dan menjelimet. Misalnya, desa adat diwajibkan membuat program-program pengentasan kemiskinan, seperti program beasiswa bagi siswa tak mampu, program peningkatan SDM untuk warga pengangguran, program bantuan untuk warga adat yang cacat dan sakit, atau membuat program untuk mengurus para jompo yang diabaikan anak-cucu.


Jika program-program urusan kemanusiaan semacam itu dibuat dengan serius, bisa saja penyusunan APB-Des tak akan semudah mengalokasikan anggaran untuk membuat banten dan membeli wewalungan. Desa adat sepertinya tak punya banyak pengalaman mengurus program-program kemanusiaan. Apalagi, mengurus manusia memang selalu sulit. Mungkin karena itulah selama ini desa adat tak terlalu sering mengurus manusia yang masih hidup, meski manusia itu dalam keadaan sakit dan kelaparan. Jika pun berurusan dengan manusia, desa adat lebih sering mengurus manusia ketika manusia itu sudah meninggal. 


Saudara saya, sekretaris adat yang baru beberapa bulan pegang jabatan itu, sesungguhnya punya keinginan besar untuk membuat anggaran untuk membiayai program-program kemanusiaan seperti membantu orang miskin, orang sakit, orang cacat dan warga lansia. Obsesinya yang lebih besar lagi, desa adat bisa saja membangun sekolah setaraf sekolah-sekolah intenasional yang bertebaran di Denpasar dan Nusa Dua. “Tapi juknisnya tidak ada!” kata dia. Dalam juknis penyusunan APB-Des rupanya tak ada petunjuk untuk menganggarkan program kemanusiaan semacam itu, dan para prajuru tak berani keluar dari juknis. Padahal, saudara saya itu punya niat besar untuk membangun perpustakan desa adat dan mengembangkan tempat yoga bagi anak-anak. “Tapi tak apa-apa. Untuk sementara, bisa membangun kelompok penabuh anak-anak saja sudah cukup,” katanya dengan nada pasrah.


Saya ingat cerita seorang teman. Teman itu adalah warga dari desa adat yang kaya. Desa adat itu punya pasar besar dan obyek wisata yang setiap tahun menyumbang pendapatan asli desa dalam jumlah melimpah. Dengan kas besar di LPD, teman saya itu, juga warga lain, tak pernah keluar urunan, misalnya untuk menggelar pujawali, ngenteg linggih, atau memperbaiki Pura hingga Pura itu tampak amat cerlang dan mekenyah. Setiap ada tambahan dana di kas LPD, selalu muncul ide untuk membangun, memperbaiki ini-itu, dan hampir semuanya berurusan dengan ranah parahyangan. Jarang muncul ide untuk urusan memperbaiki manusia. 


Untuk urusan iuran, warga memang aman. Namun untuk urusan perut sendiri, atau untuk urusan sekolah anak-anak, banyak juga warga yang masih kelimpungan. Untuk itulah, suatu kali, teman saya itu punya ide, bagaimana kalau kas desa adat di LPD dibagi-bagikan setiap tahun kepada setiap keluarga di desa adat. Kalau misalnya setiap keluarga mendapat bagian Rp 10 juta, dana itu bisa saja dipakai untuk membiayai anak-anak mereka bersekolah, atau untuk modal usaha, atau untuk biaya jika anggota keluarga itu sakit. Tapi ide itu selalu kalah populer, misalnya kalah dengan ide menggelar upacara besar atau memperbaiki Pura. Mungkin tak pernah ada dalam sejarah, desa adat membagi-bagikan dana kepada warga adat. Tapi, sejarah toh bisa dibuat, seperti sejarah APBD Semesta Berencana ini. (*)


Advertisement
Advertisement
Editor : I Putu Suyatra

Artikel Terkait

BRI BO Gatsu Dukung LPD Desa Adat Canggu, Salurkan Bantuan Tambulapot

BRI BO Gatsu Dukung LPD Desa Adat Canggu, Salurkan Bantuan Tambulapot

Salah satu kontribusi tersebut diwujudkan BRI Branch Office (BO) Denpasar Gatot Subroto melalui dukungan kepada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Canggu berupa bantuan tambulapot.

Pemprov Bali Perpanjang Relaksasi Pajak Kendaraan hingga 23 Desember, Sasar Pembaruan Data Wajib Paj

Pemprov Bali Perpanjang Relaksasi Pajak Kendaraan hingga 23 Desember, Sasar Pembaruan Data Wajib Paj

Pemerintah Provinsi Bali kembali membuka program relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui pemberian diskon dan pembebasan denda.

Jelang Nataru, Konsumsi BBM di Bali Diproyeksi Naik 2-3 Persen

Jelang Nataru, Konsumsi BBM di Bali Diproyeksi Naik 2-3 Persen

Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus memproyeksikan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di Bali meningkat 2 hingga 3 persen selama periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer