Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Beda Banjir Jakarta dan Banjir di Bali

I
Penulis: I Putu Suyatra❯
Beda Banjir Jakarta dan Banjir di Bali
Beda Banjir Jakarta dan Banjir di Bali

INI bukan doa, melainkan hanya berandai-andai. Jika di Bali terjadi banjir, apa yang kemudian membedakan banjir di Bali dengan banjir di Jakarta? Jika terjadi banjir di Jakarta, yang diminta bertanggungjawab, bahkan kerap yang disalah-salahkan, adalah pemimpinnya. Jika terjadi banjir di Bali, jangan coba-coba menyalahkan pemimpin, semacam Bupati atau Gubernur. Lha, kenapa?


Di Jakarta, banjir bukan sekadar masalah bencana alam, melainkan juga masalah politik. Pada masa kampanye, calon kepala daerah harus memiliki visi dan misi atau cara-cara yang jelas dalam menangani banjir, selain juga menangani masalah kemacetan lalu-lintas. Jika tidak punya visi-misi penanganan banjir, jangan harap kampanye akan jadi seksi dan laku. Maka, lihatlah pada desat-debat calon kepala daerah dalam Pilkada di Jakarta, tema debat soal penanganan banjir selalu menarik untuk ditonton. 


Untuk itulah, banjir di Jakarta akan selalu dihubungkan dengan tanggungjawab pemimpin politik yang sedang berkuasa, yakni Gubernur. Di zaman Gubernur Ahok, banjir selalu dihubungkan dengan tanggungjawab Ahok. Banjir di zaman Anies Baswedan dihubung-hubungkan dengan sejauhmana tanggungjawab Anies Baswedan. Pada masa-masa awal Tahun Baru 2020 ini nama Aines Baswedan bahkan mungkin disebut-sebut di media massa dan media sosial dengan jumlah yang tak terhingga, seperti jumlah letusan petasan di perayaan Tahun Baru.


Jadi, kesimpulannya, betapa susah jadi Gubernur di Jakarta. Jika boleh meminta kepada Tuhan, mungkin Gubernur Jakarta yang terpilih dalam Pilkada akan langsung meminta musim kemarau secara khusus di Jakarta diperpanjang hingga lima tahun. Karena dengan begitu, setidaknya selama satu periode menjadi Gubernur tak akan pernah terjadi hujan dan tentu juga tak terjadi banjir di Jakarta. Jika terjadi musim kering yang panjang, sang pemimpin bisa saja berkelit. “Kami tak menduga akan terjadi musim kemarau sepanjang ini. Kami hanya menyiapkan perencanaan yang matang untuk menangani banjir, dan tak punya perencanaan menghadapi kekeringan yang panjang!”  


Nah, di Bali, penanganan banjir jarang menjadi wacana seksi dalam kampanye-kampanye Pilkada. Seakan-akan Bali tak pernah mengalami banjir. Visi-misi yang ditebar kebanyakan hal-hal berbau populis semisal sekolah gratis, pengobatan gratis, jalan-jalan diaspal mulus, dan tentu saja bansos juga diperbesar. Maka, ketika terjadi banjir, warga tak terlalu banyak menuntut tanggungjawab dari pemimpinnya. Dengan kata lain, tak elok menyalahkan pemimpin karena penanganan banjir memang tak pernah menjadi “janji kampanye”.


Saya ingat dulu, saat musim kampanye Pilkada Buleleng tahun 2016. Bersamaan dengan pertunjukan debat Pilkada Buleleng di hotel mewah di Denpasar, jalan raya Singaraja-Denpasar, tepatnya di wilayah Pancasari, diterjang banjir lumpur. Laman-laman facebook pun diisi gambar mobil dan motor “berenang” di jalanan. Yang menarik, dalam debat Pilkada pada ronde kedua yang disiarkan langsung TV lokal itu, tak sekata pun disinggung soal banjir di Buleleng.


Kata-kata yang berseliweran adalah kata-kata yang membosankan semacam pengentasan kemiskinan, penanganan kesehatan, peningkatan pendidikan, peningkatan kesejahteraan, lapangan kerja, pariwisata, ekonomi dan kata-kata lain yang selalu muncul dengan pongah dalam setiap pilkada atau pemilu. Padahal, jika bencana banjir dan tanah longsor terus-terusan jadi hantu dan selalu menjadi teror menakutkan di Buleleng, jangankan bekerja dan sejahtera, beranjak keluar rumah pun warga berpikir seribu kali.


Dan tampaknya bahan kampanye memang hampir mirip dengan Pilkada di kabupaten lain.Yang lucu, kadang visi-misi satu calon dengan calon lain mirip-mirip, seperti slogan pengusaha: Tiru, Modifikasi dan Kembangkan. Jarang terdengar visi-misi yang secara keras meneriakkan soal penyelamatan lingkungan, misalnya menolak investor yang berpotensi merusak lingkungan, atau menghukum pengusaha yang kepergok merusak lingkungan, semisal mengalihfungsikan secara besar-besaran wilayah serapan air untuk dijadikan hotel mewah dan megah. Yang terdengar secara bisik-bisik hanya program penanaman seribu pohon, atau sejuta pohon, yang biasanya dilakukan secara seremonial sekali dalam setahun, lalu setelah itu sejuta pohon mati tanpa ada yang peduli. 


Di Bali, sekali lagi, banjir jarang dihubung-hubungkan dengan masalah politik. Banjir di Bali lebih kerap dikaitkan dengan perilaku masyarakat, misalnya, perilaku buang sampah serampangan. Jika pun misalnya banjir disetujui sebagai akibat dari perusakan alam, misalnya akibat alihfungsi hutan menjadi hotel megah, pihak yang disalahkan adalah investornya sendiri, bukan pemimpin yang sedang berkuasa. Seakan-akan masuknya investor, terutama investor yang merusak, tak punya hubungan dengan pemimpin yang berkuasa , atau dengan pemimpin yang sedang memegang kebijakan, terutama kebijakan untuk menentukan mana boleh dan mana dilarang. 


Ini saya sampaikan pepatah dadakan: Banjir di Jakarta jadi tontonan, banjir di rumah sendiri jadi tontonan juga. Artinya, jangan menonton banjir Jakarta di TV, di facebook atau di youtube, dengan rasa senang dan terhibur seperti menonton fiksi bencana alam di film-film Hollywood, apalagi dengan ikut mengolok-ngolok ketidakmampuan para pemimpin untuk mengatasinya. Sebab, jika di Bali terjadi banjir, ya, akan sama juga. Giliran kita yang menjadi tontonan. Banjir tayang di TV dan media sosial, lalu dibagi-bagikan ke banyak orang, mungkin juga dengan rasa yang terhibur.


Artinya lagi, potensi banjir di Jakarta mungkin sama dengan potensi banjir di Bali. Bedanya adalah jadwal hujan yang berbeda-beda, dan intensitas kelebatan hujan yang juga berbeda-beda. Bukankah di sejumlah wilayah di Bali juga beberapa kali dilanda banjir cukup besar, sampai-sampai motor dan mobil juga pernah kelelep di tengah jalan. Artinya, sekali lagi, jangan sampai kita jadi tontonan di TV dan media sosial.


Soal pemimpin, saya sarankan jangan ikut-ikutan menyalah-nyalahkan Bupati atau Gubernur saat terjadi banjir di Bali. Dulu saat kampanye kita minta bansos, ya bansos yang digelontorkan. Itu kebenaran politik. Kita ngotot minta jalan mulus, maka jalan mulus yang diberikan. Jika kemudian jalan yang mulus itu diterjang banjir hingga jalan yang dulu mulus berubah menjadi menjadi sungai yang berbatu-batu, ya, bukan salah pemimpin. Itu mungkin karena permintaan kita yang perlu dikoreksi pada saat musim kampanye Pilkada. (*)


 


 


Advertisement
Advertisement
Editor : I Putu Suyatra

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer